• Kesandung dana asing, Jimly tidak lolos seleksi capim KPK

    Di antara 11 peserta seleksi calon pimpinan KPK yang dinyatakan tidak lolos ke tahap akhir, ada satu nama besar. Dia adalah ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie....

  • Ini 8 nama Capim KPK

    Presiden Joko Widodo akhirnya menerima 8 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari tangan panitia seleksi. Delapan nama ini berhasil lolos dari tahapan seleksi hingga tahapan wawancara dan kesehatan....

  • Kapolda : Tindak tegas pelaku sweeping buruh

    Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian menegaskan, polisi akan menindak tegas massa buruh yang melakukan aksi sweeping terhadap buruh yang tidak mengikuti aksi unjuk rasa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9/2015)....

  • Mantan Menteri Agama Didakwa Rugikan Negara Rp 27 Miliar dan Belasan Juta Riyal Saudi

    Suryadharma Ali didakwa menyalahgunakan wewenang sewaktu menjabat sebagai Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013. Perbuatannya dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal Saudi....

  • OC Kaligis didakwa suap hakim PTUN US$ 27.000

    Sidang perdana OC Kaligis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan agenda pembacaan dakwaan akhirnya digelar, Senin (31/8). Ini merupakan sidang perdana yang harus dihadapi Kaligis setelah dua kali ditunda....

  • Dirut Pertamina bungkam soal capim KPK yang kesandung kasus Pertamina Foundation

    Direktur Utama PT Pertamina Persero, Dwi Soetjipto, mengaku tidak tahu soal kasus Proyek Tanam Seratus Juta Pohon oleh Pertamina Foundation....

  • Prabowo menangkan gugatan HKTI atas wakil MPR Oesman Sapta

    Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat kembali memenangkan kudu Prabowo Cs untuk perkara sengketa merek Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)....

  • OC Kaligis terancam 15 tahun penjara

    Pengacara senior Otto Cornelis Kaligis didakwa memberi suap kepada tiga hakim dan seorang panitera PTUN Medan. Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, dan M Yagari Bhastara alias Gerry....

  • Penyerahan hasil seleksi capim KPK ke presiden ditunda

    Anggota Tim Panitia Seleksi Calon Komisi Pemberantasan Korupsi Yenti Garnasih memastikan penyerahan akhir nama capim komisi antirasuah kepada Presiden Joko Widodo ditunda. Musababnya, masih ada beberapa hal administratif yang harus diselesaikan Pansel. \"Selain itu juga karena pada tanggal 31 Agustus 2015, Presiden ada acara di luar Jakarta,\" kata Yenti, di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jumat, 28 Agustus 2015. Yenti mengatakan penundaan penyerahan nama capim KPK ke Presiden tidak akan lama. Dia memastikan penundaan penyerahan itu tak akan lebih dari sepekan. \"Presiden punya waktu dua pekan untuk melihat hasil kami ini,\" ujarnya. \"Dalam waktu tiga bulan, Presiden akan menyerahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Di satu sisi kami punya batas sampai pertengahan Desember karena masa jabatan komisioner KPK sampai pertengahan Desember.\" Dua hari lalu, panitia seleksi menyelesaikan tahap wawancara 19 calon pemimpin komisi antirasuah. Mereka membuka masukan dari masyarakat dan penegak hukum serta penelusuran berbagai lembaga mengenai para kandidat tersebut. Semua itu menjadi bahan pertimbangan panitia untuk menilai para calon. Ketua panitia seleksi, Destry Damayanti, mengaku sedang memikirkan cara untuk memperpanjang waktu verifikasi sebelum mengerucutkan menjadi delapan nama. Namun Presiden Joko Widodo tak ingin penyerahan delapan nama calon pemimpin KPK mundur dari ketentuan. Alasannya, jadwal pemilihan pemimpin sudah ditetapkan dalam undang-undang. Presiden juga harus meneruskan nama delapan orang itu ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Delapan nama tersebut akan melengkapi dua calon yang terlebih dulu masuk ke DPR, yakni Busyro Muqqodas dan Robby Arya Brata. \"Jadwalnya sudah ketat sekali. Pasti pansel tahu itu,\" ujar Menteri Sekretaris Negara, Pratikno....

  • Pemerintah akan pangkas biaya IMB

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan akan mengurangi biaya izin mendirikan bangunan (IMB) sebesar 95%. Dia tengah menggodok Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) sebagai dasarnya sebelum diserahkan pada Presiden Joko Widodo untuk disahkan....

  • Polri : Salah pilih Pimpinan KPK, Pansel bisa dipenjarakan

    Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Budi Waseso tak henti-hentinya mengingatkan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) agar berhati-hati dalam memilih delapan nama yang akan disetorkan ke Presiden Joko Widodo....

  • Capim KPK ini jadi sorotan

    Pansel calon pimpinan (capim) KPK diharapkan memperhatikan integritas sebagai bahan penilaian. Menurut Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, salah satu acuan integritas itu bisa dilihat dari kepatuhan pelaporan harta kekayaan para capim....

  • Putusan MK : Honorer diatas 35 tahun tidak bisa jadi PNS

    Keinginan tenaga honorer terutama yang berusia di atas 35 tahun untuk diangkat menjadi CPNS buyar sudah. Ini menyusul dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh Rochmadi Sularsono, PNS asal Ponorogo dan tiga tenaga honorer yaitu Wahid Ahmad Nahrowi, Siti Murijstul Khadijah, serta Iva Fitria....

  • Kaligis Curhat tak Mampu Bayar Gaji Karyawan di Persidangan

    Tersangka korupsi dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, OC Kaligis mencurahkan isi hati soal gaji karyawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan....

  • Pemerintah segera keluarkan kebijakan atasi krisis ekonomi

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi tadi memanggil sejumlah menteri di bidang ekonomi. Pertemuan tersebut untuk membahas kebijakan pemerintah yang akan dikeluarkan....

  • Alasan kejiwaannya terganggu OC Kaligis minta sidang suap PTUN Medan ditunda

    Terdakwa kasus suap hakim PTUN Medan Otto Cornelis Kaligis kembali menolak disidang oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta....

  • JKW bikin surat edaran kebijakan tidak bisa dipidanakan

    Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk membuat surat edaran bagi kepala daerah....

  • Kabar Baik, Pekerja yang Resign atau Terkena PHK Bisa Langsung Cairkan JHT

    MULAI 1 September mendatang, Jaminan Hari Tua (JHT) para pekerja yang berhenti bekerja atau terkena PHK bisa dicairkan sesuai besaran saldo. JHT tersebut juga bisa dicairkan bagi pekerja yang meninggal dunia dan pekerja yang sudah mencapai usia 56 tahun, serta pekerja yang mengalami cacat tetap....

  • James dan Hasanudi pertanyakan Munaslub Caretaker

    Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diprakarsai Caretaker Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) resmi dimulai. Tahap pendaftaran dibuka sejak tanggal 24 hingga 27 Agustus 2015. Tahap berikutnya adalah pengumuman kandidat Ketua Umum DPN PERADI periode 2015-2020 yang akan dilaksanakan pada 26 Agustus 2015....

  • Panitera PTUN Medan akui terima $1000 dari OC Kaligis

    Pengacara Panitera Pengadilan Tata Usaha Medan (PTUN) Medan Syamsir Yusfan, John Ely Tumanggor mengatakan kliennya mengaku menerima uang AS$1000 dari OC Kaligis. Uang tersebut diberikan OC Kaligis setelah pendaftaran gugatan terhadap pemanggilan dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara....

  • Dirut Pelindo II: Sarjana Hukum Bikin Aturan Tidak Jelas

    Direktur Utama Pelindo II RJ Lino mengeluhkan para sarjana hukum yang terlibat dalam pembuatan Undang-undang Nomer 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Lino menilai, dalam aturan tersebut ada hal yang membingungkan....

  • Ini pertimbangan PN Jaksel gugurkan gugatan OC Kaligis

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan gugatan praperadilan yang diajukan tersangka Otto Cornelis Kaligis. Dalam putusannya, hakim tunggal Suprapto hanya mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi....

  • Ini suasana wawancara terbuka capim KPK

    Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK mulai menggelar tes wawancara bagi 19 capim antirasuah jilid IV, pada 24 hingga 26 Desember 2015 di gedung Sekretariat Negara, Jakarta....

  • Seleksi tahap akhir capim KPK berlangsung terbuka hari ini

    Seleksi tahap akhir calon Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dilakukan, hari ini, Senin (24/8/2015). Adapun agenda seleksi hari ini yaitu tes wawancara tahap akhir yang bakal dilakukan terbuka di Gedung Kementrian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat....

  • KPK sita mobil Gatot yang pernah dipinamkan ke OC Kaligis

    Sebuah mobil Toyota Fortuner milik Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mobil tersebut disita sebagai barang bukti dalam kasus dugaan pemberian suap kepada hakim PTUN Medan....

  • OC Kaligis melawan sidang ditunda

    Tersangka kasus suap hakim PTUN Medan Otto Cornelis (OC) Kaligis kembali melakukan perlawanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini dia menolak dibawa dari rumah tahanan ke pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjalani sidang perdana....

  • UU Perlindungan Hakim sangat diperlukan

    Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengatakan, perlindungan hakim dalam menjalankan profesinya perlu dijamin dalam undang-undang. Dengan demikian, segala hal yang mengancam keselamatan hakim dapat dihindarkan....

  • Sidang perdana OC Kaligis digelar hari ini

    Pengacara Kondang Otto Cornelis Kaligis hari ini, Kamis (20/8) duduk perdana di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dia sebelumnya diseret Komisi Pemberantasan Korupsi ke ranah hukum terkait dugaan suap kepada Hakim dan Panitera PTUN, Medan....

  • Pemerintah haramkan kontraktor besar garap proyek dibawah 50 miliar

    Atas nama pemerataan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengharamkan kontraktor besar menggarap proyek pemerintah yang nilainya di bawah Rp 50 miliar....

  • Batas upah harian tak kena pajak lebih longgar

    Pemerintah menaikkan batas penghasilan harian yang tidak kena pajak penghasilan (PPh). Jika sebelumnya karyawan tidak tetap dengan penghasilan bruto sampai Rp 200.000 per hari tidak kena PPh, kini dinaikkan menjadi Rp 300.000 per hari....

  • Si Ngeri Ngeri Sedap divonis 10 tahun penjara

    Mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana divonis hukuman 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sutan dianggap terbukti menerima pemberian uang terkait pembahasan APBN Perubahan 2013 dan penerimaan gratifikasi....

  • Kasus moge vs warga di Jogja, Pemerintah salahkan Polisi

    Sekretariat Kabinet RI menyimpulkan bahwa pengawalan oleh polisi terhadap rombongan pengendara motor Harley-Davidson Indonesia adalah tindakan yang melanggar hukum. Sekretariat Kabinet (Setkab) menilai, konvoi sepeda motor tersebut tidak termasuk dalam kategori pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan....

  • Pemerintah : Sandiego Hill tak berizin

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menegaskan Pemakaman mewah San Diego Hills telah menyalhin izin yang diberikan pemerintah. Pasalnya, izin yang diberikan hanya untuk resort Grup Lippo selaku pemilik....

  • Tidak mau kecolongan seperti Bangkok, Polri tingkatkan pengamanan

    Polri tak ingin kecolongan seperti peristiwa ledakan bom di Thailand. Oleh karena itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memerintahkan jajarannya meningkatkan pengamanann di tempat-tempat vital dan menjadi pusat keramaian....

  • Ini kata Jokowi soal WNI jadi korban ledakan di Bangkok

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait dua WNI yang menjadi korban dalam peristiwa ledakan di Bangkok, Thailand, Senin (17/8) kemarin....

  • Jelang putusan, Sutan Bhatoegana siap dihikum mati

    Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Rabu (19/8) menggelar sidang pembacaan vonis untuk terdakwa kasus suap pembahasan APBN 2013 Sutan Bhatoegana....

  • Menko Maritim tantang wapres debat soal listrik

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramly tidak memedulikan teguran dan kritik yang disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kali ini, Rizal mengajak Kalla untuk berdebat secara terbuka....

  • Niat pemerintah beri kado kemerdekaan gagal

    Niat pemerintah untuk memulai beberapa proyek saat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 kandas. Yakni rencana pemasangan tiang pancang (groundbreaking) proyek kereta api ringan atawa light rail transit (LRT) hingga kini masih buntu....

  • Berikut Alasan Razman keluar dari kasus Gatot

    RAZMAN Arif Nasution menyatakan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evy Susanti sudah final. Mantan pengacara Komjen Budi Gunawan itu pun blak-blakan ditanya pengalamannya selama mendampingi dua kliennya itu, yang sedang beperkara dalam kasus suap hakim PTUN Medan dan bansos Pemprov Sumut....

  • Elanto si penghadang moge minta polisi tidak diskriminasi

    Elanto Wijoyono akhirnya mendatangi markas Ditlantas Polda DIJ, Selasa (18/8) kemarin. Sosok 32 tahun yang sudah beberapa hari ini menjadi perbicangan masyarakat tersebut, datang bersepeda bersama Yoan Valone (29)....

  • Megawati : KPK bubarkan saja

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghendaki Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera dibubarkan. Presiden RI kelima itu menilai KPK sudah melewati kewenangannya sebagai lembaga ad hoc....

  • HUT RI : Pemerintah membebaskan 5.681 napi

    Sebanyak 75.805 narapidana bebas setelah menerima remisi umum pada hari perayaan kemerdekaan ke-70 RI, Senin (17/8). Kepala Subdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Akbar Hadi mengatakan, 5.681 diantaranya dinyatakan bebas....

  • Wakil ketua PN Jakpus pimpin langsung sidang OC Kaligis

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menunjuk majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang akan menyidangkan kasus suap kepada majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang menjerat Otto Cornelis (OC) Kaligis....

  • KPK siap ladenin OC Kaligis di PN Jaksel hari ini

    Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Johan Budi mengatakan, tim biro hukum KPK sudah siap menghadapi sidang perdana praperadilan yang diajukan tersangka Otto Cornelis Kaligis. Sidang dijadwalkan digelar pada hari ini, Selasa (18/8/2015) pukul 09.00 WIB, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan....

  • Remisi dasawarsa hemat uang negara miliaran rupiah

    Pemberian remisi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2015 disebut menguntungkan negara. Pemberian remisi akan menghemat anggaran negara sebesar Rp 115 miliar....

  • Bareskrim segera sidik penculikan OC Kaligis

    Laporan tersangka suap hakim PTUN Medan, pengacara Otto Cornelis Kaligis terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penculikan oleh penyidik KPK menunjukkan kemajuan di Bareskrim....

  • Bagaimana Cara Eksekusi Putusan PK Yayasan Supersemarana

    Ahli Pemulihan Aset Indonesia, Chuck Suryosumpeno mengatakan, pihak yang akan melakukan eksekusi putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung terkait Yayasan Supersemar adalah pengadilan. Ini mengingat, putusan bernomor 140 PK/PDT/2015 itu masuk ranah perdata....

  • Jokowi akui pemerintah dalam masalah

    Presiden Joko Widodo untuk kali pertamanya menyampaikan pidato kenegaraan jelang HUT Kemerdekaan RI di hadapan DPR, MPR dan DPD di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Di pidato kenegaraannya itu, pria yang akrab disapa Jokowi itu pun mengakui, pemerintahan yang dipimpinnya memang belum sempurna....

  • Jokowi : Indonesia sejatinya dalam keadaan perang

    PRESIDEN Joko Widodo memberikan baru saja menyelesaikan PidatoKenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI 2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (Jumat, 14/8). Salah satu yang ditekankan Presiden adalah, sebagai negara berdaulat, sejatinya Indonesia saat ini sedang dalam keadaan perang....

  • Gubernur Sumut Gatot tolak diperiksa Kejaksaan terkait bansos

    Kejaksaan Agung hari ini, Kamis (13/8) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana bansos. Namun pemeriksaan yang harusnya dilakukan di gedung KPK itu batal lantaran Gatot menolak....

  • Bupati Morotai suap Akil Mochtar 2,9 miliar

    Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua didakwa memberi suap kepada Akil Mochtar selaku ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Pemberian dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan majelis hakim konstitusi dalam perkara sengketa Pilkada Morotai 2011....

  • Berikut kronolgis negara vs keluarga Soeharto

    Kejaksaan Agung yang mewakili negara dan pemerintah telah memenangkan gugatan atas Yayasan Supersemar, mendiang Presiden RI ke-2 Soeharto dan ahli warisnya. Kejagung memenangkan gugatan itu dalam putusan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung....

  • KY : Penyandang disabilitas masih sering dipelakukan tidak adil dimata hukum

    Komisi Yudisial terus mendorong adanya kesetaraan sistem peradilan terhadap para penyandang disabilitas menyusul banyaknya ketidakadilan yang dialami mereka di Indonesia....

  • Ditjen pajak tahan 2 pengemplang

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menyandera (gijzeling) terhadap wajib pajak bandel. Kali ini empat penanggung pajak dari tiga perusahaan yang terdaftar di wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Pajak DJP Jawa Barat II disandera lantaran mengutang pajak dengan total nilai Rp 32,6 miliar....

  • PPATK : 10 capim KPK punya transaksi tidak wajar

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mensinyalir sebanyak 10 calon pimpinan KPK yang lolos seleksi mempunyai transaksi mencurigakan....

  • OJK akan permudah ijin asuransi

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan perizinan produk asuransi. Dengan begitu, perusahaan asuransi dapat mewujudkan inovasi dengan cepat di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi....

  • 2017 Dirjen Pajak langsung dibawah presiden

    Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan segera berganti baju. Ditargetkan pada tahun 2017, direktorat yang saat ini masih berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemkeu) ini akan berdiri sendiri dan langsung di bawah kendali presiden....

  • Jokowi resmi rombak 6 menterinya

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja. Ini ditandai dengan dilantiknya 6 menteri baru Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2015)....

  • Praperadilan Bupati Morotai kandas

    Hakim Martin Ponto Bidara menggugurkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Bupati Morotai nonaktif, Rusli Sibua terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)....

  • OJK pertimbangkan perubahan aturan kredit kendraan jadi 0%

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencari alternatif kebijakan guna menstimulus perekonomian yang sekarang tengah lesu....

  • Jasa sedot septic tank akan kena PPH 23

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas jenis jasa yang terkena pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebesar 2 persen dari jumlah penghasilan bruto. Total bidang jenis jasa lain yang dijadikan target DJP bertambah 100 persen dari sebelumnya hanya 60 jenis menjadi 120 jenis, salah satunya jasa sedot septic tank....

  • MA ganjar keluarga Suharto 4,4 triliun rupiah

    Mahkamah Agung memperbaiki salah ketik putusan kasasi perkara antara Pemerintah Indonesia melawan Yayasan Supersemar dan keluarga mantan Presiden Soeharto. Alhasil, keluarga Cendana tersebut mesti membayar Rp 4,4 triliun....

  • Kasus kondensat segera dilimpahkan ke Kejaksaan

    Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri merampungkan berkas perkara korupsi penjualan kondensat. Dalam waktu dekat, penyidik akan menyerahkan berkas kepada Kejaksaan Agung untuk segera disidangkan....

  • Menaker: PP Jaminan Hari Tua akan direvisi

    Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi M Hanif Dhakiri mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan direvisi sebab ada kesenjangan kepastian kerja dan sistem pesangon....

  • Hakim PN Jaksel : Sidang OC Kaligis ditunda

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terpaksa menunda sidang praperadilan perdana advokat kondang Otto Cornelis (OC) Kaligis, karena pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir....

  • KPK minta sidang praperadilan OC Kaligus ditunda

    Komisi Pemberantasan Korupsi meminta hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengundurkan jadwal sidang praperadilan yang diajukan pengacara Otto Cornelis Kaligis. Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, jadwal Biro Hukum KPK padat sehingga tidak dapat mengikuti sidang praperadilan tersebut....

  • OC Kaligis surati presiden curhat

    Tersangka kasus suap OC Kaligis mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut berisi keluhan Kaligis soal penyakit yang ia derita....

  • Bareskrim akan periksa OC Kaligis

    Bareskrim Polri masih mengevaluasi laporan yang dilayangkan Otto Cornelis (OC) Kaligis terhadap oknum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)....

  • Eks KaBIN: Presiden Dihina, Kalau Hukum tak Bicara, Senjata yang Bicara

    Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Makhmud Hendropriyono angkat bicara soal polemik pasal penghinaan kepada presiden yang diusulkan pemerintah masuk dalam Rancangan Undang-undang Kita Undang-undang Hukum Pidana....

  • PPATK: advokat hindari jadi alat pencucian uang

    Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan (PPATK) mengingatkan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan untuk menghindari dijadikan alat pelaku pidana melakukan pencucian uang....

  • Pantang menyerah Kejati DKI siapkan sprindik baru buat Dahlan Iskan

    Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan prpaperadilan Dahlan Iskan, tak membuat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyerah....

  • Presiden teken Inpres Pengelolaan Komunikasi Publik

    Dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Juni 2015 lalu telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik....

  • Pemerintah perluas PPh

    Pemerintah masih mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Kali ini, pemerintah kembali memperluas penerimaan pajak dari pajak penghasilan (PPh)....

  • NU haramkan Advokat bela orang yang benar-benar bersalah

    Rapat komisi Bahtsul Masail Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan kepada rapat Pleno Muktamar untuk mengharamkan kepada advokat yang membela klien nyata-nyata bersalah....

  • Kejaksaan Tinggi DKI kalah vs Dahlan Iskan di Praperadilan

    Mantan Meneg BUMN sekaligus mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan tampak sumringah dan sekarang dapat tersenyum lebar karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukannya terkait penetapan tersangka dirinya oleh Kejaksaan Tinggi Negeri DKI Jakarta....

  • MK : Mantan Napi boleh ikut Pilkada

    Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan mantan terpidana dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, dengan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana....

  • Dahlan Iskan pasrah apapun putusan Hakim hari ini

    Kuasa Hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan, kliennya siap menerima apapun putusan hakim dalam sidang gugatan praperadilan. Bekas Direktur PT PLN itu juga akan mengikuti prosedur hukum....

  • Mantan Jubir Polri jadi Dirjen Imigrasi

    Presiden Joko Widodo menerbitkan dua buah keputusan presiden terkait pengangkatan Kapolda Bali Inspektur Jenderal Ronny Sompe sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Dengan keluarnya keppres itu, pelantikan Ronny tinggal menunggu waktu....

  • Kapolri : Bom Makasar tidak terkait Jokowi dan Muktamar Muhammadiyah

    Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan, ledakan bom di komplek Puri Pattene Permai Blok C nomor 10, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (3/8) tidak terkait terorisme....

  • Kunjungan diperketat pengacara OC protes

    Alamsyah Hanafiah, Kuasa Hukum OC Kaligis mempersoalkan proses penjengukan kliennya dengan keluarga dan kuasa hukumnya. Alamsyah mengatakan untuk menjenguk Kaligis harus membuat permohonan yang ditujukan kepada penyidik....

  • OJK kebut aturan GCG

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kebut penyelesaian dua aturan terkait tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG). Hal ini merupakan implementasi dari rekomendasi roadmap GCG yang terbit Februari 2014....

  • OJK kebut aturan GCG

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kebut penyelesaian dua aturan terkait tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG). Hal ini merupakan implementasi dari rekomendasi roadmap GCG yang terbit Februari 2014....

  • Pansel : Seleksi Capim KPK bukan idol

    Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima sekitar 3.000 masukan dan laporan dari masyarakat, terkait 48 peserta calon pimpinan lembaga itu....

  • Ini Surat terbuka OC Kaligis

    Tersangka kasus suap hakim PTUN Medan Otto Cornelis (OC) Kaligis menulis dua buah surat hari ini, Jumat (31/7)....

  • KPU tolak Perpu Pilkada serentak

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik mengatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang (Perppu) yang diinisiasi oleh Kemenkumham....

  • Keterlibatan Dahlan kasus mobil listrik sudah tercium lama

    Syarif Nahdi, saksi fakta yang dihadirkan Kejaksaan Tinggi DKI dalam sidang praperadilan m?elawan Dahlan Iskan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan mengatakan penetapan tersangka dalam kasus pembangunan 21 Gardu Induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara berdasarkan alat bukti yang ditemukan....

  • Ahok : Pengadilan akan putuskan masalah pembebasan lahan MRT

    Pemprov DKI siap membawa masalah pembebasan lahan proyek MRT ke Pengadilan. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang menyadari sulitnya pembebasan lahan itu pun berniat mendaftarkan harga taksiran tanah yang masih terkendala ke pengadilan negeri (PN)....

  • 1 September berkas belum dilimpahkan, Mantan Menteri ESDM bebas

    Lama tak terlihat, Mantan Menteri ESDM Jero Wacik hari ini kembali muncul di KPK. Tersangka kasus korupsi di Kementerian ESDM itu dipanggil penyidik untuk menandatangani surat perpanjangan masa penahanan dirinya di Rutan Cipinang untuk 30 hari kedepan....

  • Pakar Hukum : Peserta BPJS Kesehatan tidak pernah sakit uang melayang

    Pakar hukum syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Pujiono mengatakan pelaksanaan pelaksanaan BPJS Kesehatan apakah sesuai syariah atau tidak merupakan isu lama....

  • Hotma Sitompul Tebar Ancaman di Praperadilan Angeline

    Kuasa hukum tersangka pembunuhan Angeline, Margriet Megawe, Hotma Sitompul menebar ancaman kepada pihak yang menurutnya mengintervensi proses hukum kasus kematian bocah delapan tahun itu....

  • PTUN Jakarta tolak gugatan Imparsial terkait kasus Munir

    Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, atas pembebasan bersyarat terpidana kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto pada November 2014 lalu....

  • Ini pertimbangan MUI haramkan BPJS Kesehatan

    Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memutuskan bahwa penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai syariat (hukum Islam), menimbulkan polemik....

  • Selamatkan Mary Jane, Pemerintah Filipina utus delegasi temui Jaksa Agung hari ini

    Pemerintah Filipina sangat serius dalam memperjuangkan warganya Mary Jane dari hukuman mati di Indonesia. Hal itu ditunjukan dengan kedatangan Delegasi Pemerintah Filipina Kejaksaan Agung pagi ini....

  • Mendagri : Gatot akan diberhentikan jika ditahan KPK

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin dengan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, yang ditetapkan sebagai tersangka suap pemulusan perkara PTUN Medan....

  • Hakim Sarpin saya disakiti ya saya lawan

    Nama Sarpin Rizaldi semakin menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu awalnya ditunjuk sebagai hakim tunggal praperadilan bagi seorang perwira tinggi kepolisian, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan kepemilikan rekening tidak wajar yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi....

  • Atut resmi dipecat dari kursi Gubernur Banten

    Terpidana kasus korupsi Atut Chosiyah akhirnya resmi diberhentikan sebagai Gubernur Banten melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 63/P Tahun 2015, kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Selasa....

  • Sang Gubernur disebut Otak suap PTUN yang menyeret OC Kaligis

    Kabiro Keuangan Pemprov Sumatera Utara, Ahmad Fuad Lubis, membeberkan kepada penyidik KPK perihal peran atasannya Gubernur Gatot Pujo Nugroho terkait gugatan penyelidikan kasus dana bansos ke PTUN Medan yang kini berbuntut pada kasus suap kepada majelis hakim perkara tersebut....

  • MUI Haramkan BPJS Kesehatan

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dijalankan pemerintah ternyata tidak sesuai syariah alias haram....

  • Kasus suap PTUN Medan, Gubernur Sumut tersangka via SMS

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan....

  • Polri periksa Ahok terkait kasus UPS hari ini

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal digarap Bareskrim Polri, hari ini, Rabu (29/7)....

  • Honggo tersangka kasus korupsi kondensat diperiksa di Singapura

    Bareskrim Polri akan memeriksa mantan bos PT TPPI, Honggo Wendratno, sebagai tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat bagian negara....

  • Kalau Anas Urbaningrum pilih digantung di Monas, OC Kaligis pilih ditembak mati dibandingkan diperiksa KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/7) ini, untuk ketiga kalinya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Otto Cornelis (OC) Kaligis, tersangka kasus suap hakim di PTUN Medan....

  • Kementrian keuangan resmi keluarkan aturan beleid pertukaran informasi antar negara

    Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru Nomor 125/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi. Beleid ini merupakan kelanjutan dari kerja sama pemerintah dalam Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)....

  • Revisi Tax Holiday diharapkan keluar Agustus

    Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) akan segera menerbitkan revisi dari PMK 130/2011 tentang fasilitas tax holiday alias libur pajak. Aturan ini ditargetkan terbit awal Agustus 2015....

  • Pansel KPK minta pimpinan KPK mendatang tidak dikriminalisasi

    Anggota tim Panitia Seleksi Capim KPK Yenti Ganarsih berharap ke depannya tidak ada lagi pimpinan KPK yang dikriminalisasikan. Dia bahkan menuding kasus yang menjerat pimpinan KPK saat ini juga tidak logis....

  • Pansel KPK mulai telisik rekam jejak capim KPK

    Panitia seleksi calon pimpinan KPK mulai hari ini melakukan penelusuran rekam jejak 48 orang peserta....

  • KPK tidak siap sidang praperadilan vs Bupati Morotai ditunda

    Sidang praperadilan yang diajukan Bupati Morotai Rusli Sibua terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ditunda atas permintaan KPK....

  • Mau tau apa pendapat masyarakat terhadap kinerja Jokowi ? ini dia

    Sembilan bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berlangsung. Sejumlah sorotan positif dan negatif diarahkan publik pada kinerja dan kepemimpinan pemerintah dalam berbagai bidang pembangunan negeri ini....

  • Sidang Praperadilan mantan Menteri BUMN vs Kejaksaan digelar di PN Jaksel hari ini

    Kuasa Hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra menilai penetapan tersang?ka kliennya oleh Kejaksaan Tinggi DKI dalam kasus pengadaan Gardu induk PLN tidak sah....

  • OC Kaligis preperadilankan KPK siang ini

    OC Kaligis melalui pengacaranya memastikan mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,siang ini....

  • Terkait Suap PTUN Medan dan OC Kaligis, Gubernur Sumut penuhi panggilan KPK pagi ini

    Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho memenuhi panggilan kedua KPK, Senin (27/7/215) hari ini. Gatot datang bersama istrinya Evy Susanti dan juga pengacaranya Razman Nasution....

  • Gubernur Sumut siap praperadilankan KPK

    Hari ini (27/7), Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istri keduanya, Evy Susanti, dipastikan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan yang dilakukan anak buah OC Kaligis, Yagari Bhastara alias Gerry....

  • Kabijakan Baru OJK di Pasar Modal dan Perbankan

    Sekitar 15 kebijakan di pasar modal bakal diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun ini dan tahun depan guna mendorong perekonomian dan meningkatkan kinerja pasar modal Indonesia....

  • KPK gagal periksa Gubernur Sumut hari ini

    Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti hari ini, Jumat (24/7) dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap hakim PTUN Medan....

  • Ini surat penolakan OC Kaligis diperiksa KPK

    Tersangka suap hakim PTUN Medan Otto Cornelis (OC) Kaligis menjelaskan perihal penolakannya diperiksa penyidik KPK melalui sebuah surat pendek....

  • PN Jakut putuskan Golkar Agung tidak sah

    Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan untuk mengabulkan gugatan pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali di bawah pimpinan Aburizal Bakrie....

  • KPK siap buka sadapan Gubernur Sumut dengan OC Kaligis

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi sejumlah bukti tentang keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan OC Kaligis dalam kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan....

  • Kabareskrim Penetapan Komisioner KY sudah melalui proses yang panjang

    Kabareskrim Komjen Budi Waseso kembali angkat bicara atas banyaknya anggapan yang mengatakan dirinya terlalu mudah menetapkan status tersangka pada Ketua dan Komisioner KY atas laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi ke Bareskrim Polri....

  • Ada apa antara OC Kaligis dan Istri muda Gubernur Sumut ?

    Peran Evy Susanti, istri muda Gubernur Sumatera Gatot Pujo Nugroho dalam kasus suap hakim di PTUN Medan mulai terkuak. Ternyata perempuan berjilbab itu lah yang menanggung ongkos pengacara kondang OC Kaligis dan anak buahnya dalam menangani gugatan Kabiro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis di PTUN Medan....

  • Empat calon tersangka kasus Tolikara

    Polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku penyerangan jamaah salat Id dan pembakar masjid di Tolikara, Papua. Kemarin, Mabes Polri menyebut ada empat calon tersangka dalam peristiwa yang menewaskan seorang anak, dan melukai belasan orang tersebut....

  • OC Kaligis lolos dari Kepolisian terjerat di KPK

    OC Kaligis sebagai Advokat senior memang kerap membuat sensasional. Banyak kasus besar yang ia tangani hingga akhirnya ia pun terpaksa harus berurusan dengan aparat penegak hukum sebagai tersangka....

  • Ini langkah Nasdem terkait OC Kaligis

    Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) Nasdem Taufik Basari mengatakan, partainya akan bersikap tegas terhadap kadernya Otto Cornelis Kaligis (OCK) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara....

  • KPK resmi tahan OC Kaligis

    Hanya beberapa hari menjelang Lebaran ini, KPK resmi menahan pengacara senior, Otto Cornelis (OC) Kaligis, pada kasus dugaan pidana korupsi di PTUN Medan, Sumatera Utara....

  • KPK tetapkan OC Kaligis tersangka kasus suap PTUN

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pengacara senior Otto Cornelis (OC) Kaligis sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara....

  • OC Kaligis digelandang ke KPK

    Pengacara Otto Cornelis Kaligis dibawa sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ke Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/7/2015). Ia tiba di Gedung KPK sekitar pukul 15.50 WIB dengan menggunakan mobil operasional KPK berwarna hitam....

  • Tersangka suap hakim PTUN Medan sudah 4 tahun kerja di kantor OC Kaligis

    Gerry Baskara diketahui sudah bekerja selama empat tahun di kantor OC Kaligis & Associates: Advocates & Legal Consultants. Gerry satu dari lima tersangka yang tertangkap tangan KPK di PTUN Medan beberapa waktu lalu....

  • Geledah kantor OC Kaligis hingga subuh tadi, KPK sita dua kardus dokumen

    Tim penyidik KPK menyita sebanyak dua kardus dokumen dari hasil penggeledahan di kantor OC Kaligis terkait dugaan suap kepada hakim PTUN Medan....

  • Samalam Kantor OC Kaligis digeledah KPK

    Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, penyidik melakukan penggeledahan di kantor OC Kaligis and Associates, Senin (13/7/2015)....

  • September OJK rilis aturan baru Konglomerasi Keuangan

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merilis aturan kewajiban modal secara konglomerasi keuangan pada September mendatang....

  • KPK minta Dirjen Imigrasi Cekal OC Kaligis terkait kasus suap PTUN

    Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Dirjen Imigrasi melakukan pencegahan ke luar negeri atas nama Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan pengacara OC Kaligis....

  • Laporan Hakim Sarpin dinilai hambat kerja KY

    Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh menyesalkan penetapan tersangka dua komisioner, Taufiqurahman Sahuri dan Suparman Marzuki dalam kasus dugaan pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi....

  • Tetapkan komisioner KY jadi tersangka Polri dianggap kriminalisasi KY

    Banyak kalangan memertanyakan langkah Bareskrim Polri menetapkan dua komisioner Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi....

  • Atasi kasus suap Advokat Peradi gandeng KPK,MA dan Kejaksaan

    Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) akan menjalin kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk untuk memperketat pengawasan kepada para advokat dalam menjalankan profesinya agar dapat dicegah kemungkinan terjadinya praktik suap....

  • Ikadin sinyalir praktek suap kasus hukum sering terjadi

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) memberikan perhargaan yang tinggi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua, Hakim, dan panitera PTUN Medan dan advokat....

  • KPK dalami kemungkinan tersangka lain kasus suap hakim PTUN Medan

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini penyidik KPK menangkap terduga pemberi dan penerima suap terkait sebuah perkara yang ditangani hakim PTUN Medan....

  • Kronologi OTT Hakim PTUN Medan dan anak buah OC Kaligis

    Plt Wakil Pimpinan KPK, Johan Budi, membeberkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) tiga hakim PTUN Medan serta seorang pengacara dan panitera....

  • Anak buah OC Kaligis diduga suap hakim PTUN Medan Rp250 juta

    Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi S.P. mengatakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tripeni Irianto Putro dan koleganya diduga menerima suap US$ 15 ribu (setara Rp 200 juta) dan Sin$ 5 ribu (setara Rp 50 juta)....

  • KPK resmi tetapkan anak buah OC Kaligis tersangka suap

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan M. Yagari Baskara, pengacara dari kantor pengacara Kaligis and Partners sebagai tersangka pemberi suap kepada para hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara, Jumat (10/7)....

  • Ini dia profile Advokat yang ditangkap KPK kemarin

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) untuk yang kedua kalinya sepanjang bulan Ramadhan 1436 Hijriyah ini. Setelah OTT di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada 19 Juni 2015, kemarin OTT KPK terjadi di Medan, Sumatera Utara. Mereka yang tertangkap berasal dari kalangan hakim, panitera, dan advokat....

  • Advokat yang ditangkap KPK hari ini, diduga anak buah OC Kaligis

    Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap seorang pengacara dan hakim di Medan, Sumatera Utara. Seorang penegak hukum kepada Tempo mengatakan pengacara yang ditangkap itu berasal dari kantor pengacara terkenal....

  • Advokat Lawfirm terkenal bersama Ketua PTUN Medan ditangkap KPK

    Bukan cuma seorang, tapi seluruhnya ada tiga hakim dan seorang panitera sekretaris Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Medan yang dicokok tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor PTUN Medan, Jalan Bunga Raya, Medan Selayan, Sumatera Utara, hari ini (Kamis, 9/7)....

  • KY benarkan Ketua PTUN Medan ditangkap KPK

    Komisi Yudisial membenarkan Ketua PTUN Medan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima uang yang diduga suap dari kantor pengacara terkenal....

  • MK hapus pasal Dinasti Politik dalam UU Pilkada

    Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menerima gugatan Adnan Purichta Ichsan dan menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahan atau politik dinasti dalam UU Pilkada tahun 2015....

  • Putusan MK perluas wewenang praperadilan tidak berlaku surut

    Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas wewenang lembaga praperadilan dalam penetapan tersangka tak bisa digunakan begitu saja sebagai pertimbangan untuk mengajukan permohonan praperadilan....

  • Putusan MK : Larangan dinasti politik melanggar hukum

    Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengambil putusan uji materi UU Pilkada terkait larangan politik dinasti. MK menyatakan larangan politik dinasti justru melanggar hukum....

  • WNI ancam bom Singapura Airlines terancam 10 tahun penjara

    Ilham (21), mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta yang ditangkap karena diduga melakukan pengancaman bom terhadap pesawat Singapore Airlines SQ-221 beberapa waktu lalu, terancam hukuman berat....

  • Pemberi kerja wajib bayar Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

    Pemerintah mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan....

  • Ini besaran jaminan kecelakaan kerja dan kematian di BPJS

    Pemerintah meningkatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pekerja. Peningkatan manfaat tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian....

  • DPN Peradi bersama Universitas Bung Hatta dan DPD SPI Sumbar adakan PKPA

    Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia bersama dengan DPD Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Sumatra Barat dan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang mengajak seluruh mahasiswa fakultas hukum se-Sumatra Barat untuk bisa memahami secara detail seluk beluk hukum di Indonesia...

  • Pemerintah tergetkan revisi KUHP selesai 2 tahun

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, meyakini proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa diselesaikan dalam 2 tahun, menyusul sikap fraksi-fraksi di DPR yang sepakat melanjutkan pembahasan....

  • Kronologi teror terhadap penyidik KPK

    Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali diteror oleh orang tak dikenal....

  • Pembahasan RUU JPSK ditargetkan selesai Oktober

    Dalam sidang paripurna hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah akan membahas persetujuan pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) atau yang disebut dengan RUU Pencabutan Perppu JPSK pada tingkat II....

  • Importir wajib punya API per 1 januari 2016

    Untuk mengatasi dwelling time, Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengeluarkan aturan impor yang baru. Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel telah menerbitkan aturan baru tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor....

  • Berikut aturan baru ketentuan impor

    Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk dapat menekan waktu bongkar muat di pelabuhan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku importir yang terindikasi sengaja memperlama waktu tunggu pelayanan kapal dan barang (dwelling time) lebih dari lima hari, pemerintah juga revisi peraturan mengenai ketentuan impor....

  • Advokat dominasi seleksi Calon Pimpinan KPK

    Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan 194 peserta lolos seleksi. Juru bicara Pansel Betty Alisjahbana bilang, semua peserta yang lolos berasal dari berbagai profesi....

  • Rekontruksi pembunuhan Angeline dilakukan hari ini

    Polda Bali hari ini menggelar rekrontruksi pembunuhan gadis kecil Engeline Megawe yang diduga dilakukan oleh ibu angkat dan pembantunya....

  • PP BPJS yang diskriminasi kepada pekerja

    Ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang hanya mewajibkan perusahaan menengah ke atas untuk mengiur dana pensiun, ditolak keras oleh pihak buruh....

  • Saksi Ahli Pasal 28 UU Advokat Sudah Final

    Keberadaan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait organisasi advokat dan sistem pemilihan pengurus organisasi advokat (PERADI)dinilai justru memperkuat eksistensi organisasi advokat dan advokat....

  • Ijin Usaha Perikanan Tommy Winata dicabut

    Bos Grup Artha Graha, Tomy Winata, enggan memberikan banyak komentar terkait dicabutnya surat izin kapal penangkap ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) PT Maritim Timur Jaya (MTJ) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti....

  • Kasus Engeline babak baru Hotma vs Hotman

    Polda Bali telah menetapkan Margriet Megawe sebagai tersangka kasus pembunuhan anak angkatnya Engeline....

  • Kewajiban pakai rupiah bakal diperlonggar

    Kewajiban penggunaan rupiah terhadap setiap transaksi di Indonesia kemungkinan bakal diperlonggar. Kewajiban yang tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 menimbulkan kebingungan di pihak tertentu dan berefek negatif terhadap citra serta perekonomian nasional....

  • Asing dan Swasta masih dibolehkan jualan air di Indonesia

    Pemerintah memastikan, walaupun mereka akan memperketat bisnis usaha air, mereka tidak akan melarang baik asing maupun swasta untuk masuk dan berinvestasi di sektor pengusahaan air....

  • Pengusaha Korban Lapindo Tidak Akan Dapat Ganti Rugi

    Pemerintah menyatakan, tidak akan menalangi pembayaran ganti rugi untuk masyarakat dari kalangan pengusaha yang menjadi korban genangan lumpur Lapindo....

  • Pekerja dan Pemberi Kerja Wajib Tanggung Iuran Perumahan

    Iuran wajib yang harus ditanggung pekerja dan pengusaha akan bertambah. Yang terbaru adalah iuran bulanan tabungan perumahan rakyat (Tapera)....

  • Kapolda Metro Jaya : Polisi dibenci masyarakat karena ulahnya sendiri

    Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jendral Tito Karnavian, mengakui jika polisi kerap ditakuti masyarakat karena bermuka dua. Tito menjelaskan jika hal tersebut cukup beralasan dan masih dapat diterima logika....

  • BNN : Narkoba renggut 183 ribu nyawa setiap tahun

    Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar mengungkapkan saat ini ada kecenderungan peningkatan jumlah penyalahguna dan kejahatan narkotika yang dikendalikan sindikat narkoba di seluruh dunia....

  • Ini rincian kenaikan PTKP berlaku 1 Juli 2015

    Pemerintah memberikan kabar gembira sebagai kado Lebaran bagi para wajib pajak perorangan. Mulai 1 Juli mendatang, pemerintah akan memberlakukan batas baru Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak pribadi tahun 2015....

  • Pemerintah legalkan tambang timah rakyat di Babel

    Pemerintah berharap masalah ekspor timah ilegal bisa diatasi dengan membuat tata kelola penambangan yang baik. Selama ini mekanisme penambangan dianggap belum tertata dengan baik, terutama banyaknya aktivitas penambangan rakyat, yang dianggap ilegal....

  • Pemerintah ajukan RUU penjabutan JPSK

    Untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah terlebih dahulu harus mengajukan pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK....

  • PTKP naik, gaji dibawah 3 juta tidak kena pajak

    Pemerintah memberikan hadiah bagi masyarakat menjelang hari raya Lebaran. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya Rp 2 juta per bulan menjadi Rp 3 juta per bulan....

  • Ini jadwal libur dan cuti bersama 2016

    Pemerintah melalui tiga menteri yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Yuddy Chrisnandi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menandatangani Surat Keputusan Bersama Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2016....

  • Polri Minta Wewenang Penyadapan seperti KPK

    Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan, model penyadapan yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sangat baik, sehingga tidak perlu lagi diubah....

  • Tidak bayar THR ini sanksinya

    Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengimbau agar perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawannya jauh-jauh hari. Diharapkan tunjangan diserahkan 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri....

  • Presiden Tolak Dana Aspirasi DPR

    Presiden Jokowi menolak dana aspirasi DPR senilai Rp 11,2 triliun, apabila dana itu di luar mekanisme ketentuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara....

  • DPR Resmi Memasukan Revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015

    Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui dilakukannya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015....

  • Pansel Pimpinan KPK Perpanjang Pendaftaran hingga 4 Juli 2015

    Panitia Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi selama 10 hari atau hingga 3 Juli 2014 dari seharusnya berakhir 24 Juni 2015....

  • Pakar Hukum UI : MK Harus Perkuat KPK

    Pakar hukum pidana UI, Ganjar Laksamana, menyatakan revisi RUU KUHP yang harus tetap memberikan sekat antara bentuk pelanggaran dan kejahatan karena bila tidak ada sekat maka pelaku pelanggaran bisa dikenakan status tersangka. Atas hal itu, Ganjar menyarankan Mahkamah Konstitusi (MK) supaya memperkuat KPK....

  • Panglima TNI Usulkan Mantan Danpuspom jadi Pimpinan KPK

    Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan mengajukan nama Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada sejumlah alasan yang membuat Moeldoko mengajukan mantan Komandan Pusat Polisi Militer tersebut....

  • Terobosan Dahlan Iskan Berujung Pemeriksaan di Kepolisian

    SEMANGAT efisiensi yang digagas Dahlan Iskan saat menjadi Dirut PLN malah dinilai bermasalah. Kemarin (22/6), Dahlan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyelidikan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis high speed diesel (HSD) pada 2010. Pengadaan itu sebenarnya terobosan Dahlan agar PLN bisa berhemat membeli BBM....

  • Putusan MK Soal Usia Nikah Banyak Menyuai Kritik

    Sejumlah LSM menyatakan kecewa atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak menaikkan batas usia minimal perempuan untuk menikah dari 16 tahun ke 18 tahun....

  • Yasonna Bakal Bebaskan 20 Ribu Napi Narkoba

    Menkumhan Yasonna H Laoly mewacanakan memberi pembebasan terhadap 20 ribuan napi narkoba. Yasonna mengklaim, rencana tersebut sebagai terobosan progresif....

  • Semua Lembaga Dilarang Fasilitasi Nikah Beda Agama

    Ketua Komisi VIII (bidang kegamaan) DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, aparatur negara di instansi pusat maupun daerah tidak boleh lagi memfasilitasi atau meloloskan pencatatan nikah beda agama....

  • ICW : UU Tipikor Mesti Direvisi

    Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum perlu direvisi. Dari penelitian ICW, justru yang lebih mendesak untuk direvisi adalah keberadaan Undang-Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)....

  • Tersangka Sebut Nama Wapres, Mabes Polri Langsung Bantah

    Tersangka kasus PT TPPI RM Priyono menyebut nama wapres jusuf kalla sebagai pemimpin rapat saat penunjukan langsung penjualan kondensat. Namun hal itu buru-buru dibantah Kepolisian....

  • Hotma Sitompul Mengancam, Ketua Komnas PA Arist Siap Ladenin kasus Margriet

    Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengaku geli dengan sikap kuasa hukum Margriet yang terkesan marah-marah kepada publik soal opini yang menyudutkan kliennya. Bahkan dirinya mengaku tak gentar dengan segala gugatan dan ancaman, dari Hotma Sitompul....

  • MK Tolak Uji Materi Pernikahan Beda Agama

    Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Utamanya terkait perkawinan beda keyakinan atau agama. Menurut hakim, undang-undang tersebut sama sekali tidak melanggar konstitusi....

  • KPK merasa ditinggalkan DPR soal revisi UU KPK

    Pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP berharap rencana pemerintah dan DPR merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK juga dibicarakan KPK selaku user atau pengguna....

  • Pimpinan KPK tak kompak soal SP3

    Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tak kompak soal revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Terutama kalau tujuan revisi hanya untuk mereduksi kewenangan lembaga antirasuah tersebut....

  • Revisi UU KPK, DPR dianggap melemahkan KPK

    Pemerintah mengakui usulan revisi Undang-Undang KPK berasal dari DPR. Menkumham Yasonna Laoly menegaskan keinginan DPR untuk melakukan revisi terhadap UU KPK sudah disampaikan sejak lama kedalam Prolegnas....

  • KPK Terancam Tak Bisa Lakukan OTT Lagi

    Penyadapan selama ini menjadi jurus andalan KPK dalam mengungkap kasus korupsi besar. Semua operasi tangkap tangan yang sukses dilakukan lembaga antirasuah itu adalah berkat informasi hasil sadapan....

  • Ini Kata KPK Soal Meninggalnya Saksi Kunci kasus Century

    Siti Fadjriah meninggal dunia kemarin, Selasa (16/6) di RS Harum Sismamedika, Jakarta Timur. Dia diketahui telah lama lumpuh akibat terkena stroke....

  • Fauzi dan Thomas Nahkodai Peradi 2015-2020

    Musyawarah Nasional (Munas) II Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) kubu Otto Hasibuan memilih Fauzi Yusuf Hasibuan sebagai Ketua Umum Peradi periode 2015-2020....

  • Panitia Munas Laporkan Juniver ke Polda Metro

    Konflik internal di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bergulir ke jalur hukum. Babak baru perpecahan di organisasi pengacara itu muncul menyusul langkah ketua panitia pelaksana musyawarah nasional (munas) Peradi di Makassar, Victor Waryan Nadapdap melaporkan Juniver Girsang ke Polda Metro Jaya, Rabu (10/6) petang....

  • Bang Yos Ditunjuk Jokowi jadi Kepala BIN

    Keputusan Presiden Joko Widodo mencalonkan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, ternyata disertai pemberitahuan kepada DPR terkait penggantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Siapa pengganti Marciano Norman?...

  • Mabes Polri Ngotot Novel Baswedan Melanggar Etika

    Tim Hukum Mabes Polri membantah tudingan penyerahan bukti palsu oleh termohon di dalam sidang praperadilan....

  • Abraham Samad akan bersaksi untuk Novel Baswedan

    Pimpinan KPK non aktif Abraham Samad dijadwalkan akan menjadi saksi sidang lanjutan permohonan Praperadilan Penyidik KPK Novel Baswedan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN), Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2015)....

  • Ini akar permasalahan penegakan hukum di Indonesia

    Guru besar hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana membeberkan akar masalah penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya karena lulusan terbaik dari jurusan hukum sedikit yang berminat berkarir sebagai hakim atau jaksa....

  • KPK bidik kroni adik Atut

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi untuk kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany....

  • SBY bisa dibidik KPK lewat ini

    Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menyelidiki dugaan aliran dana yang dilakukan mantan menteri ESDM Jero Wacik kepada mantan Presiden SBY...

  • Lawan Tersangka di PTUN KPK Kalah lagi

    Hakim tunggal Haswandi menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh eks Dirjen Pajak Hadi Poernomo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel)....

  • Pengadilan Tinggi Jambi : Peradi itu pimpinan Otto Hasibuan

    DPN Peradi dan Pengadilan Tinggi Jambi mengambil sumpah dan pelantikan Advokat se-propinsi Jambi dan sekitarnya, Tidak kurang 71 calon advokat resmi dilantik dan diambil sumpahnya....

  • Kali ini Panitia Seleksi Pimpinan KPK diisi wanita semua

    Presiden Joko Widodo ternyata tidak memiliki alasan khusus menunjuk sembilan perempuan untuk mengisi panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK)....

  • Bu Risma Omelin Bandar Narkoba

    Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kemarin (19/5) berkunjung ke Mapolrestabes Surabaya atas undangan Kapolrestabes Surabaya Kombespol Yan Fitri Halimansyah....

  • Manuver Juniver Girsang ilegal

    Ketua DPC Peradi Pontianak, Hadi Suratman, menegaskan menolak kepemimpinan Ketua Peradi Periode 2015-2020 yang diakui oleh Juniver Girsang yang akan dilantik pada Kamis 21 Mei 2015....

  • Pemerintah Luncurkan Aplikasi Anti Korupsi

    Untuk menekan angka praktik korupsi di pemerintahan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluncurkan tiga aplikasi anti korupsi....

  • Menteri ESDM senang SBY tersinggung atas pembubaran Petral

    Menteri ESDM Sudirman Said merasa senang mendapatkan tanggapan serius dari mantan Presiden SBY mengenai pembubaran Petral yang tidak bisa dilaksanakan pada masa era presiden ke enam tersebut....

  • Putusan PTUN : Yusril menang vs Oc Kaligis

    Dua Advokat kondang saling berhadapan dalam kasus sengketa partai Golkar, mereka yaitu Yusril Iza Mahendra selaku pengacara Ical, sedangkan OC Kaligis bertindak sebagai pengacara kubu Agung Laksono. Dalam kasus tersebut Yusril berhasil memenangkan kliennya....

  • Meski menang dalam PTUN, Golkar belum tentu bisa ikut Pilkada

    Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf menyatakan, putusan PTUN Jakarta terkait penyelesaian sengketa dualisme kepemimpinan di Partai Golkar belum inkrah....

  • SBY : Menteri ESDM mendiskriditkan saya soal Petral

    Polemik PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) mulai membawa nama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak pelak, kini ada ketegangan baru antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan kubu SBY....

  • Tidak terima kalah di PTUN, Agung Laksono nyatakan banding

    Tidak terima dengan putusan PTUN, Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono akan mengajukan banding atas keputusan tersebut....

  • Dok Dok, Golkar kubu Ical menang vs Agung Laksono dan Menkumham

    Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical....

  • SBY : Jokowi jangan berpikir dikudeta

    Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para pemegang kekuasaan untuk bisa mengontrol kekuasaan yang dimiliki masing-masing. Sebab, kekuasaan tersebut dekat dengan perilaku korup, jika tidak dikontrol dengan baik....

  • KPK tak berhak sidik keberatan pajak

    Mantan Direktur Jenderal Pajak, Hadi Poernomo, mengatakan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang menyidik persoalan keberatan pajak yang melibatkan dirinya. Menurut Hadi, persoalan keberatan pajak tidak termasuk dalam ranah pidana, kecuali ditemukan adanya praktik suap....

  • DPR mendapatkan hak baru

    Anggota DPR mendapatkan hak baru. Mereka diberi hak untuk mengusulkan dan memperjuangkan pembangunan daerah pemilihan mereka....

  • Siapa yang berhak atas Golkar diputuskan hari ini

    Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta hari ini diagendakan membacakan putusan sengketa kepengurusan Partai Golkar....

  • Kasus TPPI, akankah menyeret Direktur IMF Sri Mulyani

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus ketidakberesan dalam transaksi penjualan kondensat yang melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI)....

  • Johan Budi : KPK dapat pelajaran penting dari PN Jaksel

    Tidak mau dipecundangi lagi oleh para tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi akan berbenah diri untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan membeberkan alat bukti yang otentik di sidang Praperadilan....

  • KPK kambali kalah sidang pra peradilan di PN Jaksel

    Setelah kalah lawan Budi Gunawan dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan. Kini, KPK kembali kalah lawan mantan Walikota Makasar Ilham Arief Sirajuddin di pengadilan yang sama....

  • KPK hanya akan rekrut Jendral TNI sebagai penyidik

    Prajurit TNI yang akan direkrut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nantinya berasal dari level perwira tinggi dimulai dari Brigadir Jenderal....

  • Kejagung memastikan akan ada eksekusi mati gelombang 3

    Kejagung akan melakukan evaluasi eksekusi mati atas eksekusi pada 8 terpidana mati kasus narkoba. Eksekusi dilakukan Rabu (29/4/2015)....

  • Berikut daftar penerima dana hasil korupsi Kementrian ESDM

    Dalam dakwaan mantan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (7/5), disebutkan adanya beberapa pihak yang kecipratan dana hasil ratusan kegiatan fiktif di setjen kementerian tersebut....

  • Hari ini sidang PTUN terpidana mati Serge digelar

    PTUN hari ini mengelar sidang gugatan Keputusan Presiden terkait penolakan grasi terpidana mati asal Perancis, Serga Areski....

  • Ini nama Polisi yang dilaporkan Novel Baswedan

    Salah seorang kuasa hukum Novel Baswedan, Muji Kartika Rahayu mengatakan timnya datang Ombudman RI hari ini untuk melaporkan Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso terkait perintah penangkapan pada Jumat (1/5) dini hari lalu....

  • Cedera Bahu, Kalah Tarung, Pacman Terancam Penjara

    NEVADA - Petinju Filipina Manny \'Pacman\' Pacquiao terancam penjara minimal 1-4 tahun serta denda 5.000 ribu dollar AS atau sekitar Rp 65 juta. Sanksi itu bakal dijatuhkan jika Pacman terbukti bersalah dalam laporan kasus pembohongan publik....

  • Ini Menteri yang diadukan PDIP ke Jokowi

    Para Ketua DPD PDI Perjuangan melaporkan berbagai hambatan terkait pelaksanaan pembangunan di daerah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Laporan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Istana Presiden, Rabu (6/5) sore....

  • Polisi tembak dua pembunuh anggota Kodim Aceh

    Kasus penembakan dua anggota intel Kodim 0103 Aceh Utara Serda Indra dan Sertu Hendrianto, di wilayah Nisam, Aceh Utara, 24 Maret sedikit demi sedikit mulai terkuak. Anggota Polda Aceh berhasil menangkap Zulfaini alias Tgk Plang (TP)....

  • Ini hasil pengeledahan kantor SKK Migas

    Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyelesaikan penggeledahan di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rabu (6/5) dini hari....

  • Ini kata Kepala SKK Migas soal penggeledahan di kantornya

    Kepala SKK Minyak dan Gas Bumi (Migas) Amien Sunaryadi meminta kepada para kontraktor sektor migas dan semua jajaran di SKK Migas untuk tenang menyusul penggeledahan yang dilakukan Bareskrim, pada Selasa sore (5/5)....

  • Bareskrim Geledah SKK Migas Terkait TPPU PT TPPI

    Badan Reserse Kriminal Polri hari ini, Selasa (5/5), menggeledah Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan....

  • Cengeng Ditahan KPK, Mantan Menteri ESDM Minta Bantuan Jokowi,JK dan SBY

    Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (5/5/2015) malam. Jero merasa diperlakukan tidak adil atas penahanannya tersebut. Ia pun meminta Presiden Joko Widodo agar mau membantunya lepas dari jeratan KPK....

  • DPR Minta Jokowi Panggil Menkumham

    Komisi III DPR meminta Menkumham menaati Keppres pengangkatan Dirjen Imigrasi....

  • Keppres Pengangkatan Dirjen Imigrasi Diduga Palsu

    Keppres pengangkatan Direktur Jenderal Imigrasi dicurigai palsu. Sebab, Keppres itu menggunakan kode P, bukan menggunakan kode huruf M....

  • Terkait Korupsi UPS, Polri Akan Periksa Presiden

    Bareskrim Mabes Polri menegaskan akan memeriksa Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat penyimpan daya listrik uninterruptible power supply (UPS) yang dianggarkan dalam APBD Perubahan DKI 2014....

  • Jokowi Serahkan ke JK soal Reshuffle Kabinet

    Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tampak menunjukkan perbedaan sikap dalam menanggapi isu reshuffle yang kini ramai dibicarakan publik....

  • BKPM Berencana Terbitkan Aturan Tata Cara Permohonan Tax Allowance

    Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menerbitkan peraturan pelaksanaan PP No 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagai peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011....

  • Kartunis Charlie Hebdo: saya berhenti melukis Nabi

    Kartunis Charlie Hebdo Renald Luzier menyatakan dia berhenti membuat gambar Nabi Muhammad. “Saya tidak mau lagi menggambar karakter Muhammad,” ujar Luzier kepada majalah Les Inrocks. “Saya tidak tertarik lagi,” imbuh kartunis yang menggunakan nama pena Luz tersebut....

  • KPK : Akan Ada Tersangka Baru Kasus Century

    Setelah menerima salinan putusan kasasi Budi Mulya terdakwa kasus Bank Century. KPK memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut....

  • Barekrim Periksa Sekjen Golkar Atas Kasus Penyalagunaan Wewenang Menkumham

    Sekjen DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Idrus Marham, hari ini (30/4) menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri....

  • Presiden Jokowi Kebanjiran Surat Protes Hukuman Mati dari Artis Dunia

    Keputusan Presiden untuk mengeksekusi para terpidana mati kasus narkoba mengundang perhatian banyak selebriti dunia. Tidak tangung-tanggung mereka mengirimkan surat kepada Presiden. Setelah sebelumnya personel Napalm Death menyurati Jokowi....

  • Dua Polisi Saling Tembak Akibat Bisnis Setoran Uang

    Kapolda Sumatera Utara Irjen Eko Hadi Sutedjo akhirnya mengungkap penyebab di balik insiden tewasnya dua oknum anggota Polair Polres Serdang Bedagai (Sergai), Brigadir Dedi Sofyan Kurniawan dan Briptu Suprianto Sigiro. Motifnya tidak lain karena persoalan bisnis setoran uang dan utang-piutang....

  • PBB Sesalkan Eksekusi Mati di Indonesia

    NEW YORK – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengomentari Pemerintah Indonesia yang eksekusi mati pengedar narkoba. PBB pun menyesali keputusan tersebut....

  • 50 Terpidana Mati Tunggu Giliran Eksekusi Berikutnya

    Saat ini, sisa sedikitnya 50 terpidana mati yang menunggu giliran eksekusi mati. Sebagian besar dari mereka sudah mengajukan upaya hukum....

  • Kuasa Hukum Abraham Samad Pertimbangkan Ajukan Praperadilan

    Langkah Budi Gunawan mengajukan Praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka. Ternyata akan ditiru oleh Kuasa hukum Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad....

  • Tutut sukses batalkan putusan BANI atas TPI

    Pihak Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) boleh merasa lega. Pasalnya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan arbitrase atas sengketa PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dengan PT Berkah Jaya Bersama....

  • PENGUMUMAN PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AMBON

    Bahwa berdasarkan hasil pertemuan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dengan Direktur Eksekutif Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”) dan Dewan Pimpinan Cabang (“DPC”) PERADI Ambon, disepakati pengambilan Sumpah atau Janji calon Advokat, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut...

  • Yusril Pertanyakan Tender Penunjukan OC Kaligis di Kemenkumham

    Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan penunjukan OC Kaligis sebagai kuasa hukum dari Menkumham Yasonna H. Laoly, apakah melalui proses tender atau penunjukan langsung....

  • Wanita Ini Selamatkan Mery Jane Dari Eksekusi Mati

    Terpidana mati kasus narkoba asal Fillipina, Mary Jane Fiesta Veloso, berhasil luput dari hukuman mati, setelah seorang wanita menyerahkan diri ke otoritas Filipina sebagai ganti dirinya....

  • Australia Tarik Dubesnya, Ini Jawaban Jokowi

    Pelaksaan tembak mati terhadap delapan terpidana mati di Pulau Nusakambangan Rabu (29/4) dini hari masih berbuntut. Salah satunya adalah pemerintah Australia langsung menarik duta besarnya untuk Indonesia Paul Grigson....

  • Duo Bali Nine Dieksekusi, PM Abbot Tarik Dubes Australia

    Perdana Menteri Australia Tony Abbott menarik Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Gibson sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap dua warga negaranya yang terlibat kasus narkoba, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran....

  • Johan Budi : Putusan MK Akan Kuras Energi KPK

    Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memperluas objek gugatan praperadilan dalam KUHAP, Selasa (28/4). Dalam putusan itu, penetapan tersangka menjadi objek gugatan baru....

  • Jaksa Agung : Mery Jane Bisa Mengajukan PK Lagi

    Terpidana mati asal Filipina Mery Jane bisa mengajukan Peninjauan Kembali kasusnya jika proses hukum yang terjadi di negaranya menunjukkan adanya novum baru....

  • Mary Jane Langsung Jalani Test Kesehatan

    Setelah lolos dari regu tembak Kepolisi, terpidana mati asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso langsung dibawa ke rutan Wirogunan, Yogyakarta untuk menjalani tes kesehatan....

  • Akibat Hukuman Mati Ribuan Wisman Australia Nyatakan Boikot Bali

    Menyusul eksekusi mati terhadap duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, aksi memboikot wisata ke Bali oleh warga Australia muncul. Ribuan pelancong Australia menyatakan boikot ke Bali lewat media sosial dengan tagar #BoycottIndonesia dan #BoycottBali....

  • Mery Jane Lolos Dari Regu Tembak

    Satu terpidana mati asal Filipina Mery Jane untuk sementara lolos dari regu tembak menyusul adanya bukti baru bahwa perekrut yang bersangkutan telah menyerahkan diri....

  • MK Putuskan Penetapan Tersangka Masuk Obyek Praperadilan

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan terpidana kasus bio remediasi chevron Bachtiar Abdul Fatah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)....

  • PN Jaksel Tolak Praperadilan Mantan Menteri ESDM

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan menteri ESDM Jero Wacik terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hakim tunggal Sihar Purba menilai gugatan Jero Wacik bukan objek praperadilan. \"Menyatakan menolak seluruhnya, permohonan yang diajukan oleh pemohon,\" kata Sihar Purba di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2015. \"Penetapan tersangka telah sesuai dengan dua alat bukti yang cukup dan bebas dari unsur politik.\" Jero Wacik ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara korupsi di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada 6 Februari 2014. Dugaan kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 7 miliar akibat penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran. Selain itu, lembaga antirasuah sudah menetapkan Jero sebagai tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dalam sejumlah kegiatan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jero dijerat terkait jabatannya sebagai menteri periode 2011-2013....

  • SBY : Saya Harus Luruskan Pernyataan Jokowi Soal Utang IMF

    Presiden RI ke 6 Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap kesalahan Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan data hutang Indonesia kepada IMF (International Monetary Fund) saat berada di Halim Perdanakusuma Jakarta, pekan lalu....

  • Satu Orang Terpidana Mati Lolos Eksekusi Tahap 2

    Meski eksekusi 10 orang terpidana mati tinggal menunggu hari namun upaya untuk menundanya terud dilakukan oleh para terpidana. Serge terpidana mati asal Perancis lah yang melakukan perlawanan hukum...

  • SBY : Jokowi Jangan Sibuk Kritik Pemerintahan Sebelumnya

    Mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak sering menyalahkan pemerintah sebelum karena setiap pemerintahan memiliki persoalan masing-masing....

  • Ini Kronologis Pemindahan Mary

    SUASANA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Jumat (24/4) dinihari tadi mendadak sibuk. Sejak Kamis (23/4) malam, awak media terus mengalir berdatang ke penjara itu. Mereka mendapat kabar bahwa salah satu terpidana mati yang ditahan di sana akan dipindahkan ke Nusakambangan....

  • Terpidana Mati Mary Jane Langsung Masuk Ruang Isolasi

    Usai dipindahkan dari Lapas Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta, terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso langsung menempati sel isolasi di Lembaga Pemasyarakatan Besi, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah....

  • Surat Perintah Eksekusi Terpidana Mati Sudah Keluar

    Kejaksaan Agung mengisyaratkan eksekusi terpidana mati perkara narkotika gelombang kedua segera dilakukan....

  • Curhatan 2 Bocah, Ibunya Menjadi Terpidana Mati

    EKSEKUSI para terpidana mati kian mendekati kenyataan. Terpidana asal Filipina Mary Jane Veloso sudah diboyong dari Lapas Wirogunan, Yogyakarta ke Nusakambangan, Jumat (24/4) dini hari....

  • Sudah Komplit Terpidana Mati Tinggal Tunggu Waktu

    Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati dilakukan dalam waktu dekat semakin menguat. Salah satu indikasinya, terpidana mati kasus narkoba asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso sudah diboyong dari Lapas Wirogunan, Yogyakarta ke Nusakambangan, Jumat (24/4) dinihari....

  • Ini Mereka Yang Pembuat Pidato Jokowi Untuk KAA

    Pidato Presiden Joko Widodo saat membuka peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta Convention Center, Rabu pagi, 22 April 2015, disambut tepuk tangan meriah. Presiden Jokowi tak hanya bicara peta politik di kawasan Asia-Afrika, tapi juga bagaimana seharusnya dukungan Asia-Afrika terhadap keamanan kawasan....

  • Nenek Asyani Divonis 1 Tahun Penjara

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur, menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider kurungan satu hari terhadap Nenek Asyani. Majelis hakim menilai nenek berusia 63 tahun itu bersalah terkait tuduhan pencurian kayu....

  • Bambang Widjajanto Ditahan Di Rutan Brimob

    Tim Penyidik Bareskrim Mabes Polri memutuskan menahan mantan Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjajanto di rutan Brimob Kepala Dua....

  • Kapolri : Pemilihan BG Sebagai Wakilnya Telah Sesuai Restu Presiden

    Kapolri Jendra Polisi Badrodin Haiti mengaku telah mendapatkan arahan Presiden dalam memilih Budi Gunawan sebagai Wakapolri....

  • Keputusan Bersama Dewan Pimpinan Cabang PERADI Pada RAKERNAS PERADI Tanggal 18 April 2015 di Pekanbaru

    Terlampir Keputusan Bersama Dewan Pimpinan Cabang pada RAKERNAS PERADI Tanggal 18 April 2015 di Pekanbaru...

  • Setelah 1 Tahun Jadi Tersangka, Baru Hari Ini Hadi Poernomo Diperiksa KPK

    Setelah menetapkan status mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo menjadi tersangkat satu tahun silam. Hari ini KPK baru memeriksa Hadi Poernomo....

  • Cara Ampuh Hindarai Kanker Bagi Advokat

    Dunia Advokat yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan waktu kerja yang kerap tidak teratur membuat para penegak hukum tersebut rentan terkena penyakit hingga kanker. Bagaimana cara ampuh untuk mengatasi atau terhindar dari kanker berikut tipnya....

  • TKW Asal Lombok Disiksa dan DIbuang di Malaysia

    Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKI) asal Lombok Timur, NTB Norfia Linda (23) mengalami siksaan oleh majikannya hingga mengalami lebam di seluruh mukanya, kepala, punggung serta satu jari tangan patah....

  • Mantan Wamenkumham Denny Di Jerat 6 Kasus Korupsi

    Bareskrim Polri memastikan setidaknya ada enam kasus korupsi yang terkait dengan Denny Indrayana. Selain pengurusan paspor elektronik, Bareskrim hanya membocorkan satu kasus lagi. Yakni kasus biaya perjalanan dinas ganda antara PT Garuda Indonesia dan Kemenkum HAM....

  • Menkopolhukam : BG Wakapolri Tepat

    Menkopolhukam sangat mengapresiasi keputusan Wanjakti Polri yang menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri....

  • Biaya Haji Tahun Ini Ditetapkan US$ 2.717

    Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1436 H/2015 ditetapkan sebesar US$ 2.717 atau setara dengan Rp 33.962.500 (US$ 1=Rp 12.500). Dengan demikian, maka BPIH tahun ini turun sebesar US$ 502 dibandingkan tahun lalu....

  • Budi Gunawan Resmi Jadi Wakapolri Setelah Dilantik Siang Ini

    Budi Gunawan dikabarkan resmi dilantik sebagai wakil kepala polri yang baru siang ini (22/4). Berdasarkan laporan Kompas TV, pelantikan Budi Gunawan dilakukan di Mabes Polri dan dilakukan secara tertutup....

  • Pemerintah : MK Harus Tolak Gugatan One Man One Vote Dalam Pemungutan Ketum Peradi

    Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menegaskan mekanisme pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi menggunakan sistem perwakilan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi Desember 2004. Karena itu, permintaan pemohon menyangkut mekanisme pemilihan one man one vote di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak beralasan dan hanya persoalan implementasi undang-undang (UU)....

  • Ahok : Robohkan Saja Rumah Kost Esek-Esek

    Maraknya praktik esek-esek atau prostitusi di kos-kosan Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, akan mengambil tindakan....

  • Jokowi: IMF,ADB dan Bank Dunia Sudah Usang

    Indonesia mengajak negara-negara Asia-Afrika tidak lagi menggunakan lembaga keuangan internasional seperti Bandk Dunia,IMF dan ADB....

  • Jokowi : PBB Harus Direformasi

    Indonesia mengajak negara-negara Asia-Afrika untuk mendukung reformasi PBB dan mendukung kemerdekaan Palestina....

  • Budi Gunawan Jadi Wakapolri

    Indonesia Police Watch mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas terpilihnya Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri dalam Wanjakti Plus yang dihadiri seluruh Komjen dan sejumlah Irjen serta para Kapolda, beberapa hari lalu....

  • Pusat Bantuan Hukum Peradi Terjunkan Tim Investigasi ke Benjina

    Organisasi Internasional untuk migrasi (IOM) meminta Pusat Bantuan Hukum ( Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) untuk membantu penyelesaian perbudakan Benjina, kepulauan Aru, Maluku....

  • Polri : Tidak Masalah BG Jadi Wakapolri

    Mabes Polri menyatakan tidak ada persoalan bekas tersangka menjadi orang nomer dua di Kepolisian....

  • Merasa banyak TKAnya Tidak S1, Investor Jepang Protes Aturan Menaker

    Banyak tenaga kerja asing yang tidak berijazah minimal S1 dipekerjakan oleh Investor Jepang membuat mereka memprotes aturan yang dikeluarkan Menakertrans...

  • Panja Perpu KPK Terbentuk

    Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akhirnya memutuskan pembentukan panitia Kerja pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksana tugas calon pimpinan KPK....

  • Zulkifli : Presiden Harus Selesaikan Masalah MA dan KY

    Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Presiden untuk turun tangan menyelesaikan masalah antara MA dan KY....

  • Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Jokowi Dibawah 50 Persen

    Tingkat kepuasan publik selama enam bulan jalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih tergolong rendah. Bahkan di bawah 50 persen....

  • Mantan Sekjen PDIP Akan Menggantikan Seskab Andi Widjajanto

    Bukan tanpa maksud Megawati Soekarnoputri tak memasukkan nama Pramono Anung di jajaran struktur DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Politisi senior partai berlambang banteng moncong putih itu ternyata disiapkan masuk kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla....

  • 60 DPC Kukuhkan Otto Hasibuan Masih Ketum Peradi Sampai Munas Mendatang

    Hasil Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyatakan masih mengakui Otto Hasibuan sebagai ketua umum. Selain itu, Munas Peradi akan dilaksanakan 6 bulan ke depan, setelah gagal di Makassar, Sulsel....

  • PBH Peradi : Nenek Asyani Harus Bebas

    Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi), Rivai Kusumanegara, menilai nenek Asyani (63 tahun) harus dibebaskan dari semua tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya 1 tahun penjara dengan masa percobaan 18 bulan dan denda Rp 500 juta subsider kurungan penjara selama sehari....

  • Ditandatangai Jokowi, Badrodin Resmi Jadi Kapolri

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pengangkatan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri, hari ini, Kamis (16/4/2015)....

  • Sutan Batugana Dititipin Suap untuk Seluruh Anggota Komisi VII DPR RI

    Para pimpinan dan anggota Komisi VII DPR periode 2009-2014 diduga menerima aliran dana dari Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno terkait pembahasan APBN-P 2013. Uang itu disalurkan melalui Ketua Komisi VII kala itu, Sutan Bhatoegana....

  • Mantan Ketua Komisi VII Pening Dicecar Hakim

    Mantan Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana, Kamis (16/4), menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus suap pembahasan APBNP 2013 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK....

  • Ini Kata KSAU Soal Muridnya Korban F16 Di Halim

    KSAU Marsekal Agus Supriatna tetap mengapresiasi langkah Pilot F16 Letkol Pnb Firman Dwi Cahyono yang berusaha mengendalikan kerusakan pada pesawat buatan Amerika itu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (16/4)....

  • Badrodin Haiti Resmi Akan Jabat Kapolri

    Presiden akan melantik Komjen Badrodin Haiti menjadi Kapolri di Istana, besok, Jumat (17/1). Pelantikan ini setelah Jendral bintang tiga tersebut secara aklamasi mendapatkan persetujuan DPR untuk menggantikan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang sempat tersangkut masalah dengan KPK....

  • Wakapolri : Polisi Susah Mencari Keadilan

    Suasana kunjungan Komisi III DPR ke kediaman pribadi calon Kapolri, Komjen Badrodin Haiti tampak \'cair\'. Rombongan yang dipimpin ketua komisi Aziz Syamsuddin, juga diterima oleh istri mantan Kepala Baharkam Polri itu, Tejaningsih Haiti, serta dua anaknya Farouq Ashadi Haiti dan Fakri Subhana Haiti....

  • Mulai Besok ( 16/4), Miras Tidak Bisa Dijual Di Mini Market

    Mulai 16 April 2015, kebijakan larangan penjualan minuman beralkohol alias minuman keras di minimarket-minimarket di Indonesia berlaku efektif. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol....

  • DPR Mulai Bahas RUU Larangan Minuman Beralkohol

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol. Apa isinya?...

  • Presiden RI Prihatin Warganya Dieksekusi Mati

    Presiden mengaku berduka atas hukuman pancung yang diterima Siti Zaenab binti Duhri. Zaenab dieksekusi pemerintah Arab Saudi, Selasa (14/4) waktu setempat....

  • Jaksa Agung : Eksekusi Gembong Narkoba Freddy Belum Bisa Dilakukan

    Kejaksaan Agung belum bisa melakukan eksekusi terpidana mati gembong narkoba Freddy Budiman meski yang bersangkutan kembali berulah mengendalikan bisnis barang haram tersebut dibalik terali besi....

  • Freddy Budiman : Penjara Bukan Halangan Jual Narkoba Dan Beli Hotel

    Terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman berhasil mengendalikan bisnis narkoba melalui penjara. Bahkan hasil bisnis barang haram tersebut digunakan untuk membeli hotel mewah di Bali....

  • Mendagri : Saya, Presiden dan Wagub DKI Itu Petugas Partai

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, partai politik harus solid dan mendukung pemerintah daerah yang diisi oleh kader-kadernya....

  • UU JPSK Akhir Bulan Ini Ditargetkan Selesai

    BI dan Pemerintah tergetkan UU JPSK selesai sebelum akhir bulan ini....

  • Blok M Jadi Pusat Brownies Ganja

    Dengan berkedok penjual asesoris IR menjual brownies ganja kepada masyarat di Blok M....

  • Mahasiswa Dan Pelajar Jadi Pelangan Brownies Ganja S

    Pelanggan brownies isi ganja yang beredar di Jakarta tidak hanya kalangan masyarakat biasa saja tetapi juga mahasiswa dan pelajar...

  • Kue Brownies Isi Ganja Beredar Di Jakarta

    Hati-hati dalam memilih kue cokelat dan brownies. Komplotan pengedar yang ditangkap aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) ini kedapatan telah mencampur ganja ke dalam kue brownies dan cokelat yang dijualnya....

  • Malware Pencuri Uang Secara Online

    Polisi mengungkap pola pencurian uang nasabah yang dilakukan sindikat internasional dengan menggunakan virus atau malware....

  • MA Perberat Hukuman Mantan Deputi BI Budi Mulya

    Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Deputi IV Bank Indonesia (BI), Budi Mulya. Terdakwa kasus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik itu diperberat menjadi 15 tahun penjara....

  • Kader PDIP Yang Ditangkap KPK Bermana Adriansyah

    Setya Novanto, Ketua DPR, mengaku belum akan memproses sanksi terhadap Adriansyah, anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP yang ditangkap KPK saat Kongres PDIP di Bali....

  • KPK Juga Tangkap Pengusaha Penyuap Kader PDIP

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang mereka lakukan di salah satu hotel di Sanur, Bali pada Kamis tadi malam....

  • KPK Sita Uang Dolar Singapura Dari Kader PDIP

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dolar Singapura saat penangkapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Bali....

  • Ditengah Munas, Kader PDIP Ditangkap KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa orang yang diduga terkait tindak pidana korupsi. Penangkapan dilakukan pada Kamis (9/4) malam di Pulau Bali....

  • Tok Tok Tok Megawati Pimpin PDIP 5 Tahun Lagi

    Tanpa proses bertele-tele, Kongres IV PDIP di Sanur, Denpasar kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai berlambang kepala banteng itu untuk periode 2015-2020. Pengukuhan kembali Megawati sebagai ketua umum itu dilakukan dalam sidang paripurna Kongres IV PDIP yang dipimpin Frans Lebu Raya....

  • Tanpa Ditektor Ledakan Seperti BOM

    Polri masih menyelidiki ledakan diduga bom di Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemarin (8/4). Ledakan itu menyebabkan empat orang terluka....

  • Tanpa Ditektor Ledakan Seperti BOM

    Polri masih menyelidiki ledakan diduga bom di Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemarin (8/4). Ledakan itu menyebabkan empat orang terluka....

  • Praktek Perbudakan Di Bejina

    Malang benar nasib para awak buah kapal (ABK) di Benjina Kepulauan Aru, Maluku. Selain tenaganya diperas untuk kerja di luar waktu kewajaran, ABK yang kebanyakan berasal dari Myanmar ini juga kerap mendapatkan siksaan dari PT Benjina Resources (PBR)....

  • Megawati Ingatkan Jokowi Tidak Telikung PDIP

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo tidak nyelonong dalam mengambil kebijakan tanpa berkonsultasi dengan partai politik pengusung dan pendukung di pemilu presiden 2014 lalu. Menurut Megawati, sudah semestinya presiden dan wakil presiden menjalankan kebijakan yang menyatu dengan kebijakan partai politik pendukung....

  • Densus 88 Ambil Alih Kasus Ledakan Tanah Abang

    Ledakan yang terjadi di daerah Tanah Abang pada Rabu 8 April 2015 siang akan ditangani oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri....

  • Mantan Menteri Agama Kalah Lawan KPK Di Praperadilan

    Upaya mantan Menteri Agama Suryadharma Ali untuk lepas dari jeratan hukum kasus korupsi kandas. Gugatan praperadilan yang dilayangkan mantan Ketua Umum PPP itu ditolak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan....

  • Prabowo Ingatkan Pemerintah Jangan Pecah Belah Parpol

    Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, meluapkan kemarahannya terhadap pihak-pihak yang berupaya memecah belah Koalisi Merah Putih (KMP) dengan mengadu domba dua partai KMP, PPP dan Golkar....

  • Tunjangan Tinggi Vs Kinerja Pegawai Pajak

    Mendapatan banyak tunjangan kinerja bukan jaminan bagi para pegawai pajak untuk bisa meningkatkan kinerjanya. Terbukti, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan penerimaan pajak triwulan I 2015 jauh dibawah sasaran bahkan lebih rendah dibandingkan tahun lalu....

  • Barita Duka Cita

    Innalillahi Wainnailaihi Rojiun. Sesungguhnya kita milik Allah SWT dan kepadaNYA kita kembali, menyampaikan berita duka dan turut berbelasungkawa yang mendalam serat merasa turut kehilangan dengan telah berpulang ke Rahmatullah Rekan Sejawat Advokat PERADI Banyuwangi...

  • Otto Hasibuan Masih Ketum Peradi

    Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) berakhir ricuh dan menyebabkan Peradi terbagi tiga kubu. Kubu pendukung Munas susulan menyatakan Otto masih Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi karena belum demisioner....

  • DPC Peradi Semarang Usul Jadi Tuan Rumah

    Musyawarah Nasional (Munas) II Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu- Minggu (28-29/3) gagal total. Munas yang diikuti ribuan advokat dari seluruh Indonesia itu pun gagal memilih ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi periode 2015-2020 menggantikan ketua lama Otto Hasibuan yang sudah menjabat dua periode. Karenanya, DPN Peradi dinilai patut mempertimbangkan Kota Semarang sebagai tuan rumah dalam Munas Peradi lanjutan....

  • Peluang Rekonsiliasi Terbuka Lebar

    Benih-benih perpecahan di kalangan advokat muncul pasca perhelatan Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Munas PERADI) di Makassar, Kamis-Jumat (26-27/3), pekan lalu. Setidaknya terdapat tiga kubu yang memiliki sikap berbeda-beda....

  • Pemerintah Sesalkan Munas Peradi Ricuh

    Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhi Purdijatno menyesalkan kisruhnya Munas Peradi di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. Pasalnya Tedjo sebelumnya mendapatkan jaminan munas akan berjalan lancar....

  • Calon Ketum Diminta Bisa Menahan Diri

    Musyawarah Nasional (Munas) II Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu-Minggu (28-29/3) akhirnya ditunda....

  • Otto Hasibuan Masih Didukung DPC Jadi Ketum

    Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Sleman menyatakan masih solid mendukung kepemimpinan Otto Hasibuan selaku ketua umum DPN Peradii. Bahkan Peradi Sleman menganggap Munas di Makassar 27 Maret 2015 belum dilaksanakan karena belum ada laporan pertanggungjawaban dan pembacaan tata tertib....

  • Munas Ditunda 3-6 Bulan Kedepan

    Akhirnya Musyawarah Nasional (Munas) Ke II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) usai dengan perpecahan. Munas ke II yang dihelat di Grand Clarion Hotel, Jl AP Pettarani Makassar, diakhiri sebelum jadwal penutupan yang harusnya ditutup pada, Sabtu (28/3) malam ini, namun telah diselesaikan karena tidak ada kesepakatan antara masing-masing kubu....

  • Menkopolhukam Membuka Munas Peradi II

    Pembukaan Musyawarah Nasional (MUNAS) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan tarian tradisional Padupa di Phinisi Balroom Hotel Grand Clario, Jl AP Pettarani Makassar, Kamis (26/3/2015) malam....

  • Berikut Surat Pemanggilan Sebagai Tersangka Mantan Wamenkumham

    Mabes Polri menetapkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana dalam kasus Payment Gateway di Kementrian Hukum dan Ham....

  • Aturan Belum Jelas Lelang ERP Diundur

    Lelang sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) batal dilakukan pada April mendatang lantaran terkendala proses hukum. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Benjamin Bukit belum dapat memastikan kapan proyek lelang itu dilakukan....

  • Kominfo Blokir 70 Situs Berkaitan ISIS

    Gerakan ISIS dan organisasi teroris menggunakan dunia maya dan media sosial untuk menyampaikan paham mereka. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 70 situs terkait terorisme....

  • DPR Minta Jokowi Jelaskan Status Komjen Budi Gunawan

    Polemik calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan belum berakhir. Dewan Perwakilan Rakyat meminta klarifikasi Presiden Joko Widodo menyoal status BG yang telah disetujui parlemen. Sebab, di saat belum jelasnya nasib BG, tiba-tiba Presiden Jokowi mengusulkan nama baru calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti....

  • Asset Lapindo Susut Jadi Hanya 2,7 T

    Pemerintah sudah menerima hasil laporan audit atas aset PT Minarak Lapindo Jaya, yang dijaminkan kepada pemerintah. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jumlah aset yang dijaminkan Lapindo, ataucollateral asset-nya berkurang menjadi hanya Rp 2,7 triliun saja....

  • Mantan Bos IM2 Ajukan PK

    Mantan bos IM2, Indar Atmanto, mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (24/3). PK ini diajukan terkait Perjanjian Kerjasama antara IM2 dengan Indosat yang dipidanakan....

  • 2 Anggota TNI Diculik Dan Dibunuh Di Aceh

    Dua anggota Komando Distrik Militer (Kodim) 0103/Aceh Utara, Sertu Indra dan Serda Hendri ditemukan tewas dengan luka tembak. TNI AD pun menyatakan akan memburu pelaku sampai dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya....

  • Siap-Siap Harga BBM Naik Awal Bulan Depan

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi sinyal bakal kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di awal bulan April....

  • Polri Menangkap Sejumlah Terduga Anggota ISIS

    Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri bersama Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Minggu (22/3) melakukan penggerebekan dan menangkap lima orang yang diduga terkait jaringan kelompok militan ISIS....

  • Kubu Aburizal Bakrie Gugat Menkumham Ke PTUN

    Menyikapi keluarnya SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono di DPP Golkar. Kubu Aburizal Bakrie tidak mau tinggal diam. Mereka akan melayangkan gugatan ke PTUN...

  • Jokowi Akan Hadiri Pemakaman Mantan PM Singapura

    Presiden Jokowi akan menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kwan Yew yang wafat pada dini hari tadi....

  • Berikut SK Menkumham Yang Mengesahkan Golkar Kepemimpinan Agung Laksono

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengesahkan susunan pengurus Golkar yang dipimpin Agung Laksono. SK ditandatangani Yasonna, Senin (23/3/2015)....

  • Jaksa Agung Pastikan Terpidana Mati Rodrigo Tidak Gila

    Terpidana mati asal Brasil, Rodrigo Gularte didiagnosa mengidap penyakit jiwa. Beberapa pihak seperti lembaga swadaya masyarakat dan Komnas HAM meminta pemerintaj Joko Widodo untuk mengkaji ulang eksekusi mati Gularte....

  • Mantan Wamenkumham Denny Indrayana Bakal Jadi Tersangka

    Bareskrim Polri mengisyaratkan bakal menjerat mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia (Wamenhukham), Denny Indrayana sebagai tersangka dugaan korupsi payment gateway di Kemenkumham 2014....

  • BKPM Batalkan 6.541 Izin Asing Di Indonesia

    Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai bertindak tegas terhadap perusahaan yang tidak kunjung merealisasikan investasinya. Padahal, perusahaan-perusahaan itu sudah mendapatkan Surat Persetujuan/Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) sejak tahun 2007-2012....

  • Adik Ketua MPR Jadi Tersangka Dana Bansos

    Kejaksaan Negeri Bengkulu sudah menetapkan Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, sebagai tersangka dugaan korupsi dana bantuan sosial tahun 2012 sebesar Rp 8,2 miliar dan 2013 senilai Rp 3,2 miliar, atau total Rp 11,4 miliar....

  • 7 Warga Tiongkok Terlibat ISIS Di POSO

    Tujuh warga negara Tiongkok disebut telah bergabung dengan kelompok radikal yang terindikasi dengan kelompok ISIS di Poso. Hal ini disampaikan oleh Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno. Namun, Tedjo tidak merinci secara jelas identitas maupun lokasi penangkapan 7 WNA tersebut....

  • Jokowi : Aturan Bebas Visa Tidak Akan Mengganggu Keamanan Dalam Negeri

    Presiden Joko Widodo yakin pertahanan dan keamanan negara tidak akan terganggu dengan adanya aturan bebas visa untuk 45 negara yang masuk ke Indonesia. Ia meyakini aparat keamanan dalam negeri memiliki kemampuan untuk mendeteksi dini....

  • Penyidik KPK KO Ditangan Pimpinan Mereka

    Untuk mengejar penyelesaian 36 kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar perkara sehari minimal dua perkara. Saat gelar perkara tersebut, para pimpinan KPK pun berusaha mematahkan setiap argumen penyidik....

  • Menkumham Yasonna Digugat 1 Triliun

    Dua loyalis kubu Aburizal Bakrie, yakni Nur Rahman dan Arifin Nur Cahyono, melayangkan gugatan law suit Menkumham Yasonna Laoly ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan karena mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono....

  • Tidak Mau Berurusan Dengan Hukum, PNS DKI Ramai-Ramai Mundur

    15 Pegawai Negeri Sipil DKI menundurkan diri karena tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum karena pengelolaan dana operasional sekolah (BOS)....

  • Bereskrim Siapkan Surat Paksa Untuk BW

    Bareskrim Polri akan menyiapkan surat perintah paksa untuk membawa Bambang Widjojanto karena tidak memenuhi panggilan tim penyidik guna menjalini pemeriksaan untuk tersangka Zulfahmi Arsyad. BW sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan memberikan keterangan palsu sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah 2010, pada Senin (17/3) kemarin....

  • Pengacara Komjen Budi Gunawan Dijebloskan Ke Cipinang

    Pengacara Komjen Pol Budi Gunawan, Razman Arief Nasution, Rabu, dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur oleh tim Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara....

  • Grasi Presiden Bikin Sakit Hati

    Mata Sulastri Yahya (60) tampak berkaca-kaca. Ingatan tentang suami dan anaknya meregang nyawa, dibunuh Dwi Trisna CS pada April 2012 lalu, seolah hadir kembali. Sulastri tak rela, hukuman mati yang dijatuhkan pada Dwi, justru dianulir menjadi seumur hidup. Dianulirnya hukuman mati itu setelah Presiden Joko Widodo memberikan grasi....

  • BW Desak Polri Percepat Penyelesaian Kasusnya

    Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto menginginkan kasus yang menjeratnya dilanjutkan dan segera diselesaikan oleh Bareskrim Mabes Polri. Ia mengaku tak ingin kasus yang disangkakan terhadapnya ditunda-tunda tanpa kepastian yang tidak jelas....

  • Yusril : Menkumham Panik Minta Perpres Parpol

    Pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan peraturan presiden untuk kepengurusan Golkar sontak menuai reaksi Kuasa Hukum DPP Golkar Versi Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra....

  • Debat Caketum Peradi Siapa Takut

    Pelaksanaan Debat Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sudah di depan mata. Debat Caketum PERADI ini akan dilaksanakan pada Rabu, 18 Maret 2015 di Royal Kuningan Hotel, Jakarta....

  • Semua Calon Ketum Sepakat Persatuan Peradi Lebih Penting

    Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menggelar debat terbuka bagi calon ketua umumnya untuk periode 2015-2020. Pemilihan ketua umum akan digelar dalam Munas Peradi ke 2 di Makassar pada 26-28 Maret mendatang....

  • Presiden Segera Sahkan Golkar Kubu Agung Laksono

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepengurusan Partai Golkar akan diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat....

  • Aburizal Bakrie Ditawari Jadi Ketua Dewan Pembina Golkar

    Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol, Lawrence Siburian mengatakan, pihaknya sudah berupaya mengakomodir kubu Munas Bali untuk masuk dalam struktur kepengurusan....

  • Nazaruddin Akan Beberkan Proyek Ibas Ke KPK

    KPK kembali memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, Selasa (16/3). Ia diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Infeksi dan Pariwisata di Universitas Udayana (Unud) tahun anggaran 2009....

  • Dari 16 WNI Yang Diamankan Polisi Turki, 1 Orang Sedang Hamil

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Inspektur Jenderal Saud Usman memastikan ada wanita dalam kondisi hamil diantara 16 warga negara Indonesia yang diamankan aparat keamanan Turki beberapa waktu lalu. Dari 16 WNI itu, Saud menegaskan bahwa hanya satu laki-laki dewasa....

  • Ini Kata Kejagung Soal Nenek Pencuri Kayu Perhutani

    Nenek Asyani, 63, mendapatkan penangguhan penahanan. Namun, nenek renta yang didakwa mencuri tujuh batang pohon jati itu tetap harus menjalani proses hukum yang masih berjalan....

  • KPK Siap Hadapi Gugatan Mantan Dirjen Pajak

    Komisi Pemberantasan Korupsi kembali dipraperadilankan oleh tersangka korupsi. Kali ini, mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo yang menggugat status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sementara KPK Johan Budi mengaku siap menghadapi gugatan tersebut....

  • 9 Keanehan APBD DKI

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengirimkan hasil evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2015 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemendagri memberikan catatan item anggaran yang perlu dibahas lagi dengan DPRD DKI....

  • Ini Cara Rekruetmen Begal Muda

    Langkah Tim Cobra Polda Jatim yang menembak mati Yanuar Aditio alias Tio bisa mengurangi bertambahnya pertumbuhan begal di Jatim. Sebab, residivis yang ditembak mati Rabu (11/3) itu dikenal sebagai perekrut begal muda. Caranya, dia mengajak berpesta miras dan berlanjut dengan beraksi....

  • Presiden Jokowi Kabulkan Grasi Pelaku Pembunuhan

    Presiden Jokowi mengabulkan grasi yang diajukan oleh Dwi Trisna Firmansyah alias Dwi, satu dari tiga terpidana mati kasus pembunuhan pengusaha ponsel, Agusni Bahar dan anaknya Dodi Haryanto....

  • Asset PT Pundi Abadi Intisari Segera Dilelang

    PT Pundi Abadi Intisari akhirnya berstatus insolvensi dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Status ini berarti, aset Pundi Abadi yang telah dijaminkan dapat dieksekusi oleh para kreditur separatis. Hal ini terjadi setelah sebagaian besar kreditur menolak proposal perdamaian yang diajukan perusahaan....

  • Jaksa Agung Tidak Menerima Berkas Perkara BG Dari KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menyerahkan berkas perkara Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung. Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku hanya menerima dokumen hasil penyidikan dan tengah dipelajari oleh jaksa penyidik....

  • Anak Wakil Wali Kota Gadai Mobil Ke Bandar Narkoba

    Dalam persidangan kasus pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Tanjungpinan dengan terdakwa Usman Solihin, Rabu (11/3/2015) terungkap fakta bahwa mobil yang dipergunakannya untuk membawa sabu-sabu dan ekstasi adalah milik Andi, anak Wakil Wali Kota Tanjungpinang Syahrul....

  • Kasus Penyidik KPK Novel Baswedan Hampir Tuntas

    Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso memastikan proses penyidikan kasus yang menjerat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sebentar lagi tuntas....

  • Begini Perlakukan Hukum Buat Si Miskin Di Indonesia

    Saat mengikuti sidang ketiga Kamis (12/3), nenek Asyani, 63, yang sudah hampir 3 bulan tinggal di bilik berjeruji besi karena didakwa mencuri tujuh batang kayu jati milik Perhutani itu, terlihat gemetar dan pucat....

  • PP Tentang Pengelolaan Air Segera Terbit

    Pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang sumber daya air paska putusan MK yang menghapus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan MK menyatakan bahwa UU 7/2004 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan diberlakukannya kembali UU No. 11/1974 tentang Pengairan....

  • Bareskrim Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Pemalsuan Dokumen Agung Laksono

    Bareskrim Polri serius menindaklanjuti laporan Golkar kubu Aburizal Bakrie dengan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Agung Laksono....

  • 16 WNI Yang Diamankan Aparat Turki Bukan Rombongan Tur

    Polri memastika 16 WNI yang terpisah dengan rombongan tur berbeda dengan mereka yang diamankan aparat keamanan Turki....

  • Ini Alasan Ahok Membuat Polemik Dengan DPRD

    Dihadapan Mendagri, Ahok mengaku sengaja membuat polemik mengenai APBD DKI untuk mengembalikan fungsi pengawasan DPRD DKI yang telah berkurang selama ini....

  • Terlibat Kasus Bambang Widjajanto, S Dan P Saat Ini Dikejar Polisi

    Mabes Polri masih mengejar 2 tersangka lain kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK tahun 2010 lalu. Meraka adalah S dan P....

  • KY Periksa Kuasa Hukum BG Soal Hakim Sarpin

    Maqdir Ismail, Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan (BG) mengaku sempat ditanyai Panel Komisi Yudisial mengenai penjagaan aparat kepolisian dalam persidangan....

  • Berniat Gabung Dengan ISIS, 16 WNI Ditahan Aparat Keamanan Turki

    Teka-teki hilangnya 16 WNI di Turki beberapa waktu lalu terjawab sudah. Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Turki Tanju Bilgic menyebutkan Aparat negaranya telah menahan 16 warga Indonesia yang mencoba menyeberang ke Suriah....

  • DPP Golkar Versi Ical Laporkan Agung Laksono ke Bareskrim

    DPP Partai Golkar versi Aburizal Bakrie hari ini resmi melaporkan dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan DPP Partai Golkar versi Agung Laksono ke Bareskrim Mabes Polri....

  • KPK Belum Tentu PK Soal BG

    Komisi Pemberantasan Korupsi belum bisa menentukan sikap terkait rencana pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terkait putusan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan....

  • ICW : Trend Korupsi Di Indonesia Meningkat 2013-2014

    Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat trend korupsi di Indonesia terus meningkat tahun 2013-2014 sebanyak 28 kasus dari 293 kasus menjadi 321 kasus....

  • Haruskah Bishop Telanjang Dada Selamatkan Duo Bali Nine

    MENTERI Luar Negeri Australia, Julie Bishop mendapat tantangan unik di negerinya, terkait upaya diplomasi pemerintah Negeri Kanguru memohon pengampunan nyawa duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari jeratan eksekusi mati di Indonesia....

  • Ahok Dilaporkan Ke Bareskrim Siang Ini

    7 Anggota DPRD DKI Jakarta siang ini akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Bareskrim Mabes Polri. Kuasa Hukum ke 7 anggota DPRD DKI Razman Arif menjelaskan Ahok dilaporkan dengan beberapa tuduhan. Di antaranya, pencemaran nama baik terhadap anggota dewan dan institusi DPRD, tuduhan pemalsuan dokum?en dan penyalahgunaan wewenang sebagai gubernur....

  • Denny Kailimang : Tidak Ada Munas Tandingan PERADI

    Advokat Senior Denny Kailimang memastikan tidak akan menggelar Munas tandingan dan mendukung penyelenggaraan Munas II PERADI di Makasar akhir bulan ini....

  • Menkumham : Aburizal Silahkan Gugat Jika Tidak Puas

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengaku siap menhadapi gugatan DPP Golkar versi Aburizal Bakrie menyusul keputusannya yang mengakui DPP Golkar versi Agung Laksono....

  • Golkar Dipastikan Keluar Dari KMP

    Setelah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, DPP Golkar versi Agung Laksono memastikan akan hengkang dari Koalisi Merah Putih dan berbalik mendukung pemerintahan Jokowi-JK....

  • Tidak Diakui Pemerintah, Golkar Aburizal Bakrie Meradang

    Keputusan pemerintah yang hanya mengakui kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono, sontak mendapatkan reaksi keras dari kubu Aburizal Bakrie....

  • Dok!! DPP Golkar Versi Aburizal Bakrie Tidak Diakui Menkumham

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum-HAM) Yasonna Laoly menyatakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Ancol, Jakarta, yang dipimpin Agung Laksono sebagai pengurus DPP Partai berlambang beringin yang sah. Dalam suratnya Menkumham meminta kubu Agung membentuk kepengurusan DPP partai secara selektif....

  • Duo Terpidana Mati Warga Australia Senang Dengan Pelayanan Lapas

    DUO Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran untuk pertama kalinya sejak menjalani isolasi di Lapas Besi di Pulau Nusakambangan, mendapat kunjungan dari keluarganya, Senin (9/3). Dua terpidana mati perkara narkoba yang menunggu eksekusi itu dikabarkan sangat senang melihat saudara dan orang tua dalam pertemuan emosional selama 5 jam....

  • Jelang Eksekusi Mati TNI AL Perketat Perairan Nusa Kambangan

    Pengamanan Pulau Nusakambangan menjelang eksekusi terus diperketat. Meski di Dermaga Wijayapura tidak terlihat adanya peningkatan pengamanan, namun sejumlah personel TNI-Polri sudah disiagakan di beberapa titik di Pulau Nusakambangan....

  • Luhut Tangkis Tudingan Real Presiden

    Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) akhirnya angkat bicara setelah sepekan terakhir namanya diguncingkan, sebagai pemegang kuasa jabatan melebihi wakil presiden dan menteri koordinator....

  • Selain Tidak Disenangi Wapres, Perpres Kewenangan Luhut Juga Digugat Ke MA

    Polemik mengenai Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan besar kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan berujung di Mahkamah Agung (MA)....

  • Penyidik Bareskrim Somasi Komnas HAM

    Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melayangkan somasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 8 Februari 2015 lalu. Surat somasi nomor 2016/YA-FY/PND-HAM/Bareskrim/SMS/II/15 ditujukan kepada Ketua Komnas HAM Hafid Abbas....

  • 16 WNI Yang Ilang Di Turki Kuat Dugaan Bergabung Dengan ISIS

    Polisi masih mendalami “menghilangnya” 16 Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan wisata ke Turki. Kabag Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Rikwanto menjelaskan kuat dugaan mereka bergabung dengan ISIS. Meski demikian, Kepolisia akan berkoordinasi dengan Badan Intelejen Negara dan Kepolisian Turki untuk melacak keberadaan mereka....

  • Ini Surat Pilu Terpidana Mati Asal Australia

    SURAT dari salah seorang Duo Bali Nine, Andrew Chan, kembali diekspos. Tulisan curahan hati Chan tersebut diungkap salah seorang temannya yang juga pembuat film, Malinda Rutter, dalam sebuah program Seven Network\'s Sunday Night....

  • Jeritan Hati Terpidana Mati Asal Australia

    Warga negara Australia yang tengah menanti eksekusi hukuman mati di Pulau Nusa Kambangan, Andrew Chan membeber pengalaman hidupnya sebagai pemuda yang sedang menunggu waktu untuk menghadapi moncong senapan dari regu tembak. Anggota sindikat Bali Nine itu membeber kisahnya dalam sebuah surat....

  • Tim Sepak Bola Peradi Finish Peringkat 8 AsiaLawyer Cup

    Tim Sepakbola Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) harus puas berada di peringkat kedelapan Piala Asia Lawyers yang diselenggarakan di Pattaya, Thailand, pada 5-8 Maret 2015....

  • Peradi Ditahan Imbang Thailand 1-1

    Tim Sepakbola Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) gagal melaju ke babak semifinal Piala Asia Lawyers setelah bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah, Council of Thailand, di Pattaya, Sabtu siang (7/3)....

  • Peradi Gandeng Garuda Indonesia Di Ajang AsiaLawyer Cup

    Tim Sepakbola Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) boleh berbangga diri. Pasalnya, meski bukan tim sepakbola profesional, kepercayaan sponsor tak surut untuk menyokong tim ini. Salah satunya adalah dukungan dari beberapa sponsor, yakni Garuda Indonesia....

  • Tim Sepak Bola Peradi Satu Grup Bersama Mongolia

    Tim Sepakbola Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang mengikuti Piala Asia Lawyers senang dengan hasil drawing (undian) pembagian grup yang berlangsung di Pattaya, Thailand, Kamis malam (5/3)....

  • Jokowi : Terpidana Mati Duo Bali Nine Tidak Akan Di Barter

    Presiden Joko Widodo secara tegas menolak tawaran pemerintah Australia untuk melakukan pertukaran duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dengan narapidana asal Indonesia di negara kangguru tersebut. \"Tidak ada (barter). Sudah dijawab, tidak ada!\" tegasnya....

  • Media Australia Marah Kapolresta Denpasar Selfi Bareng Duo Bali Nine

    Australia marah besar dengan Kapolresta Denpasar Komisaris Besar Djoko Hari Utomo yang berpose dengan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dalam pesawat yang memboyong dua terpidana mati itu ke Cilacap, Jawa Tengah. Media di Negeri Kanguru itu menyebut pemindahan dua warganya yang dikenal dengan sebutan duo Bali Nine itu bukanlah saat yang tepat untuk selfie....

  • Australia Protes Foto Duo Bali Nine Diumbar Media

    Protes Australia jelang eksekusi mati duo terpidana Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran kepada Pemerintah Indonesia semakin gencar....

  • Indonesia Tidak Akan Barter Terpidana Mati Duo Bali Nine

    Pemerintah Indonesia belum memikirkan untuk melakukan barter dengan Australia terkait eksekusi terpidana mati Duo Bali Nine yaitu Myuran Sukumaran-Andrew Chan, dengan tiga narapidana kasus narkoba asal Indonesia di Australia Kristito Mandagi, Saud Siregar dan Ismunandar....

  • Kemendagri : Mediasi Ahok Vs DPRD Gagal

    Mediasi yang dilakukan Kemendagri untuk menyelesaikan polemik APBD antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI mengalami deadlock....

  • 10 Terpidana Mati Akan Dieksekusi Serentak Di Nusa Kambangan

    Kejaksaan Agung kini tinggal menunggu satu terpidana mati yang belum dipindahkan ke Nusa Kambangan dikarenakan masih manjalani sidang proses persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jogjakarta....

  • Australia Ajak Barter Duo Bali Nine

    DEMI nyawa duo Bali Nine bernama Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, Australia masih belum menyerah. Jelang pemindahan dua terpidana mati kasus narkoba dari Bali ke Cilacap, pada Rabu (4/3) pagi, Menteri Luar Negeri Julie Bishop telah menelepon rekannya, Menlu Retno Marsudi pada Selasa (3/3) malam....

  • Luhut The Real President RI

    Ketua DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, langkah Presiden Jokowi yang memperluas wewenang Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, mirip dengan mandat khusus atau the power of attorney dengan wewenang yang sama, dengan tugas seorang the real presiden....

  • KPK Dilemahkan Dari Dalam

    Penambahan jumlah pimpinan KPK paska ditetapkannya Abraham Samad dan Bambang Widjajanto sebagai tersangka ternyata tidak bisa menguatkan lembaga tersebut. Bahkan, Indonesia Institute for Development and Democracy menilai pelemahan terhadap KPK sekarang justru dilakukan oleh Pimpinan KPK sendiri ....

  • Fenomena Begal Siapa Yang Diuntungkan

    Maraknya begal yang meresahkan masyarakat dewasa ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, Fenomena apakah yang terjadi ?...

  • Ini Kendala Eksekusi Terpidana Mati

    Kejaksaan Agung belum menentukan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan eksekusi mati tahap II terpidana mati kasus narkoba. Meski demikian, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku telah menyiapkan 13 penembak untuk 1 orang napi terpidana mati....

  • Duo Bali Nine Dipindahkan Ke Nusa Kambangan

    Myuran Sukuraman dan Andrew Chan dipastikan akan segera kehilangan nyawanya. Ya dua sindikat Bali Nine itu kini sudah dipindahkan dari Lapas Kelas II A Kerobokan Badung, Bali ke Nusakambangan Rabu pagi (4/3). Biasanya, eksekusi mati dilakukan tiga hari setelah para terpidana di pindahkan ke pulau “penjara itu”....

  • Berita Duka

    Segenap Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia mengucapkan Turut Berduka Cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan sejawat kami Bapak Yan Apul Hasiholan Girsang, S.H....

  • Pegawai KPK Tolak Pelimpahan Kasus BG Ke Kejaksaan

    Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditentang oleh Wadah Pegawai KPK. Protes itu akan disampaikan lewat penandatanganan kain putih yang berisi pernyataan sikap Wadah Pegawai KPK....

  • KPK Akhirnya Akui Kekalahan Lawan Budi Gunawan

    Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa menyelesaikan kasus regening gendut yang menyangkut Komjen Budi Gunawan. Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki pun mengakui kekalahan lembaganya....

  • Soetrisno Bachir Akan Jadi MPP PAN

    Ketua Umum PAN terpilih Zulkifli Hasan akan menunjuk Soetrisno Bachir yang juga mantan ketua umum PAN sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai periode 2015-2020....

  • Amien Rais : Hanya 3 Orang Kubu Hatta Yang Tidak Dirangkul

    Mantan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais, memastikan hanya tiga orang dari kubu Hatta Rajasa yang tidak akan diajak menakodai PAN 2015-2020 oleh Zulkifli Hasan....

  • Hatta Saya Ikhlas Zulkifli Jadi Nahkoda PAN

    Mantan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa mengucapkan selamat kepada Zulkifli Hasan yang terpilih menjadi Ketua Umum PAN periode 2015-2020 dalam Kongres PAN ke IV di Nusa Dua Bali, Minggu (2/3/2015) malam....

  • Zulkifli Hasan : Ini Kemenangan Seluruh Kader PAN

    Meski terpilih sebagai Ketum Partai Amanat Nasional periode 2015-2020 Zulkifli Hasan tetap bersahaja dan mengatakan kemenangannya kali ini adalah kemenangan seluruh kader PAN....

  • Ketua MPR RI Zulkifli Hasan Jadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional 2015-2020.

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan terpilih menjadi ketua umum Partai Amanat Nasional periode 2015-2020. Zulkifli memenangi pemungutan suara melawan pesaingnya, Hatta Rajasa, dalam Kongres IV PAN di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/3/2015)....

  • KPK Siap Selidiki Dugaan Korupsi APBD DKI

    Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok perihal adanya dugaan korupsi APBD DKI....

  • Abraham Samad Ditetapkan Sebagai Tersangka Lagi

    Penyidik Bareskrim Polri kembali menetapkan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang. Abraham Samad dilaporkan oleh Muhammad Yusuf Sahide pada akhir Januari 2015....

  • Kejaksaan Siap Terima Limpahan Kasus BG Dari KPK

    Setelah kandas di tangan PN Jaksel, kini Kejaksaan Agung siap menerima pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, R Widyo Pramono menegaskan kejaksaan selalu siap menerima pelimpahan kasus termasuk kasus BG....

  • Pengamanan Super Ketat Pemindahan Terpidana Mati Warga Australia

    Pengamanan super ketat akan dilakukan kepolisian dan kejaksaan untuk memindahkan dua terpidana mati Bali Nine dari Kerobokan ke Nusakambangan. Yakni, Andrew Chan, 31, dan Myuran Sukumaran, 33....

  • Tok DPRD DKI Putuskan Hak Angket Ke Ahok

    Seluruh fraksi DPRD DKI sepakat mengajukan hak angket kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal Ahok. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan sidang paripurna DPRD DKI telah memutuskan untuk mengajukan hak angket tersebut....

  • MA Tolak Kasasi Suami Walkot Tangsel

    Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman kepada Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan suami Wali kota Tangerang Selatan selama 7 tahun penjara. Dalam sidang Kasasi kasus suap ketua MK Akil Mochtar, Hakim MA Artidjo Alkostar manilai wawan telah bersalah melakukan penyuapan. Untuk itu, majelis menolak kasasi terdakwa....

  • Menangkan Gugatan Class Action Perbangkan, PN Garut Bikin Terobosan Hukum

    Sepanjang sejarah peradilan di Indonesia, mungkin ini bisa jadi yang pertama Pengadilan memenangkan gugatan class action dalam kasus perbankan. Adalah Pengadilan Negeri (PN) Garut, Jawa Barat yang mengabulkan gugatan class action nasabah BPR Bungbulang melawan Pemkab Garut dan pengurus BPR....

  • DPC Peradi Pontianak Layangkan Somasi Denny Kailimang

    Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Pontianak melayangkan somasi kepada Denny Kailimang menyusul dipertanyakannya hasil Munas Peradi tahun 2010. Ketua DPC Peradi Pontianak Hadi Suratman menjelaskan tindakan profokativ menjelang dilaksanakannya munas ke II di Makasar 28 Maret mendatang....

  • Pimpinan KPK Larang Novel Datengi Bareskrim

    Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta penyidiknya Novel Baswedan tidak memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri....

  • Australian Tidak Akan Menyerah Bebaskan Duo Bali Nine

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop mengaku sangat kecewa atas ditolaknya gugatan PTUN dua narapidana narkoba \'Bali Nine\'. Meski demikian Bishop tidak akan menyerah dan akan terus melobi Presiden Jokowi untuk mengampuni dua warganya tersebut....

  • Menlu : Brasil Telah Melanggar Konvensi Wina

    Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansi Marsudi menilai Brasil telah melanggar asas-asas dalam hubungan kenegaraan internasional. Penolakan ini Brasil itu menodai kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia....

  • Inilah Tokoh Yang Dipolisikan Karena Bela KPK

    Tidak hanya Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan para penyidik saja yang harus berhadapan dengan polisi terkait konflik KPK-Polri. Para pendukung KPK juga secara bergiliran dipolisikan pihak-pihak tertentu dalam waktu berdekatan....

  • Ahok Siap Ladeni Hak Angket DPRD DKI

    Nasib APBD 2015 DKI sampai dengan detik ini belum juga jelas. Sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menunggu keputusan Kemendagri, DPRD DKI sepakat akan mengajukan hak angket atau hak melakukan penyelidikan terhadap Ahok pada Rabu (25/2) besok....

  • PN Jakbar Tolak Gugatan Kubu Aburizal Bakrie

    Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan menolak gugatan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie terkait perselisihan kepengurusan DPP ?Golkar yang juga diklaim kubu Agung Laksono....

  • Plt Pimpinan KPK Mengidap Kanker Akut

    Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji ternyata sudah lama mengidap penyakit kanker. Ia bahkan harus bolak-balik ke Singapura setiap pekan untuk menjalani perawatan di salah rumah sakit kenamaan Negeri Singa itu....

  • BW Ditanya Soal Ditahan, Suka-Suka Penyidik

    Bambang Widjojanto memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri, Selasa (24/2) siang. Ia akan diperiksa untuk ketiga kalinya sebagai tersangka dugaan memerintahkan kesaksian palsu di bawah sumpah saat sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi 2010....

  • Jokowi : Penolakan Brasil Menghina Indonesia

    Presiden Joko Widodo menganggap penolakan pemerintah Brasil pada Duta Besar Indonesia untuk negara itu sebagai masalah yang mencoreng kehormatan bangsa Indonesia. Atas alasan itulah, dia meminta penarikan kembali Dubes Toto Riyanto kembali ke Indonesia....

  • MA Tolak Kasasi Akil

    Mahkamah Agung menolak kasasi Akil Mochtar terkait perkara korupsi yang menjeratnya. Dengan demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK)....

  • JK : Indonesia Siap Kembalikan Bantuan Tsunami Australia

    Sikap pemerintah Australia yang meminta pamrih atas bantuan mereka saat bencana tsunami di Aceh, membuat pemerintah Indonesia bereaksi keras. Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan berani menyebut jika memang bantuan itu menjadi soal bagi Australia, maka Indonesia menyatakan siap untuk mengembalikan semua bantuan yang telah diberikan saat bencana tahun 2004 silam tersebut....

  • Menhan RI Ryamizard : Jika Perang Indonesia Hanya Bertahan 3 Hari Saja

    Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu pesimis Indonesia bisa bertahan selama 3 hari jika terjadi perang. Kegundahan Menhan tersebut dipicu kurangnya cadangan ketahanan energy nasional, Di akun Ryamizard Ryacudu @Ryamizard_R, Menhan mengatakan jika Indonesia berperang, paling hanya mampu bertahan dalam beberapa hari....

  • Ikuti Jejak BG, Mantan Menteri Agama Praperadilankan KPK

    Tersangka Kasus Haji Kementrian Agama Suryadharma Ali mengikuti jejak Komjen Budi Gunawan mempraperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi . Kuasa Hukum mantan Menteri Agama itu Hamphrey Djemat mengaku telah mendaftarkan gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi pagi....

  • Jaksa Agung : KPK Minta JPU Brapa ?

    Kejaksaan Agung akan mempertimbangkan untuk memenuhi permintaan jaksa penuntut umum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi....

  • Kabareskrim : Kalau Ada Kriminalisasi Laporkan

    Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komjen Budi Wasesa menantang semua pihak yang menuding adanya kriminalisasi terhadap KPK untuk melaporkannya....

  • LBH : 2 Plt Pimpinan KPK Tidak Pro Pemberantasan Korupsi

    Dua sosok pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditunjuk Presiden Jokowi terus menuai sorotan....

  • PN Jaksel Siap Tolak Kasasi KPK Atas Putusan Praperadilan Budi Gunawan

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak akan menerima kasasi yang akan diajukan oleh KPK terkait putusan Praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan. Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) I Made Sutrisna menegaskan berdasarkan undang-undang putusan sidang praperadilan tidak dapat diajukan ke tahap kasasi....

  • Badrodin Haiti Masuk Daftar Perwira Pemilik Rekening Gendut

    Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon baru Kepala Kepolisian RI menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Badrodin adalah Wakil Kapolri yang ditunjuk Jokowi untuk menjalankan tugas-tugas Kapolri pada 16 Januari 2015 lalu....

  • Taufiqurrahman Ruqi Siap Selesaikan Kasus Besar Di KPK

    Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiqurrahman Ruqi siap menyelesaikan kasus-kasus yang sedang ditangani lembaga antikorupsi tersebut. \"Pesan saya, Taufiq comeback! Beberapa tersangka yang masih menggantung tentu kewajiban tim penyidik KPK untuk menyelesaikannya. Kita lihat nanti penyelesaiannya seperti apa,\" kata Taufiq usai mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat, (20/2)....

  • Pimpinan Sudah Lengkap KPK Akan Kasasi Putusan Budi Gunawan

    Kasus Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan belum selesai buat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah menerima salinan putusan praperadilan Budi Gunawan dari pengadilan, KPK pun berani ambil sikap....

  • Jadi Wakil Ketua KPK Johan Budi : Innalillahi

    Biasaya seseorang ditunjuk menjadi Pejabat kerap mengucapkan syukur. Akan tetapi berbeda dengan Johan Budi Sapto Prabowo. Ia justru Istirja dengan mengucapkan\"Innalillahi wainna ilaihirajiun\" karena begitu beratnya tugas pimpinan KPK saat ini....

  • Presiden Resmi Lantik 3 Pimpinan KPK Baru

    Presiden Joko Widodo resmi melantik tiga pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Taufiqurrahman Ruqi, Johan Budi dan Indriyanto Seno Adji di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2) pagi....

  • Mantan Kabareskrim Pernah Sebut Indriyanto Seno Adji Terkait Kasus Century

    Guna mencegah kekosongan pimpinan di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) penunjukan Plt Pimpinan KPK pengganti Abraham Samad dan Bambang Widjojanto serta satu posisi kosong yang ditinggal pensiun Busyro Muqoddas....

  • Ini Isi Lengkap Pernyataan Jokowi

    Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil sikap membatalkan pelantikan Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan setelah terjadi polemik di masyarakat. Dalam keterangan presnya Jokowi menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru....

  • Jokowi Tunjuk 3 Pimpinan KPK Baru

    Presiden Joko Widodo menunjuk Taufiequrachman Ruki bersama Johan Budi dan akademisi Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji, sebagai pimpinan KPK yang baru menggantikan pimpinan KPK yang telah menjadi tersangka (Abraham Samad dan Bambang Widjajanto)....

  • Mengenal Sosok Komjen Badrodin Haiti

    Siapa Komjen Pol Badrodin Haiti ? Berikut profilnya: Komjen Pol. Drs Badrodin Haiti lahir di Paleran, Umbulsari, Jember, Jawa Timur, 24 Juli 1958, saat ini adalah Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), sejak Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri pada tanggal 16 Januari 2015....

  • Budi Gunawan Tidak Punya Jabatan Di Mabes Polri

    Presiden Joko Widodo belum menentukan jabatan baru Komjen Budi Gunawan paska batal dilantik menjadi Kapolri....

  • Komisaris Jenderal Badrodin Haiti Kaget Dicalonkan Jadi Kapolri

    Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengaku cukup kaget mengetahui namanya disodorkan Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri, Rabu (18/2) siang ini....

  • Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti

    Presiden Joko Widodo batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Presiden memutuskan mengusulkan calon baru, yakni Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Hal itu disampaikan Presiden saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/2/2015)....

  • Dalam KK Abraham Samad Tidak Ada Nama Feriyani Lim

    Pengacara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menyatakan bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) kliennya tidak ada nama Feriyani Lim....

  • Abraham Samad Pertimbangkan Tiru Langkah Budi Gunawan

    Kuasa hukum Ketua KPK Abraham Samad, Nursyahbani Katjasungkana mengkritisi penetapan tersangka kliennya oleh pihak Polda Sulselbar. Pengacara senior itu menilai, pasal yang disangkakan kepada Abraham tidak jelas alias rancu....

  • 3 Alasan Samad Tidak Perlu Penuhi Panggilan Polda Sulseslbar

    Kuasa hukum Ketua KPK Abraham Samad, Nursyahbani Katjasungkana menilai surat pemanggilan yang sampai ke kliennya dinilai janggal. Ia merunut bahwa ada tiga keanehan dari surat pemanggilan tersebut....

  • 60 Advokat Siap Bela Abraham Samad

    Sebanyak 60 Advokat siap membela Ketua KPK Abraham Samad yang ditetapkan Polda Sulselbar sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. Pengacara Abraham Samad, Nursjahbani Katjasungkana mengatakan, pihaknya sudah menerima surat panggilan dari pihak Polda Sulselbar....

  • DPR Sahkan Revisi UU Pilkada

    Revisi UU No. 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota serta UU No.2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah resmi disahkan tanpa polemik dalam sidang paripurna DPR, Selasa (17/2)....

  • Ketua KPK Terancam 8 Tahun Penjara

    Ketua KPK Abraham Samad akan dijerat pasal 263, 264, 266 KUHP dan pasal 93 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah UU nomor 24 tahun 2013. Kabag Penum Mabes Polri Kombes Rikawanto menjelaskan berdasarkan Undang-Undang tersbeut ketua KPK Abraham Samad terancam hukuman 8 tahun penjara. \\\\\\\\\\\\\\\"Ini ancaman hukumannya delapan tahun (penjara) maksimal,\\\\\\\\\\\\\\\" kata Rikawanto di Mabes Polri, Selasa (17/2/15)....

  • Setelah Bambang Dan Samad, Akankah 2 Pimpinan KPK Lainnya Juga Jadi Tersangka ?

    Mabes Polri akan menyelesaikan pemberkasan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen dalam waktu dekat. \"Penyidik masih perlu melengkapi keterangan saksi dan lain-lain. Saya tidak bisa sebutkan sudah berapa persen. Mudah-mudahan segera selesai pemberkasannya,\" ujar Kabag Penum Mabes Polri Kombes Rikwanto di Jakarta, Selasa (17/2/2015)....

  • 21 Penyidik KPK Terancam Jadi Tersangka Menyusul Abraham Samad

    Sebanyak 21 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terancam menjadi tersangka kepemilikan senjata api. Sumber Web Peradi di Mabes Polri menyebutkan kepemilikan senpi 21 penyidik KPK disinyalir telah habis masa izinnya....

  • Polda Sulselbar Periksa Ketua KPK, Jumat (20/2/15)

    Polda Sulselbar akan memeriksa Ketua KPK Abraham Samad terkait kasus pemalsuan dokumen atas nama Feriany Lim. Humas Polda Sulsebar Endi Sutendi mengaku akan mengirimkan surat pemanggilan kepada Ketua KPK tersebut hari ini, Selasa (17/2/15)....

  • Polda Sulselbar Resmi Menetapkan Ketua KPK Sebagai Tersangka

    Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulselbar resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen....

  • KPK Tentukan Sikap Sesudah Terima Putusan PN Jaksel

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan sikap terkait putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan Budi Gunawan dalam sidang praperadilan melawan KPK. Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, mengatakan pihaknya belum mengeluarkan sikap apapun sebelum membaca salinan putusan tersebut....

  • Mabes Polri Siap Ladeni Segala Upaya Hukum KPK

    Mabes Polri akan terus mengimbangi langkah KPK dalam kasus Komjen Budi Gunawan. Kabag Penum Mabes Polri Kombes Rikwanto menegaskan Mabes Polri akan terus mendampingi Calon Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan menjalani proses hukum bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada upaya hukum lanjutan terkait dikabulkannya gugatan praperadilan Budi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan....

  • MA : KPK Tidak Bisa Kasasi Putusan Praperadilan Budi Gunawan

    Mahkamah Agung menilai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa menempuh upaya hukum lain terhadap putusan Praperadilan kasus Budi Gunawan. Wakil Ketua MA Agung Suwardi menjelaskan putusan tersebut bersifat final dan mengikat....

  • Soal BG, KY Hormati Putusan Hakim PN Jaksel

    Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori menghormati keputusan Hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang mengabulkan sebagian permohonan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan....

  • Hakim Sarpin : Pasti Capek Putuskan Praperadilan Komjen Budi Gunawan

    Hakim Sarpin Rizaldi bertindak sebagai hakim tunggal yang memeriksa perkara gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengaku tidak ada tekanan dalam memutuskan kasus tersebut....

  • 6 Pertimbangan Hakim Menangkan Gugatan Budi Gunawan vs KPK

    Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi, mengabulkan gugatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Calon tunggal Kepala Polri ini menggugat keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan dirinya sebagai tersangka. \"Semua keputusan berkaitan penetapan tersangka pemohon tidak sah sehingga menerima gugatan pemohon,\" kata Sarpin....

  • Praperadilan Budi Gunawan Menang Melawan KPK

    Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan. Dalam Putusannya Sarpin menilai penetapan tersangka calon kepala Polri tersebut oleh KPK, tidak sah....

  • PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PBPA PERADI) bekerjasama dengan Yayasan Imran Ganie Education Menyelenggarakan Training & Workshop “Good Corporate Governance”

    Kesempatan yang sangat baik khususnya bagi para advokat, notaris, para in house legal, praktisi hukum yang bekerja di firma hukum nasional maupun internasional atau divisi legal di perusahaan nasional yang memiliki klien atau kolega internasional, mahasiswa/i program sarjana hukum & kenotariatan serta publik...

  • MA Bisa Batalkan Putusan Praperadilan BG

    Mantan Hakim Agung, Harifin Tumpa mengatakan, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 77, ada enam yang dapat diajukan praperadilan, yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan serta mekanisme permintaan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik....

  • Putusan Praperadilan Budi Gunawan Pukul 09.00 Wib, Pagi ini

    PN Jakarta Selatan pagi ini memutuskan kasus gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Hakim tunggal Sarpin Rizal akan membacakan putusan dari hasil persidangan yang telah memakan waktu selama satu pekan lamanya....

  • Bandar Judi Rajin Amati Mimik Jokowi

    Rupanya, ketidakpastian sikap Presiden Jokowi terkait jadi tidaknya Komjen Budi Gunawan dilantik sebagai kapolri, menjadi bahan taruhan....

  • Uji Publik UU Pilkada Diganti Dengan Sosialisasi

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, uji publik dalam Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah akan diganti. Uji publik itu akan diubah menjadi format sosialisasi para calon kepala daerah....

  • 229 WNI Dapat Bantuan Hukum

    Kementerian Luar Negeri menyebut saat ini ada 229 warga Negara Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri. Mereka menghadapi proses pengadilan dalam tingkatan kasus yang berbeda-beda....

  • Pemerintah dan DPR Sepakat Uji Publik di Pilkada Dihapus

    Pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah poin mengenai Revisi UU Pilkada. Salah satu poin yang disepakati antara lain dihapuskannya tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah dan uji publik....

  • Ini Penjelasan Ketua DPR Soal Pembatalan BG

    Wakil ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menelpon Ketua DPR Setya Novanto untuk memberi tahu pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. Bagaimana penjelasan Ketua DPR?...

  • Kejagung Sudah Kantongi Dalang Kasus Mandra

    Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi program siap siar TVRI, yang melibatkan tersangka komedian, Mandra Naih alias Mandra masih terus berjalan....

  • Obral Janji Jokowi Soal Kapolri

    Presiden Joko Widodo lagi-lagi mengobral janji. Janjinya yang akan mengeluarkan keputusan melantik atau tidak Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri pekan ini diingkari. Bahkan Jumat (13/2) sore, di Istana Bogor mantan Gubernur DKI itu kembali membuat janji, “Secepatnya… secepatnya… secepatnya (membuat keputusan soal Kapolri).”...

  • Soal Teror, Mabes Polri Minta Pimpinan KPK Jangan Menyebar Keresahan

    Mabes Polri meminta KPK tidak menebarkan keresahan di masyarakat dengan menyebutkan mendapatkan ancaman terkait kasus Budi Gunawan. Polri juga menyayangkan sikap pimpinan KPK yang hanya menyampaikan upaya teror itu ke media....

  • Surat Perintah Penyidikan BG Sejak Juni 2014

    Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Iguh Sipurba? dihadirkan sebagai saksi fakta oleh kuasa hukum KPK dalam persidangan praperadilan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/2). Salah satu anggota tim penyidik Iguh, pada saat melakukan penyelidikan dikeluarkan surat perintah penyelidikan terlebih dahulu. ?\"Surat perintah penyelidikan diterbitkan sekitar Juni 2014,\" kata Iguh saat bersaksi dalam persidangan....

  • Teror Kepada KPK Bisa Dipidanakan

    Mantan Panglima TNI, Jenderal (Pur) Endriartono Sutarto, menyatakan teror dilancarkan kepada sebagian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bisa diperkarakan melalui jalur hukum. Sebab menurut dia, KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik....

  • Pengadilan Hongkong Menangkan Erwiana TKI Vs Majikannya

    Hakim Pengadilan Hong Kong, yang diketuai, Amanda Woodcock memutuskan, Law Wan Tung, terdakwa kasus penganiayaan terhadap TKI Erwiana Sulistyaningsih, terbukti bersalah secara hukum. Terdakwa Law Wan Tung terbukti bersalah atas 20 jenis dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Dua dakwaan yang dibebaskan adalah penyerangan dan kriminal intimidasi terhadap pembantu lain Nurhasanah....

  • Ini Alasan KPK Tetapkan BG Jadi Tersangka Tanpa Memeriksanya

    Penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan Kepolisian. Hal itulah yang menyebabkan Budi Gunawan hingga saat ini tidak dilantik oleh Presiden sebagai Kapolri. Lantas apa alasan KPK menetapkan BG sebagai tersangka tanpa memeriksanya terlebih dahulu ?...

  • Laporan Bertubi-tubi Ke Bareskrim, KPK Pasrah

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait laporan bertubi-tubi yang disampaikan masyarakat ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri....

  • 3 in 1 Tidak Berlaku Selama Banjir

    Jakarta kembali banjir, polisi memilih tak memberlakukan kawasan 3 in 1 di sejumlah jalan protokol di ibukota....

  • Artis Mandra Terjerat Korupsi Di TVRI

    Kejaksaan Agung menetapkan komedian, Mandra Naih alias Mandra sebagai tersangka dugaan korupsi program siap siar Televisi Republik Indonesia (TVRI) tahun 2012....

  • Pakar Hukum UGM : Gugatan Praperadilan BG Vs KPK Sepertinya Akan Di Kabulkan

    Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Prof Eddy OS Hiariej berpendapat PN Jakarta Selatan harus menolah gugatan Praperadilan Budi Gunawan karena bukan kompetensi praperadilan terkait penetapan tersangka....

  • Meski Tau Keberadaaan Labora, Kejaksaan Agung Sulit Mengembalikannya Ke Lapas

    Kejaksaan Agung resmi mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi untuk Labora Sitorus. Pengajuan dini dilakukan menyusul kaburnya eks polisi pemilik rekening gendut tersebut dari lapas sejak November 2014 lalu....

  • Lawan KPK, Tim Lawyer BG Hadirkan Romly Atmasasmita CS

    Tim kuasa hukum Budi Gunawan menghadirkan empat saksi ahli dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015). Para saksi ahli tersebut dihadirkan untuk menguatkan pembuktian dalil penetapan tersangka Budi Gunawan....

  • Meski Telah Bertobat, Pemerintah Tetap Eksekusi 2 Terpidana Mati Warga Australia

    Dua terpidana mati kasus Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chen tetap akan dieksekusi meski mereka . Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menjelaskan pemerintah telah menentukan sikapnya bahwa tidak akan lagi memberi ruang kepada para pengedar narkoba, dengan cara memberikan hukuman seberat-beratnya, yaitu hukuman mati....

  • Jakarta Banjir, Ahok Minta Maaf

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di Jakarta. Permohonan maaf itu ia sampaikan terkait banjir yang masih menghantui Jakarta sejak, Senin (9/2) kemarin....

  • Plt Sekjen PDIP Saksi Praperadilan BG Vs KPK

    Pelaksana Tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjadi saksi sidang Praperadilan Komjen Budi Gunawan melawan KPK hari ini, Selasa (10/2)....

  • Polda Metro Jaya Selidiki Pelanggaran HAM Hendropriyono

    Polda Metro Jaya memeriksa Jurnalis investigasi asal Amerika Serikat, Allan Nairn terkait kasus pelanggaran HAM Talangsari tahun 1989. Ksus ini sendiri diduga melibatkan mantan Kepala Badan Interelejen Negara AM Hendropriyono....

  • UU Tipikor Juga Masuk Prolegnas Untuk Direvisi

    Selain Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, DPR juga berencana akan memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, pembahasan mengenai RUU Tipikor tidak akan menjadi prioritas untuk dimasukkan ke dalam pembahasan pada tahun ini....

  • Carut Marut, Revisi UU KPK Sudah Masuk Prolegnas 2014-2019

    ?Carut marutnya kondisi KPK menyebabkan DPR memasukan Revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo, mengakui revisi tersebut ?terkait dengan kondisi saat ini antara KPK dan Polri....

  • Sidang Praperadilan BG Dilanjutkan Besok, KPK Yakin Menang

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui salah satu kuasa hukumnya, Chatarina Muliana Girsang yakin bisa memenangkan siding Praperadilan melawan Calon Kapolri terpilih Budi Gunawan di PN Jaksel Pihak KPK juga menolak seluruh alasan permohonan pra-peradilan BG....

  • PT DKI Kurangi Hukuman Anas Urbaningrum 1 Tahun

    Hukuman terdakwa kasus Hambalang, Anas Urbaningrum, berkurang setahun. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam putusan banding Anas, mengurangi hukumannya yang semula delapan tahun penjara kini tinggal tujuh tahun....

  • KPK Hanya Siapkan 5 Lawyer Hadapi BG

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi sidang praperadilan yang diajukan pihak Komjen Pol Budi Gunawan. Hal itu diutarakan oleh Kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Katarina....

  • Gugatan Praperadilan, BG Anggap KPK Sewenang-wenang

    Tim pengacara tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan menganggap penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai prosedur. KPK dianggap telah melakukan tindakan sewenang-wenang....

  • Kantor Ahok Gubernur DKI Kebanjiran

    Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Minggu (8/2/2015) membuat banjir merendam beberapa wilayah, tak terkecuali di Balai Kota, kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama....

  • Jakarta Banjir, Hidari 49 Titik Genangan Ini

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkirakan hujan yang mengguyur Jakarta sejak kemarin sore akan berlanjut hingga hari ini. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Jakarta akan diguyur hujan sepanjang hari dengan intensitas rendah hingga tinggi....

  • Perwakilan KPK Siap Hadir Dalam Sidang Praperadilan BG Hari Ini

    Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan setelah sempat ditunda Senin pekan lalu (2/2/15)....

  • Ini Alasan Munas Peradi Diadakan Di Makasar

    Berdasarkan rapat pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN), PERADI menetapkan Munas akan diselenggarakan 26-28 Maret 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan menegaskan pemilihan kota angin mamiri tersebut dikarenakan DPN melihat kesiapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Makassar. Salah bentuk kesiapan itu adalah Makassar memiliki hotel dengan ruang pertemuan yang cukup besar....

  • Meski Telah Periksan 12 Saksi, Polri Belum Tetapkan AS Sebagai Tersangka

    Polri sudah memeriksa 12 orang saksi terkait pertemuan antara Ketua KPK dengan para elit PDI Perjuangan. Kabag Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Rikawanto menegaskan pemeriksaan itu untuk menindaklanjuti laporan KPK Watch Indonesia. Namun, sampai saat ini, Bareskrim belum menetapkan AS sebagai tersangka....

  • Mahfud MD : Kasus BW Ancaman Buat MK

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyebut kasus yang menimpa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, merupakan ancaman untuk MK....

  • Sinyal Keluarnya Perppu Untuk Pimpinan KPK Semakin Kuat

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengaku Pemeritah tidak punya pilihan kecuali menerbtikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika Ketua KPK Abraham Samad (AS) ditetapkan sebagai tersangka....

  • Setelah Sprindik BW,AS dan APP, Kini Polri Menyelidiki Kasus Wakil Ketua KPK Zulkarnain

    Markas Besar Polri sudah mengeluarkan surat perintah penyidik untuk tiga pimpinan KPK. Namun, sprindik tersebut tidak termasuk satu pimpinan lagi yaitu Wakil Ketua KPK, Zulkarnain....

  • Heboh Video Upeti Bagi Polisi Di HI

    Oknum polisi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, tampak seperti maharaja yang senantiasa menerima upeti dari hambanya....

  • Kuasa Hukum BG Bisa Dipidanakan

    Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan menegaskan bahwa kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Razman Arif Nasution bisa terancam pasal pidana apabila mengaku-ngaku sebagai anggota Peradi. Namun ancaman baru dapat berlaku jika ada pihak yang mengadu karena merasa dirugikan atas sikap Razman....

  • Dalam Menjalankan Tugas Advokat Tidak Boleh Diadukan Ke Polri

    Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Otto Hasibuan menegaskan, seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya tidak boleh diadukan ke Polri. Dalam kasus yang menimpa Komisioner KPK, Bambang Widjojanto (BW), kasus yang disangkakan terjadi saat BW menjalankan profesinya sebagai advokat....

  • 120 UU Akan Diselesaikan DPR Dalam Lima Tahun

    Sebanyak 120 Undang-Undang harus diselesaikan Dewan Perwakilan Rakyat dalam lima tahun kedepan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto mengaku tidak tergesah-gesah untuk menyelesaikan. Namun, ia mengaku memberikan beban kepada setiap komisi untuk menyelesaikan 2 UU dalam satu tahun....

  • PK Duo Bali Nine Ditolak

    Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Duo Bali Nine, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran warga Negara Australia sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar Rabu (4/2/2015) sore....

  • Menkumham : Iklan Malaysia Menyinggung Indonesia

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah sangat tersinggung atas iklan perusahaan penyalur robot pembersih, RoboVac di Malaysia yang mencantumkan tulisan \"Fire Your Indonesian Maid Now!\" (Pecat Pembantu Indonesia Sekarang). Menurut Yasonna, iklan tersebut sangat tidak patut dan merendahkan martabat bangsa Indonesia....

  • Derita Bayi Ryuji Peserta BPJS Non PBI Yang Terlantar

    Undang-Undang BPJS mengamanatkan agar setiap warga negara Indonesia ikutserta sebagai peserta. Namun, apa jadinya jika negara tidak mau melaksanakan UU tersebut. Hal inilah yang terjadi pada bayi Ryuji Marhaenis Kaizan. Ferry orang tua bayi malang tersebut harus mengelus dada ketika pihak BPJS Kesehatan tidak mau membiayai operasi anaknya....

  • Akil Mochtar : Saya Satu Mobil Dengan BW Sampai Pasar Minggu

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar membenarkan pernah semobil dengan Bambang Widjojanto di sela sidang Mahkamah Konstitusi sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, 2010 silam....

  • Resmi Jadi Kabareskrim Budi Wasesa Calon Kuat Kapolri

    Budi Waseso naik pangkat. Mantan Kapolda Gorontalo itu kini bukan Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) lagi. Pagi ini, Kamis (5/2) Budi resmi menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol)....

  • PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PBPA PERADI) Bekerjasama dengan PUSAT PENGEMBANGAN HUKUM dan BISNIS INDONESIA Menyelenggarakan Legal Short Course PRESPEKTIF HUKUM dalam BERBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN di INDONESIA

    Kesempatan yang sangat baik bagi para advokat, notaris, konsultan pajak, pengusaha, manager, supervisor, legal staff, company secretary, HR Manager, asosiasi/himpunan/ikatan,badan pemerintah, mahasiswa s1/s2/s3 dan publik yang berminat mengikuti Legal Short Course...

  • Ini Pangakuan Zainal Tahir Sebagai Orang Yang Memfoto Abraham Samad

    Zainal Tahir, orang yang mengaku memotret foto yang mirip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad bersama wanita diduga bernama Feriyani Lim mengaku terusik dengan pemberitaan di berbagai media. Terlebih saat Abraham membantah foto tersebut....

  • Kawan Dekat Abraham Samad : Soal Foto Syur AS Dan Feriyani Lim

    Zainal Taher sempat ditawari agar foto syur seseorang yang mirip Abraham Samad (AS) bersama Feriyani Lim untuk dijual. Namun hal tersebut tak diindahkannya demi persahabatan....

  • Perhimpunan Advokat Indonesia Gelar Munas 26-28 Maret 2015

    Jakarta, Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus DPN Peradi periode 2010-2015. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia akan menyelenggarakan Munas pada tanggal 26-28 Maret 2015. Ketua Panitia Munas II Peradi Hermansyah Dulaimi menjelaskan salah satu agenda munas adalah untuk memilih ketua umum Peradi periode 2015-2020....

  • Jokowi : Tidak Ada Grasi Bagi Terpidana Narkoba

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan memberikan grasi kepada narapidana kasus narkoba sebagai salah satu upaya nyata dalam memerangi bahaya narkoba yang dinilainya sudah sangat serius di Indonesia....

  • BNN : Ekesekusi Mati Jangan Lama-lama

    Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar meminta eksekusi hukuman mati buat gembong narkoba tidak lama-lama agar memberikan efek jera....

  • Jokowi Selesaikan Masalah Budi Gunawan Pekan Depan

    Presiden Joko Widodo menegaskan akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian kepala Polri pada pekan depan. Menurut Jokowi, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum dirinya mengambil keputusan final, apakah melantik atau tidak Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri....

  • Jokowi : 50 Orang Meninggal Karena Narkoba Setiap Hari

    Presiden Jokowi menegaskan Indonesia saat ini sedang dalam situasi darurat narkoba. Hal ini merujuk dari 50 orang meninggal setiap harinya karena narkoba....

  • Pemeriksaan BW Oleh Bareskrim Dinyatakan Selesai

    Pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka kasus mengarahkan saksi dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat dinyatakan telah selesai....

  • Pemerintah Siapkan Perpu Save KPK

    Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto mengaku sudah menyiapkan draft rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk perlindungan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi....

  • RRT Dukung Indonesia Hukum Mati Penjahat Narkoba

    Utusan Khusus Republik Rakyat Tiongkok menyampaikan dukungan kepada Indonesia untuk menghukum mati para pelaku kejahatan nerkoba...

  • Mensesneg Sarankan Budi Gunawan Mundur Dari Pencalonan Kapolri

    Pemerintah merasa dilema terkait Punjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Mensesneg Pratikno menjelaskan dilema tersebut di satu sisi Budi telah disetujui DPR lewat paripurna, sedangkan di sisi lain ia tersangkut kasus hukum di KPK....

  • Terkait Abraham Samad, Polri Periksa Plt Sekjen PDI Perjuangan

    Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Selasa (3/2/2015) pukul 11.45 WIB menyambangi Bareskrim Polri....

  • BW Akan Hadir Pukul 13.00 WIB Di Mabes Polri

    Kuasa Hukum Bambang Widjojanto, Nursyahbani Katjasungkana, memastikan kliennya akan memenuhi panggilan penyidik Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri pada pukul 13.00 WIB. Bambang, kata Nursyahbani, taat prosedur hukum....

  • Kabareskrim Yakin Abraham Samad Akan Jadi Tersangka

    Kepala Badan dan Reserse Kriminal Mabes Polri Irjen Budi Waseso yakin Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad akan menjadi tersangka terkait laporan dugaan melakukan pertemuan dengan pihak elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan....

  • Polri Belum Mastikan Menahan Wakil Ketua KPK BW

    Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Irjen Pol Budi Waseso belum bisa memastikan apakah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto akan ditahan hari ini....

  • BW Dipastikan Penuhi Panggilan Mabes Polri

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) dipastikan akan memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri siang ini....

  • Kuasa Hukum BG Ngotot Ingin Ketemu Pimpinan KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi menolak permintaan tim kuasa hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk bertemu. Kuasa hukum Budi, Eggi Sudjana, menyatakan bahwa kehadiran mereka ke Gedung KPK untuk meminta kejelasan status tersangka Budi Gunawan....

  • Berita Duka Cita

    Berita Duka, Telah meninggal ibu saya...

  • KMP Dukung Jokowi Ganti Budi Gunawan

    Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, jika Presiden Joko Widodo menunjuk calon kepala Polri yang baru untuk diserahkan kembali kepada DPR, setidaknya calon tersebut harus didukung masyarakat....

  • Napi Vonis Mati Kendalikan Bisnis Narkoba Dari LP Nusakambangan

    Seorang narapidana narkoba yang divonis mati asal Nigeria, Silvester Obiekwe alias Mustofa (50) kedapatan mengendalikan bisnis narkoba dari lembaga pemasyarakatan (lapas) Pasir Putih, Nusakambangan, Jawa Tengah....

  • Ini Alasan Eksekusi Mati Warga Australia

    Pelaksanaan eksekusi mati terpidana kasus narkoba Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan tidak akan dilaksanakan di Bali. Apa alasan pemindahan tersebut?...

  • KPK : Praperadilan Tidak Akan Menghentikan Penyidikan BG

    KPK tidak akan menghentikan proses penyidikan terhadap tersangka kasus rekening gendut Budi Gunawan, meski yang bersangkutan menempuh jalur proses praperadilan....

  • Pemerintah Akan Hapus PBB Bangunan Pribadi

    Pemerintah berencana menghapus Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk bangunan pribadi. Nantinya, PBB ini akan ditujukan untuk bangunan-bangunan komersil saja....

  • Pemerintah Usulkan NJOP Dihapuskan

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan tengah mengusulkan penghapusan nilai jual objek pajak (NJOP) yang selama ini dijadikan sebagai patokan harga pasar suatu nilai properti. Usulan ini pun sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan....

  • Bertemu Prabowo, Jokowi Beri Sinyal Lepas Dari PDI Perjuangan ?

    Pertemuan Prabowo dan Presiden Jokowi tentu tidak bisa dipandang sebagai silaturahmi politik biasa. Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengatakan pertemua keduanya memeberikan sinyal kepada partai pengusung Jokowi sebagai Presiden....

  • Surat Panggilan BG Salahi Prosedur

    Razman Nasution, kuasa hukum Komjen Budi Gunawan berpendapat surat panggilan kliennya sebagai tersangka di KPK untuk hari ini, Jumat (30/1/2015) melanggar etika prosedur administrasi....

  • Budi Gunawan Dipastikan Tidak Memenuhi Panggilan KPK

    Komjen Budi Gunawan (BG) dipastikan tidak akan hadir dalam panggilan pertama sebagai tersangka di KPK hari ini, Jumat (30/1/2015)....

  • Ombudsman Terjunkan Tim Selidiki Kasus KPK Vs Polri

    Ombudsman terjunkan tim investigasi khusus untuk menyelidiki maladministrasi yang dilakukan Polri terkait penetapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto sebagai tersangka kasus kesaksian Palsu Pilkada Kotawaringin Barat....

  • PDIP : Tim Independen Bentukan Jokowi Tidak Punya Dasar Hukum

    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertanyakan dasar hukum pembentukan tim independen kasus KPK dan Polri oleh Presiden Jokowi. Politisi senior PDIP, Pramono Anung menjelaskan selama ini presiden tidak mengeluarkan keppres sebagai landasan hukum buat tim tersebut berkerja. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan oleh tim independen itu tidak mempunyai landasan hukum....

  • Ini 9 Bintang Tiga Polri Yang Layak Gantikan BG

    Tim Independen menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai kepala Polri....

  • JK Memastikan Ada Penataan Aparat Penegak Hukum

    Pemerintah yakin penataan wewenang diantara aparat penegak hukum di Indonesia tidak membutuhkan waktu yang lama. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan situasi politik dan hukum yang memanas merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu negara yang menjalankan paham demokrasi. \"Itulah penegak hukum yang kadang-kadang mempunyai suatu timpang tindih, mempunyai kewenangan satu sama lain yang saling bersinggungan. Namun untuk melakukan penataan secara demokratis menurut saya tidak akan memakan waktu yang lama,” kata JK di Jakarta, Kamis (29/1)....

  • Jaksa Agung Eksekusi Mati Tidak Bisa Ditawar

    Jaksa Agung, Prasetyo menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan mati terhadap terpidana mati perkara narkotika bertujuan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Eksekusi tersebut merupakan bentuk pengejawantahan lites finiri oportet yaitu bahwa perkara hukum itu harus ada akhirnya....

  • Soal BW : KPK Tidak Kirim Surat Ke Presiden

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu Keputusan Presiden Joko Widodo tentang pemberhentian sementara Wakil Ketua Bambang Widjojanto....

  • PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PBPA PERADI) bekerjasama dengan EMLI Menyelenggarakan TRAINING INTENSIF HUKUM PERKEBUNAN ANGKATAN IV

    Kesempatan yang sangat baik khususnya bagi para Advokat, Konsultan Hukum, Direksi Perusahaan, Legal Officer, Legal Manager & Legal Counsel. Direksi Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Perkebunan, Finance Manager & Staff, Perbankan, Asuransi, akademisi, mahasiswa/i dan publik yang memiliki minat untuk mendalami perkebunan...

  • PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PBPA PERADI) bekerjasama dengan EMLI Menyelenggarakan KURSUS INTENSIF HUKUM PROPERTI ANGKATAN IV

    Kesempatan yang sangat baik khususnya bagi para Advokat, Konsultan Hukum, Direksi Perusahaan, Legal Officer, Finance Manager & Staff Officer, Kontrak Properti, Developer Properti, Perbankan, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, akademisi, mahasiswa/i dan publik yang memiliki minat untuk mendalami properti...

  • 5 Rekomendasi Penyelesaian Kasus KPK Vs Polri Kepada Jokowi

    Tim independen yang bertugas untuk membantu Presiden Joko Widodo menyelesaikan konflik KPK-Polri telah memberikan lima rekomendasi. Tim menyerahkan rekomendasi itu saat menemui Presiden Jokowi pagi tadi, Rabu 28 Januari 2015....

  • Pencalonan BG Jadi Kapolri Bukan Inisiatif Jokowi

    Ketua tim independen Syafi\\\'i Maarif mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden Joko Widodo perihal kisruh antara Polri dan KPK. Salah satunya, yakni agar pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri dibatalkan. Tim juga meminta Budi mengundurkan diri dari pencalonan itu....

  • Tim Independen JKW : Budi Gunawan Harus Mundur

    Ketua tim independen Syafi\\\'i Maarif mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden Joko Widodo perihal kisruh antara Polri dan KPK. Salah satunya, yakni agar pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri dibatalkan. Tim juga meminta Budi mengundurkan diri dari pencalonan itu....

  • 100 Hari Jokowi Penuh Kontroversi

    Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menginjak 100 hari, Rabu (28/1/2015). Dari sisi usia, memang masih prematur. Akan tetapi, dalam 100 hari ini, tantangan, rintangan, serta hal-hal kontroversi mewarnai....

  • Pimpinan KPK Surati Jokowi

    Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyurati Presiden Joko Widodo terkait dengan status Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka di Bareskrim Polri....

  • Polri : Tak Ada Imunitas Bagi Penegak Hukum Tanpa Terkecuali

    Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Mabes Polri Kombes Rikwanto menegaskan tak ada imunitas bagi siapapun, termasuk kepala negara sekalipun. Dia menanggapi pernyataan adanya imunitas bagi advokat bila terkait hubungan dengan klien di persidangan....

  • BW : Saksi Polri Harus Penuhi Panggilan KPK

    Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebut pemeriksaan terhadap saksi dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan perkara dengan tersangka Komjen Budi Gunawan. Bambang menjamin, KPK tetap akan melakukan tahapan pemeriksaan saksi sesuai prosedur. Dia menyebut, saksi yang mangkir betul-betul dibutuhkan keterangannya, maka pihaknya akan menindaklanjuti....

  • Panglima TNI Akui Kirim Pasukan Ke KPK

    Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko mengakui pihaknya sempat mengamankan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terjadi disharmonisasi KPK-Polri....

  • Para Pencari AirAsia Diberi Waktu Istirahat 2 Hari

    Badan SAR Nasional memberikan waktu jeda selama dua hari setelah satu bulan melakukan pencarian Pesawat AirAsia QZ8501. Kepala BASARNAS Bambang Sulistyo menjelaskan para anggota tim SAR gabungan diberi waktu jeda selama dua hari untuk beristirahat....

  • Sudah Tidak Ada Lagi Jenazah Dibadan Pesawar AirAsia

    Panglima Armada Barat TNI AL, Laksamana Muda Widodo memastikan sudah tidak ada lagi jasad yang tersisa di badan Pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh dan tenggelam di dasar Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah....

  • TNI AL Resmi Hentikan Evakuasi AirAsia

    Proses evakuasi serpihan pesawat dan jenazah penumpang AirAsia QZ8501 sangat mungkin akan berhenti. Mulai Selasa (27/1), empat kapal TNI-AL ditarik dari operasi evakuasi pesawat AirAsia di Selat Karimata, Kalimantan Tengah. Kapal tersebut ditarik untuk menjalani perawatan. Selain itu, kesehatan anggota TNI yang terlibat dalam evakuasi tersebut akan diperiksa....

  • Meski Tanpa TNI AL, Pencarian Korban AirAsia Tetap Lanjut

    Meski tanpa melibatkan Pasukan TNI AL pencarian korban pesawat AirAsia QZ8501 tetap dilanjutkan. Kepala Basarnas Bambang Sulistyo menjelaskan penarikan pasukan TNI AL tidak akan menghentikan upaya pencarian korban....

  • JK : Presiden Saja Bisa Diperiksa Masa Pimpinan KPK Tidak

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menyiratkan ketidaksetujuannya atas ide tentang pemberian hak imunitas untuk pimpinan KPK yang sedang menjabat. Menurutnya, semua orang harus berkedudukan sama di mata hukum....

  • Peradi Akan Panggil Bambang Widjajanto

    Perhimpunan Advokat Indonesia akan memanggil Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto untuk diminta keterangannya perihal status tersangka yang ditetapkan oleh Polri....

  • Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

    Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kejaksaan RI yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 2/P Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kejaksaan RI masa jabatan 2015-2019 dari Unsur Masyarakat, mengundang Warga Negara RI yang terbaik menjadi Anggota Komisi Kejaksaan RI...

  • BW Enggan Komentar Pernyataan Jokowi

    Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto pagi ini mendatangi Gedung KPK tanpa pengawalan. \"Saya tidak berkomentar dulu,\" jelas BW, Senin (26/1/2015)....

  • Ini Pernyataan Lengkap Presiden Soal Konflik KPK Vs Polri

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers terkait konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri di Istana Negara Jakarta, Minggu (25/1/2015), malam....

  • Bambang Widjajanto Bebas Tanpa Menjawab Pertanyaan Penyidik

    Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) akhirnya dibebaskan oleh Bareskrim Polri, Sabtu dini hari WIB. Dia pun mengaku berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu....

  • Penangkapan Wakil Ketua KPK Bernuansa Politis

    Kuasa Hukum Bambang Widjajanto, Nursyahbani Katjasungkana menyatakan, penangkapan kliennya itu tak jauh dari konteks politik. Menurut dia, penangkapan BW tak bisa lepas dari pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri yang seakan dianulir oleh KPK karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi....

  • Polri Pastikan Tidak Akan Tahan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto

    Bareskrim Mabes Polri tidak akan melakukan penahanan terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto....

  • Mabes Polri Persilahkan BW Ajukan Praperadilan

    Markas Besar Kepolisian memberikan kebebasan pada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto untuk mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan tinggi negeri. Gugatan bisa dilayangkan jika Bambang keberatan dengan status tersangkanya....

  • Tim Kuasa Hukum BW Akan Mempraperadilankan Polri

    Tim Kuasa Hukum Wakil Ketua KPK Bamban Widjajanto, Nursyahbani Katjasungkana berencana mempraperadilankan Polri jika penangguhan penahanan terhadap kliennya tidak dikabulkan....

  • Pesan Presiden untuk KPK dan Polri

    Presiden Joko Widodo meminta Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bergesekan dalam menjalankan tugas masing-masing....

  • Mahfud MD : Jokowi Harus Selesaikan Masalah KPK Vs Polri

    Mantan Ketua KPK Mahfud MD menilai Presiden harus turun tangan untuk menyelesaikan perang yang terjadi antara KPK melawan Polri. Menyusul semakin meruncingnya hubungan kedua lembaga tersebut....

  • Istri BW : Keren Ayah Ditangkap Mabes Polri

    Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto setelah mengantarkan anaknya ke sekolah ternyata tak membuat keluarga pria yang akrab disapa BW itu bersedih dan terpukul. Bahkan, menurut istri BW, Sari Indra Dewi anak-anak mereka ternyata sangat bersemangat mendengar kabar sang ayah ditangkap Bareskrim Mabes Polri....

  • Ini Dia Politisi PDIP Yang Terkait Saksi Palsu

    Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sugianto Sabran, menjadi pelapor kasus keterangan palsu pada sidang sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat yang membuat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditangkap polisi hari ini....

  • Ini Kronologi Penangkapan Wakil Ketua KPK

    Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kabar penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat (23/1). Bambang ditangkap Bareskrim Mabes Polri, di jalan raya kawasan Depok, Jawa Barat sekitar pukul 7.30....

  • Presiden Bertemu KPK dan Pimpinan Polri

    Presiden Joko Widodo akan menggelar pertemuan dengan jajaran KPK dan Polri di Istana Bogor, Jumat, (23/1)....

  • Ini Keterangan Palsu Saksi di MK yang Dikaitkan dengan BW

    Namanya Ratna Mutiara. Dia memberikan keterangan sebagai saksi yang dihadirkan pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto pada persidangan sengketa pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), di MK, Senin, 28 Juni 2010....

  • Ini Pengakuan Bupati Kotawaringin Barat Soal Saksi Palsu Wakil Ketua KPK

    Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar mempertanyakan kasus rekayasa saksi dalam sidang sengketa pilkada yang menjerat Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto....

  • KPK Minta Bambang Widjajanto Dikembalikan Sebelum Bertemu Jokowi

    Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja telah menemui Wakapolri yang juga Pelaksana Tugas Kapolri Komjen Badrodin Haiti, terkait penangkapan Bambang Widjojanto, Jumat (23/1)....

  • Pimpinan KPK Datangi Mabes Polri

    Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Sompie menegaskan wakil ketua KPK Adnan Pandu berkoordinasi dengan Wakapolri berkaitan dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto....

  • Jokowi Belum Ambil Sikap Kisruh KPK Vs Polri

    Kisruh antara Polri dan KPK tak kunjung usai. Setelah Polri dikejutkan dengan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan di KPK, kini giliran lembaga antikorupsi itu yang dikejutkan dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim, Jumat (23/1) pagi....

  • Mabes Polri Akui Tangkap Wakil Ketua KPK

    Pihak Mabes Polri akhirnya mengakui adanya penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pukul 07.30 WIB di kawasan Depok....

  • Wakapolri Bantah Bareskrim Tangkap Bambang Widjajanto

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, dikabarkan telah ditangkap petugas dari Bareskrim Mabes Polri, Jumat 23 Januari 2015. Dia ditangkap saat sedang mengantar anaknya sekolah....

  • Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto Ditangkap Mabes Polri

    Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto. Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan penangkapan yang dilakukan Kepolisian terhadap Wakil Ketua KPK tersebut....

  • Hendropriyono Siap Jadi Saksi Sidang Kode Etik KPK

    Apabila penyelidikan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua KPK Abraham Samad, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang terlibat dalam Tim Pemenangan Jokowi-JK di pilpres lalu, AM. Hendropriyono, siap untuk bersaksi....

  • Ini Tanggapan KPK Soal Pertemuan Samad Dengan PDIP

    Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, KPK akan meninjau sejauh mana validitas informasi yang beredar mengenai pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi partai pengusung Joko Widodo saat pemilu presiden lalu....

  • Jaksa Agung Keluhkan Kecilnya Gaji Jaksa Ke DPR

    Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluhkan kecilnya gaji yang diterima jaksa dalam melakukan tugas penanganan hukum....

  • DPR Kecewa KPK Tidak Hadir

    Ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara Seminar Hukum bertajuk Outlook Penegakan Hukum 2014 dan Upaya Perbaikan Kinerja di Tahun 2015 menjadi buah bibir di kalangan anggota DPR....

  • PDIP dan Abraham Samad Sering Bertemu

    Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuding Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad berbohong terkait pernyataannya bahwa cerita \"rumah kaca Abraham Samad\" adalah fitnah....

  • Pakar Hukum UI : Penegakan Hukum Era Reformasi Penuh Muatan Politik

    Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji menilai dalam era reformasi seperti sekarang, tidak terhindari bahwa politic and vested interest terus membayangi sistem penegakan hukum di Indonesia....

  • 60 Dari 133 Terpidana Mati Siap Dieksekusi

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyebutkan, ada 133 terpidana mati yang belum dieksekusi. Mereka ditempatkan di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia....

  • Belum Maksimal Berkerja, Sutarman Meminta Maaf

    Mantan Kepala Polri Jenderal Sutarman mengakui belum bisa berbuat banyak untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi baik diinternal Polri maupun di masyarakat....

  • Budi Gunawan Melaporkan Pimpinan KPK Ke Kejaksaan Agung

    Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan selain melakukan gugatan praperadilan juga akan melaporkan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menandatangani penetepannya sebagai tersangka....

  • Mantan Kapolri Sutarman Tolak Tawaran Jokowi

    Usai tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Sutarman menolak mengisi kursi badan usaha milik negara ataupun duta besar dari Presiden Joko Widodo....

  • Kabareskrim : Ada Penghianat Ditubuh Polri

    Kabareskrim Irjen Budi Waseso mengakui kedekatannya dengan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Menurutnya hubungan dekat antara atasan dengan bawahan merupakan hal yang wajar....

  • Saksi Budi Gunawan Tidak Memenuhi Panggilan KPK

    Sebanyak lima saksi kasus Komjen Budi Gunawan tidak memenuhi panggilan KPK. Tiga dari enam saksi yang dipanggil KPK hari ini tidak ada satu pun yang hadir. Saksi-saksi tersebut adalah Kapolda Kaltim Irjen Pol Andayono, Brigjen (purn) Heru Purwanto dan Wakapolres Jombang Kompol Sumardji. Hanya Andoyono yang memberikan konfirmasi mengapa tidak hadir....

  • SBY : Jokowi Bersihkan Orang Orang Saya Di Pemerintahan

    Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seakan menyindir Presiden Jokowi dalam sebuah tulisan panjangnya di fanpage Facebook resminya, Senin (19/1)...

  • Jika Mengganggu Kinerja Polri Budi Gunawan Akan Dinonaktifkan

    Wakil Kepala Polri yang menjalankan tugas kepala Polri, Komjen Badrodin Haiti, mengatakan bahwa Komjen Budi Gunawan akan dinonaktifkan sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) jika status tersangkanya mengganggu kinerja. Badrodin menyebut bahwa Polri telah melaksanakan rapat dewan jabatan dan kepangkatan....

  • KPK Siap Hadapi Gugatan Polri

    Mabes Polri telah melayangkan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Gugatan ini terkait penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka pada kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji, saat Budi menjabat...

  • Pemerintah Tidak Takut Hukum Mati WNA Meski Menuai Protes

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memaklumi maraknya protes karena Indonesia menerapkan hukuman mati. Namun, dia juga berharap negara lain menghargai hukum di Indonesia....

  • Tiru Indonesia, Vietnam Hukum Mati Gembong Narkoba

    Pengadilan Vietnam menjatuhkan hukuman mati bagi delapan anggota komplotan pengedar heroin dan menjerat lima orang lainnya dengan hukuman penjara seumur hidup pada Selasa (20/1)....

  • Polri Resmi Mempraperadilankan KPK

    Genderang perlawanan oleh Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan (BG) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai ditabuh....

  • KPK Telisik Keterlibatan Ketua MPR Dalam Alih Fungsi Lahan Di Riau

    KPK akan menelisik ada tidaknya peran Zulkifli Hasan. Pasalnya, izin penetapan kawasan bukan hutan untuk dijadikan Area Penggunaan Lainnya (APL) ada di tangan Menhut....

  • Nama Ketua MPR Disebut Dalam Rekaman Sidang Kasus Korupsi Alih Lahan Di Riau

    Nama eks Menhut Zulkifli Hasan kembali disebut dalam perkara dugaan suap terkait revisi SK Kemenhut terkait perubahan area kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan. Dalam rekaman sadapan yang diperdengarkan jaksa KPK pada persidangan di Pengadilan Tipikor, Senin (19/1), nama Zulkifli Hasan jelas disebut....

  • Akhirnya Pilkada Kembali Dilakukan Secara Langsung

    Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akhirnya kembali diserahkan kepada rakyat, setelah Rapat Paripurna ke-16 DPR menetapkan Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, serta Perppu 2/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (UU)....

  • PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA Bekerjasama dengan PUSAT PENGEMBANGAN HUKUM dan BISNIS INDONESIA Menyelenggarakan Legal Short Course LEGAL DUE DILIGENCE

    Kesempatan yang sangat baik bagi para advokat, notaris, konsultan pajak, pengusaha, manager, supervisor, legal staff, company secretary, HR Manager, asosiasi/himpunan/ikatan,badan pemerintah, mahasiswa s1/s2/s3 dan publik yang berminat mengikuti Legal Short Course...

  • PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PBPA PERADI) Bekerjasama dengan PUSAT PENGEMBANGAN HUKUM dan BISNIS INDONESIA Menyelenggarakan Legal Short Course LEGAL DUE DILIGENCE

    Kesempatan yang sangat baik bagi para advokat, notaris, konsultan pajak, pengusaha, manager, supervisor, legal staff, company secretary, HR Manager, asosiasi/himpunan/ikatan,badan pemerintah, mahasiswa s1/s2/s3 dan publik yang berminat mengikuti Legal Short Course...

  • LIPI : Jokowi Memainkan Politik Balas Jasa

    Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menganggap dipilihnya para tokoh pendukung Jokowi itu sebagai bentuk balas jasa. “Belum dilihat secara jelas terkait keahlian mereka,” kata Syamsuddin saat dihubungi, Senin (19/1)....

  • AM Hendropriyono dan Mooryati Sudibyo Juga Menolak Jadi Wantimpres

    Setelah Safii Maarif menolak tawaran Presiden Jokowi untuk menjadi Wantimpres. Kini, AM Hendropriyono dan Mooryati Sudibyo juga melakukan hal yang sama. Nama keduanya digantikan oleh Malik Fajar dan Sri Adiningsih....

  • Baru Kali Ini Indonesia Punya Tiga Kapolri

    Keputusan Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman dinilai tidak lazim dan akan menciptakan kekisruhan baru di tubuh Polri. Demikian juga dengan keputusan Jokowi mengangkat Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri....

  • Warganya Dieksekusi Mati, Presiden Brasil Marah Kepada Indonesia

    Brasil, seperti Belanda, langsung memanggil pulang duta besarnya untuk Indonesia. Keputusan ini diambil karena rezim Presiden Joko Widodo tetap menghukum mati kurir narkoba Marco Archer Cardoso Moreira (53 tahun) akhir pekan lalu....

  • Belanda dan Brasil Gagal, Kini Australia Lobby Jokowi Agar Warganya Tidak Dihukum Mati

    Setelah Pemerintah Belanda dan Brasil gagal dalam melobbi Presiden Jokowi untuk tidak mengeksekusi warganya dari hukuman mati, kemarin. Kini Pemerintah Australia melakukan hal yang sama....

  • Jokowi Lantik Timsesnya Sebagai Wantimpres, Hanya Syafii Maarif Yang Tolak Jadi Wantimpres

    Presiden Joko Widodo akan melantik Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada hari ini, Senin (19/1/2015). Pelantikan dijadwalkan pada pukul 11.00 WIB. Ada sembilan orang pilihan Jokowi yang akan menjadi anggota Wantimpres....

  • Yusril : Jokowi Langgar UU Kepolisian

    Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Presiden Joko Widodo mengangkat Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri adalah keliru. Langkah ini tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian....

  • Kebiasaan Pergantian Kapolri Tidak Ikuti Aturan Hukum

    Pergantian pemerintah yang diikuti pergantian kapolri merupakan kebiasaan yang keliru dan tidak mengikuti hukum yang berlaku, kata dosen Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia....

  • Logika Hukum dan Tekanan Politik Dalam Pemilihan Kapolri

    Status tersangka yang dinyatakan KPK kepada calon Kapolri, seharusnya menjadi pertimbangan Presiden untuk melantik Kapolri BG...

  • Menkopolhukam : KPK Tidak Etis

    Presiden Joko Widodo sedang menimbang dua pilihan agar tidak terjadi kekosongan pimpinan Polri. Masa jabatan Jenderal Sutarman tak mungkin diperpanjang karena DPR sudah menggelar paripurna. Pilihan pertama, menunjuk Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) kapolri. Pilihan kedua, tetap melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri. DPR telah menyetujui Budi Gunawan menjadi Kapolri. \"Kalau memperpanjang masa pensiun Sutarman tidak bisa, karena DPR sudah menggelar sidang paripurna,\" kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (16/1/2015). Hingga siang ini, Jokowi belum menentukan pilihan. Apapun keputusannya, menurut Tedjo, Presiden Jokowi pasti berkomunikasi dengan DPR. Tedjo juga mengkritisi penetapan Budi sebagai tersangka suap oleh KPK. Menurutnya, lembaga antikorupsi itu tidak ada berkomunikasi dengan Presiden. \"Kenapa ditetapkan setelah prosesnya dimulai? Kalau memang tujuannya baik, baiknya lapor dulu ke presiden,\" tegasnya. Tedjo juga mengeluhkan proses hukum kasus besar di KPK banyak yang mangkrak. Seperti kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali....

  • Uni Eropa Protes Eksekusi Hukuman Mati Indonesia

    Wakil Presiden Uni Eropa Federica Mogherini memprotes pengumuman eksekusi enam tahanan terpidana mati di Indonesia. Dia mengatakan keputusan itu menyedihkan, ketika mayoritas bangsa mengakui penegakan hak asasi manusia, termasuk pada narapidana kejahatan berat....

  • 6 Regu Tempak di Nusa Kambangan dan Boyolali Siap Eksekusi Terpidana Mati

    Enam terpidana mati akan dieksekusi mati pada Minggu, 18 Januari 2015. Untuk melaksanakan eksekusi, Kejaksaan Agung sudah menyiapkan semua aspek, termasuk regu tembak....

  • Eksekusi Terpidana Mati Serentak Senin Dini Hari

    Kejaksaan Agung menyatakan dalam waktu dekat bersama dengan pihak terkait akan segera melakukan eksekusi hukuman mati terhadap enam terpidana mati kasus narkoba....

  • Pakar Hukum Tata Negara : Jokowi Harus Lantik Budi Gunawan

    Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menegaskan Presiden Joko Widodo tidak boleh mundur lagi dan harus segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri karena DPR sudah memberikan persetujuannya....

  • Presiden Belum Bisa Memutuskan Soal Kapolri

    Presiden Joko Widodo mengaku telah menerima surat dari DPR yang berisi persetujuan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Namun, Jokowi meminta publik untuk sabar menunggu keputusan akhir yang akan diambilnya....

  • Harga BBM Turun

    Presiden Joko Widodo siang ini, Jumat (16/1/2015) mengumumkan harga baru Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Permium dan Solar di halaman kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat....

  • KPK Baru Sadar Jadi Bahan Kampanye

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengatakan, selama ini KPK kerap ditunggangi pada saat kampanye calon presiden. Seperti dalam Pemilu Presiden 2014 lalu, kata Adnan, kedua capres selalu mengangkat kampanye antikorupsi dan mendukung penuh KPK....

  • Paripura DPR Setujui Komjen Budi Gunawan Jadi Kapolri

    Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Indonesia. Paripurna sekaligus menyetujui pemberhentian Kapolri Jenderal Sutarman....

  • Kapal Singapura Temukan Badan AirAsia QZ8501

    Bagian utama badan pesawat AirAsia QZ8501 yang kecelakaan pada Minggu (28/12/2014) baru saja ditemukan pada Rabu (14/1/2015) sore ini....

  • Pilot Air Asia QZ8501 Sebut Nama Tuhan Sebelum Jatuh

    Rekaman blackbox Air Asia yang ditemukan beberapa waktu lalu telah diperdengarkan. Luar biasa, dari rekaman tersebut terdengar suara Pilot Kapten Irianto menyebut kalimat \'Allahu Akbar\'....

  • Operasi Intelejen Amankan Jalan Budi Gunawan Jadi Kapolri

    Desakan agar Presiden Joko Widodo berpikir ulang mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI masih terus bergulir tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari Internal Polri. Pasca-ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi, Budi dianggap tak layak dicalonkan sebagai Trunojoyo 1....

  • Budi Gunawan : Saya Akan Bentuk Satgas Anti Korupsi

    Calon Kepala Kepolisian terpilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan akan membentuk tim satuan tugas khusus antikorupsi. Program ini ada dalam daftar prioritasnya di antara empat belas satuan tugas khusus lain yang akan dia bentuknya....

  • Budi Gunawan : KPK Merongrong Wibawa Pemerintah

    Calon Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan, menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengganggu kewibawaan pemerintah dan institusi Polri dengan menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi....

  • Meski Tersangka Budi Gunawan Mulus Jadi Kapolri

    Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Budi Gunawan untuk diangkat menjadi Kapolri menggantikan Jendral Sutarman. Seusai menjalani serangkaian uji kelayakan yang dijalaninya di Komisi III DPR, Komjen Budiman bersyukur dirinya bisa diterima oleh DPR untuk menjadi Kepala Kepolisian Indonesia....

  • Beredar Foto Mesra Ketua KPK Bersama Putri Indonesia 2014

    Setelah menetapkan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut. Kini Ketua KPK Abraham Sama mendapatkan serangan dengan munculnya foto-foto mesra bersama Putri Indonesia 2014, Elvira Devinamirayanti. Dalam kacamata orang awam, sekilas foto itu memang sangat asli. Andai kata diedit, permak yang dilakukan begitu rapi....

  • MA Minta Dilibatkan Dalam Pembahasan PP soal PK

    Mahkamah Agung berharap bisa dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai batasan Peninjauan Kembali atau PK. Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengetakan keterlibatan tersebut dimaksudkan agar MA dapat tetap menangani PK tanpa harus menentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan PK dapat diajukan berkali-kali....

  • Presiden Terkejut Budi Gunawan Jadi Tersangka

    Presiden Jokowi merasa terkejul mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut. Seketaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Presiden mengikuti isu hukum Budi Gunawan sejak tahun 2008 yang lalu namun tidak ada kepastian hukum....

  • Ini Tanggapan Calon Kapolri Soal Statusnya Sebagai Tersangka

    Calon Kepala Polri Jenderal Budi Gunawan mengaku akan mengikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ia merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi....

  • Kronologi Penentapan Calon Kapolri Sebagai Tersangka

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi setelah melakukan penyelidikan selama enam bulan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pengusutan kasus Budi berawal dari laporan masyarakat pada Juni hingga Agustus 2014 bahwa ada dugaan transaksi mencurigakan....

  • KPK : Rapot Budi Gunawan Merah

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan bahwa Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan mendapatkan rapor merah saat penelurusan rekam jejak calon menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo....

  • Ini Rekam Jejak Calon Kapolri Tersangka KPK

    KPK telah menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka soal rekening gendut. Temuan PPATK 19 Agustus 2008, jumlah harta kekayaan Budi sebanyak Rp 4,6 miliar. Budi juga tercatat bersama anaknya pernah membuka rekening dan menyetor uang Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar....

  • Calon Kapolri Jokowi Jadi Tersangka Kasus Suap

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut. Adapun Budi Gunawan merupakan calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo....

  • Setelah FDR, Kini CVR AirAsia QZ8501 Berhasil Dievakuasi

    Ditjen Perhubungan Laut membenarkan Cockpit Voice Recorder AirAsia QZ8501 telah dievakuasi, Selasa (13/1/2015). Alat untuk merekam percakapan di kokpit ini sudah dievakuasi dari KN Jadayat ke KRI Banda Aceh....

  • Surat CEO AirAsia Buat Para Pelanggan

    Merasa terpukul dengan musibah yang menimpa maskapai miliknya dan turut berduka terhadap keluarga korban. CEO AirAsia Tony Fernandes pun melayangkan surat kepada seluruh pelanggannya. Surat tersebut menggambarkan perasaan Tony terhadap jatuhnya pesawat AirAsia QZ8510....

  • Menteri Susi : Tertangkap Mencuri Ikan, Kapal Berbendera Panama Harus Ditenggelamkan

    Meteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menginginkan agar kapal besar pencuri ikan MV. HAI FA berbendera Panama yang ditangkap di Laut Arafura oleh TNI AL ditenggelamkan....

  • Golkar Kubu Ical Telah Daftarkan Gugatan Terhadap Agung Laksono ke PN Jakbar

    Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo mengatakan seluruh dewan pimpinan daerah (DPD) I Provinsi dan DPD II kabupaten-kota serta ormas Golkar se-Indonesia mendukung langkah Aburizal Bakrie menempuh jalur hukum dengan menggugat balik Agung Laksono ke pengadilan....

  • KMP Dukung Calon Kapolri

    Tampaknya dukungan terhadap calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan sudah mulai menguat di DPR. Sinyalemen itu mulai terlihat dari isyarat yang diberikan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen....

  • Kalangan Pakar Hukum Minta KPK Stop Pencitraan

    Pakar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita heran dengan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru reaktif mengenai penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Padahal, Budi Gunawan sudah lama diisukan memiliki rekening gendut jauh sebelum ditunjuk Jokowi....

  • TNI Serahkan Kotak Hitam ke KNKT

    Kotak Hitam berupa Flight Data Recorder pesawat AirAsia QZ8501 berhasil ditemukan dan dibawa oleh tim penyelam gabungan TNI Angkatan Laut dari dasar laut di Selat Karimata, dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin (12/1/2014). Kotak hitam tersebut kemudian diserahterimakan secara simbolis kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)....

  • Anwar Usman Terpilih Jadi Wakil Ketua MK 2015-2017

    Setelah empat putaran pemilihan, akhirnya Anwar Usman terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi perioden 2015 sampai 2017. Sebelumnya terdapat tiga calon Wakil Ketua, yaitu Anwar Usman, Aswanto, dan Patrialis Akbar....

  • Ini Daftar Kekayaan Ketua MK

    Harta Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Arief Hidayat mencapai Rp 2,026 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan Arief pada 23 Januari 2013....

  • Arief Hidayat Menjadi Ketua MK

    Hakim konstitusi Arief Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2015-2017....

  • Kisruh Indonesia-AS di Masa Lalu Bisa Ganggu Investigasi Air Asia

    Dilansir dari The Wall Street Journal, sejarah hubungan penyelidikan kecelakaan pesawat Amerika Serikat (AS) dan Indonesia pernah renggang terkait beberapa peristiwa pada akhir 1990an. Menurut pejabat di AS, hal ini dapat memengaruhi penyelidikan terhadap kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501....

  • Perbedaan Penunjukan Calon Kapolri SBY Vs JKW

    Kontroversi Pencalonan Jenrdal Budiman Sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi terus bergulis di masyarakat. Hal itu dikarenakan, Jokowi dinilai melupakan program \"reformasi penegakan hukum yang bebas korupsi\" yang ia janjikan saat kampanye pemilihan presiden....

  • FDR dan CVR Air Asia Ditemukan Beda 20 Meter

    Tim penyelam TNI AL berhasil mengangkat Flight Data Recorder (FDR) Pesawat AirAsia QZ8501 dan sedang berusaha mengevakuasi Cockpit Voice Recorder (CVR). Direktur Operasional Basarnas, Marsma SB Supriyadi, memastikan 2 bagian black box tersebut terpisah hanya dengan jarak 20 meter....

  • Ini Kata CEO Air Asia Soal Kotak Hitam

    CEO Air Asia Tony Fernandes mengaku percaya dengan informasi yang mengatakan kotak hitam Air Asia QZ8501 telah ditemukan oleh tim evakuasi gabungan. Tony mengaku belum mendapatkan informasi resmi perihal penemuan kotak hitam. Namun, hingga saat ini kata dia ia terus memikirkan keseluruhan badan pesawat yang masih hilang begitu juga dengan korban-korban yang terjebak di dalamnya....

  • Kotak Hitam Air Asia Sudah Terevakuasi

    Kepala Basarnas memastikan black box AirAsia QZ8501 yang selama ini dicari sudah ditemukan oleh tim yang berada di lokasi pencarian. Kepala Basarnas Marsekal Madya FHB Soelistyo menyebut pesawat ditemukan di bawah puing pesawat....

  • Kotak Hitam Air Asia QZ8501 Ditemukan

    Hari ke-15 pencarian AirAsia QZ8501 berbuah hasil menggembirakan. Keberadaan black box atau kotak hitam pesawat AirAsia QZ8501 akhirnya ditemukan....

  • Ini Kesepakatan Bersama Jaksa Agung,Menkumham dan Menkopolhukam Soal PK dan Grasi

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, kementeriannya beserta Kejaksaan Agung dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan telah menandatangani kesepakatan mengenai pengajuan peninjauan kembali dan grasi. Kesepakatan tersebut merupakan hasil tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang menyatakan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari sekali....

  • Maskapai Milik Menteri Susi Langgar Izin Terbang

    Dugaan Kementerian Perhubungan mengenai banyaknya maskapai penerbangan yang melakukan pelanggaran izin terbang, terbukti benar....

  • Buntut Kasus Air Asia, Pemerintah Membekukan 61 Rute Penerbangan 5 Maskapai

    Kementerian Perhubungan menjatuhkan sanksi kepada lima maskapai penerbangan karena melanggar izin penerbangan. Sanksi diberikan dengan membekukan 61 penerbangan dari maskapai tersebut....

  • Pemerintah Libatkan KPK Bahas Batas Waktu PK

    Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta institusi lainnya melakukan rapat koordinasi untuk membahas mengenai batas waktu pengajuan peninjauan kembali (PK)....

  • Kota Mataram Beri Sanksi Tegas Perusahaan Yang Melarang Jilbab

    Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh meminta agar perusahaan yang melarang karyawannya berhijab harus siap meninggalkan Kota Mataram, karena hal itu tidak sejalan dengan visi dan misi kota yang maju, religius dan berbudaya....

  • 11 Pengemplang Pajak Terkena Sanksi Gijzeling

    Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bakal menerapkan kebijakan gijzeling atawa paksa badan kepada wajib pajak (WP) pengemplang pajak. Langkah ini ditempuh untuk mengejar target penerimaan pajak di tahun ini yang dipatok Rp 1.380 triliun....

  • Ini Daftar Pengadilan Tinggi Yang Menangani Sengketa PILKADA

    Mahkamah Agung (MA) sudah siap untuk menangani kasus sengketa Pilkada 2015 yang sejak Perppu 1/2014 berlaku, diajukan ke Pengadilan Tinggi (PT) yang ditunjuk oleh MA....

  • Sinyal Kotak Hitam Air Asia Terditeksi

    Kapal Navigasi Jadayat mendeteksi lokasi kotak hitam atau black box pesawat AirAsia QZ8501 di Selat Karimata, dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sinyal yang didapat melalui sistem sonar tersebut terdeteksi pada Jumat (9/1/2014) pagi....

  • Inilah Penerbangan Paling Aman Versi AirlineRating.com

    Apa yang terjadi pada Malaysia Airlines MH370 dan MH17 serta AirAsia QZ8501 membuat kita bertanya-tanya adakah maskapai penerbangan yang aman untuk digunakan jasanya? Untuk itu, rasanya daftar maskapai penerbangan paling aman versi AirlineRatings.com berikut ini bisa cukup membantu....

  • Mantan Jubir Mabes Polri Jadi Kapolda Banten

    Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Sutarman menitipkan sejumlah pesan pada Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Boy Rafly Amar yang dilantik sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten menggantikan Brigjen M Zulkarnaen yang memasuki masa pensiun di Rupatama Mabes Polri, Jumat (9/1)....

  • Meski Sudah Dekat Asian Games Jakarta Belum Punya Payung Hukum

    Payung hukum penyelenggaraan Asian Games 2018 belum juga keluar hingga kini. Padahal, dengan waktu yang kian mepet hal itu sangat penting untuk segera dituntaskan....

  • FH Undip dan KPK Bentuk Tim Rekam Persidangan

    SEMARANG - Ada yang unik pada persidangan kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. Sejumlah anak muda terlihat sibuk memasang alat rekam di berbagai sudut ruangan dan mengamati semua jalannya persidangan dari awal hingga akhir pada monitor kecil di depan mereka....

  • Kuasa Hukum WNA Terpidana Mati Sambangi Kejagung

    Utomo Karim, kuasa hukum dari terpidana mati Warga Negara Asing (WNA) asal Brasil MACM menyambangi Kejaksaan Agung pada Kamis (8/1). Maksud dari kedatangannya adalah ingin memastikan ihwal kliennya yang akan dieksekusi dalam waktu dekat....

  • Berita Duka Cita

    Innalillahi Wainnailaihi Rojiun. Sesungguhnya kita milik ALLAH SWT dan kepada-NYA kita kembali. Menyampaikan berita duka dan turut berbelasungkawa yang mendalam serta merasa turut kehilangan dengan telah berpulang ke Rahmatullah sejawat Advokat...

  • Ahli Hukum dan Kebijakan Anak Indonesia Ini Masuk Nominasi Forbes

    Seorang pemuda keturunan Indonesia, James Richards (27), masuk dalam nominasi Forbes 30 Under 30 bidang Hukum dan Kebijakan....

  • Ternyata Izin Terbang Air Asia QZ 8501 Sah

    AirAsia dinilai sudah menjalankan semua prosedur yang dibutuhkan dalam penerbangannya ke Singapura, pada 28 Desember lalu. Terutama dalam persoalan mengajukan slot penerbangan yang belakangan ramai diperbincangkan....

  • Belum genap 1 tahun, Presiden Jokowi sudah mengawasi 343 Media

    Dalam kurun hampir tiga bulan ini kita menganalisis oleh mesin intelijen media manajemen dari 343 media diawasi Intelejen Jokowi...

  • Ekor Air Asia QZ 8501 Ditemukan

    Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya F Henry Bambang Soelistyo mengatakan bagian ekor pesawat Air Asia QZ8501 sudah ditemukan....

  • 2 WNA Terpidana Mati Segera Dieskusi

    Kejaksaan Agung akan melakukan eksekusi terpidana mati 2 warga negara asing yaitu ND warga negara Malawi dan MACM warga Brasil. Keduanya terpidana mati kasus narkoba....

  • I Dewa Gede Palguna gantikan Hamdan Zoelva sebagai Hakim MK

    Teka- teki siapa yang akan menggantikan hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva akhirnya terjawab. Adalah pengajar hukum tata negara di Universitas Udayana Bali, I Dewa Gede Palguna, dipilih menggantikan Hamdan Zoelva yang habis masa jabatannya 7 Januari ....

  • DPD : Penegak Hukum sering hambat pembangunan daerah

    Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyayangkan sikap aparat penegak hukum di daerah yang sering mengganggu kepala daerah dalam melaksanakan proyek pembangunan....

  • Pergantian Kapolri bisa dipercepat

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, tidak menutup kemungkinan pergantian Kapolri ada percepatan menyusul akan pensiunnya Kapolri Jendral Polisi Sutarman pada Oktober mendatang....

  • Ini Penerbangan yang dilarang dari Surabaya

    Butut kasus perubahan jadwal tanpa izin Air Asia QZ 8501 yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pada 28 Desember 2014. Kementrian Perhubungan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap system pemberangkatan pesawat di Bandara Juanda, Surabaya....

  • UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2015

    Ujian Profesi Advokat tahun 2015 yang akan diselengggarakan di beberapa Kota di Indonesia...

  • Allianz belum memastikan membayar asuransi penumpang QZ 8501

    Allianz sebagai pimpinan konsorsium asuransi Air Asia belum bisa memberikan komentar mengenai tidak adanya izin terbang QZ 8501 yang hilang di Selat Karimata, 28 Desember 2014 lalu. Wendy Koh, Head of Communications Asia Allianz, belum banyak berkomentar banyak soal teknis pembayaran klaim asuransi atas insiden tersebut....

  • Ini Dia list Jaksa Nakal

    Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Jasman Pandjaitan mengungkapkan selama tahun 2014 ada lima jaksa nakal yang diusut kasusnya oleh Kejaksaan...

  • Pemerintah akan rekrut TNI jadi Sipir

    Kementerian Hukum dan HAM akan merekrut anggota TNI menjadi tenaga sipir penjaga penjara. Rekrutmen dilakukan mengingat kebutuhan sumber daya manusia untuk menjaga keamanan di Lembaga Pemasyarakatan masih diperlukan....

  • Peradi siap bantu keluarga korban Air Asia

    Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Otto Hasibuan menyatakan ada 2 hal yang bisa dituntut oleh keluarga korban kepada pihak Air Asia atas kecelakaan pesawat tersebut....

  • KPK akan selidiki pemberian izin terbang Surabaya-Singapura Air Asia

    Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyelidiki kemungkinan adanya dugaan maladminitrasi proses pemberian izin terbang Air Asia QZ8501 yang naas di selat Karimata....

  • Dugaan Mafia Hukum di Kasus Paedofil Pangeran Inggris

    Sekelompok pengacara beken membujuk penuntut untuk menandatangani perjanjian kontroversial, yang akan memberikan Pangeran Andrew perlindungan dari tuntutan hukum. Demikian dikutip dari laporan Daily Mail, Minggu, 4 Januari 2015....

  • Singapura : Penerbangan Air Asia 28 Desember 2014 Legal atau Sah

    Meski Kementrian Perhubungan Indonesia menyatakan bahwa penerbangan Air Asia pada 28 Desember 2014 lalu adalah ilegal. Namun, Otoritas penerbangan sipil Singapura (CAAS), dalam situs resminya www.caas.gov.ag, menyatakan status operasi penerbangan AirAsia QZ8501 pada Minggu 28 Desember 2014 adalah legal....

  • 10 Tips Usir Malas Usai Libur Panjang

    Liburan panjang bisa membuat Anda bahagia. Pikiran lebih segar, produktivitas pun meningkat. Namun, terlalu terlena dengan liburan justru bisa membuat Anda uring-uringan saat hari pertama kerja. Bukannya bersemangat, Anda malah asyik dengan lamunan sembari terkenang foto-foto indah saat liburan....

  • Pemerintah didesak untuk konsisten jalankan PP 99/2012

    Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dan jajaran Dirjen Pemasyarakatan harus konsisten menjalankan PP 99 tahun 2012 yang mengatur pengetatan pemberian remisi dan PB untuk koruptor. Artinya hanya koruptor yang berstatus justice colaborator (JC) yang berhak mendapatkan remisi atau PB....

  • Pembatasan waktu PK demi kepastian Hukum

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto menyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali perlu dibatasi demi adanya kepastian hukum. Pemerintah memang menginginkan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang membatasi PK....

  • Yusril siap hadapi OC Kaligis sidang perdana Golkar hari ini

    Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono menunjuk pengacara OC Kaligis sebagai kuasa hukum untuk mendampingi sengketa perselisihan partai menghadapi Aburizal Bakrie, Ketua Umum versi Munas Bali....

  • Susi : saya butuh KSAL yang berani

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara soal kriteria kepala staf TNI Angkatan Laut (KSAL) yang akan segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Susi menegaskan, perairan Indonesia butuh KSAL yang berani menjaga kedaulatan laut Indonesia....

  • 32 Ribu Napi akan dapat Kartu Sakti Jokowi

    Sebanyak 32 ribu narapidana, mulai tahun depan akan mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS). Narapidana mendapatkan salah satu produk \"kartu sakti\" Presiden Jokowi itu karena dinilai sebagai kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan....

  • BIN ingatkan ancaman Natal dan Tahun Baru

    Badan Intelijen Negara (BIN) mendeteksi adanya potensi ancaman provokasi kelompok radikal menjelang pelaksanaan Hari Raya Natal. Oleh karena itu, BIN mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai provokasi itu dan tetap menjaga kedamaian....

  • Benerkah Korut Pakai Internet

    Korea Utara dikenal sebagai negara yang sangat tertutup. Bahkan, mereka sangat takut warganya bisa mengakses internet dan terhubung ke dunia luar. Di zaman yang serba digital ini, hal tersebut memicu pertanyaan, seperti apa sebenarnya koneksi internet di Korea Utara?...

  • NU dukung Jokowi hukum mati pengedar dan bandar Narkoba

    Nahdlatul Ulama mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk menolak grasi atas eksekusi hukuman mati para bandar dan pengedar narkoba. NU yang merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar di negeri ini menegaskan bahwa para penjual barang haram tersebut memang layak diganjar hukuman terberat....

  • MK kabulkan gugatan Muhammadiyah soal UU Ormas

    Permohonan uji materi yang diajukan PP Muhammadiyah? ke MK terkait UU Ormas telah dikabulkan MK. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyambut baik keputusan MK ini....

  • Ini dia 5 kandidat Hakim MK

    Panitia Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan lima calon yang lolos seleksi wawancara tahap I. Kelima orang yang lolos itu mendapatkan tiket untuk mengikuti tes kesehatan dan wawancara tahap II....

  • MA Hukum Bos Perusahaan Ilegal Mining 18 bulan

    Mahkamah Agung (MA) menyatakan Dirut PT BBK, Muztav Sjab, melakukan illegal mining di kawasan hutan lindung di Sumatera Selatan (Sumsel). Oleh karenanya, MA memutuskan menjatuhkan pidana berupa hukuman 18 bulan penjara kepada Muztav....

  • KPK sita harta Ketua DPRD Bangkalan

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lima kendaraan mewah milik Fuad Amin Imron terkait pengembangan kasus dugaan jual beli gas alam di Bangkalan, Madura, Jawa Timur....

  • Jeritan Ibu terpidana kasus JIS

    Ibunda Virgiawan alias Awan terdakwa kasus kekerasan seksual di Jakarta International School (JIS), Murni Hermawati (43) menegaskan anaknya tidak bersalah. Bahkan Murni menganggap anaknya dizalimi oleh para penyidik....

  • Kuasa hukum terdakwa kasus JIS ajukan banding

    Kuasa hukum terdakwa kasus kekerasan seksual di Jakarta International School (JIS), Virgiawan Amin dan Agun Iskandar (Agun), Patra M Zen, siap mengajukan banding ke pengadilan tinggi menyusul vonis 8 tahun bagi kliennya. Vonis itu dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan....

  • Virginia terdakwa kasus JIS lainnya divonis 8 tahun penjara

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara terhadap Virgiawan Amin alias Awan, terdakwa kasus kekerasan seksual siswa Jakarta International School (JIS)....

  • Terdakwa kasus JIS di vonis 7 tahun penjara

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp100 juta terhadap terdakwa kasus kekerasan seksual Jakarta International School (JIS), Afrisca Setyani....

  • RUU PUB wadah kerukunan umat beragama

    Kementerian Agama menyusun Draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB). Nantinya aturan itu dimaksudkan sebagai wadah hukum supaya umat beragama terlindungi dalam menjalankan ibadah....

  • Pengumuman Pengambilan Serifikat Ujian Profesi Advokat Tahun 2014 Gelombang II

    Pengumuman tentang pengambilan Sertifikat Ujian Profesi Advokat 2014 Gelombang II...

  • Undangan Perayaan Natal PERADI Tahun 2014

    Bersama ini disampaikan undangan Perayaan Natal PERADI Tahun 2014...

  • Pengumuman Libur Hari Raya Natal & Tahun Baru 2015

    Sehubungan dengan libur hari Raya Natal 25 Desember 2014 serta menyambut Tahun Baru 1 Januari 2015...

  • Politisi PDIP resmi jadi Wagub DKI

    Djarot Saiful Hidayat resmi menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Djarot menjadi DKI 2 setelah diambil sumpahnya dalam pelantikan yang dilaksanakan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/12), sekitar pukul 13.15 WIB....

  • Yusril ditunjuk sebagai penasehat hukum Ical vs Agung di pengadilan

    Tidak mau kalah dipengadilan melawan kubu Agung Laksono, Ketum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) menunjuk Yusril Iza Mahendra sebagai kuasa hukum untuk mengantisipasi gagalnya penyelesaian konflik internal melalui Mahkamah Partai....

  • Busyro pensiun mulai hari ini

    Mulai hari ini, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas telah habis masa jabatannya. Namun penggantinya baru akan dipilih oleh DPR pada Januari 2015. Dalam UU KPK No 30 Tahun 2002 tentang KPK diatur bahwa pimpinan berjumlah lima orang. Dengan pensiunnya Busyro, maka pimpinan hanya berjumlah empat orang....

  • Menko Polhukam: Penghancuran Kapal Illegal Fishing untuk Tegakkan Hukum

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali menegaskan komitmennya untuk memburu dan menangkap kapal asing yang mencari ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Tercatat sudah 30 kapal asing yang disita dan diledakkan pemerintah....

  • Eks Dirut Pertamina EP diperiksa KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Direktur PT Pertamina EP Tri Siwindono, Selasa (16/12). Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap jual beli gas alam di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dengan tersangka Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko (ABD)...

  • Pemerintah anggap sah dua kubu golkar

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly mengatakan, pihaknya menilai surat-surat yang diajukan oleh Munas Bali dan Munas Ancol sah. Namun, pihaknya tidak dapat mengambil keputusan karena masih ada persoalan di internal Golkar....

  • Peradi Mau Surati Jokowi Tolak Todung dan Refly

    Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menolak keberadaan dua anggota tim seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Todung Mulya Lubis dan Refly Harun....

  • Ahok minta ICW cek gaya hidup pejabat DKI

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta bantuan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk mengecek gaya hidup para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta....

  • KHN dibubarkan Jokowi

    Dalam rangka efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 176 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non Struktural....

  • Tipis harapan buka kembali kasus Munir

    Peluang kembali dibukanya penyidikan kasus kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib, oleh Polri tipis. Proses penyidikan yang telah dijalani di masa lalu sudah memakai seluruh sumber daya kepolisian....

  • Pemred The Jakarta Post jadi tersangka

    Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Penistaan agama yang dimaksud terkait dengan gambar karikatur ISIS yang dimuat di Jakarta Post edisi 3 Juli 2014....

  • Kapal nelayannya ditenggelamkan Vietnam ultimatum Indonesia

    Kementerian Luar Negeri Vietnam Kamis (11/12/2014) telah melangsungkan pembicaraan serius dengan Indonesia mengenai insiden penenggelaman kapal-kapal nelayannya....

  • Hukuman Mati masih dimungkinkan di Indonesia

    Yasonna Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna mengatakan bahwa berdasarkan konstitusi, hukuman mati masih dimungkinkan untuk dilaksanakan di Indonesia....

  • Eks Wakakorlantas didakwa memperkaya diri

    Bekas Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Wakakorlantas) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo didakwa menyalahgunakan wewenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di proyek pengadaan simulator uji klinik pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) tahun anggaran 2011. Atas perbuatannya, Didik diduga merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum sebesar Rp 50 juta dari proyek itu....

  • Indonesia punya pengadilan perikanan

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan meresmikan Pengadilan Perikanan di Ambon, Maluku. Penambahan ini untuk mengadili para pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia....

  • BNN : Berantas Penggunannya bukan Narkobanya

    Penyuluh Badan Narkotika Nasional (BNN), Yudi Kusmayadi, mengatakan, sejatinya narkoba adalah obat yang biasa digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sehingga tidak mungkin dapat diberantas secara tuntas....

  • Jokowi tolak grasi terpidana mati kasus narkoba

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan menolak pengajuan grasi 64 terpidana mati kasus narkotika. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut ada 20 narapidana yang berstatus siap dieksekusi setelah presiden meneken keputusan penolakan grasi....

  • DPR dukung Kejaksaan secepatnya eksekusi terpidana mati

    DPR menilai hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba, terorisme dan korupsi di Indonesia tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin menegaskan tiga kasus tersebut kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap masyarakat....

  • Sengketa Repo warnai kasus pasar modal Indonesia

    Dalam kurun waktu 2013-2014 kasus yang sering muncul di industri pasar modal adalah terkait dengan transaksi repurchase agreement (repo), khususnya repo saham. Tranasksi ini memicu pemilik saham kesulitan memperoleh kembali asetnya tersebut....

  • Menhub terbitkan larangan merokok di angkutan umum

    Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengeluarkan aturan larangan merokok di dalam sarana angkutan umum. JA Barata dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta Rabu (10/12) mengatakan, aturan larangan merokok di angkutan umum tersebut telah dituangkan langsung oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melalui Surat Edaran No. SE 29 Tahun 2014 tentang Larangan Merokok di Dalam Sarana Angkutan Umum....

  • Kontroversi hukum cambuk ala Ponpes Al Urwatul Wutsqo

    Kontroversi Hukuman ala Pondok Pesantren kembali meresahkan masyarakat setelah adanya video hukum cambuk di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo, Jombang, Jawa Timur. Berbagai reaksi muncul di masyarakat karena hal itu bertentangan dengan hukum positif di Indonesia....

  • Pembunuh Ade Sara divonis 20 tahun

    Terdakwa kasus pembunuhan terhadap Ade Sara Angelina Suroto, Assyifa Ramadhani (19), dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat....

  • Jokowi janji bebaskan aktivis HAM Eva Bande

    Selain berbicara mengenai penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Peringatan Hari HAM se Dunia, di Istana Yogyakarta, Selasa (9/12) juga menyinggung mengenai nasib aktivis HAM asal Palu, Sulawesi Tengah, Eva Susanti Hanafi Bande....

  • KPK tengah dalami keterlibatan Pertamina dalam suap gas di Madura

    Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami dugaan keterlibatan PT Pertamina dalam kasus dugaan suap terkait jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan yang menyeret Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron....

  • Menemukan Penyimpangan di Kemensos? Laporkan Via Online

    Kementerian Sosial meluncurkan Whistle Blowing System Online untuk pelaporan dugaan tindakan penyimpangan internal, seperti korupsi....

  • Menteri Khofifah, Malaikat Izrail, dan Suap

    Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan dalam sepekan tiga sahabatnya meninggal dunia. Ketiga sahabatnya tersebut meninggal secara mendadak, tanpa didahului dengan riwayat sakit terlebih dulu....

  • KPK Periksa Kadin Perkebunan Riau

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (9/12) menjadwalkan pemeriksaan Kepala Dinas (Kadin) Perkebunan Riau Zulher, terkait kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dengan tersangka Gubernur non aktif Riau, Annas Maamun (AM). Zulher dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi. \"Yang bersangkutan, diperiksa sebagai saksi dari tersangka AM (Annas Maamun),\" kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Selasa (9/12). Seperti diketahui, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Keduanya yakni, Annas Maamun dan Gulat Manurung. Annas dan Gulat diamankan dalam operasi tangkap tangan di perumahan mewah Kompleks Grand Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (25/09). Dalam OTT itu diketahui, Annas disangka menerima suap senilai Rp2 miliar dari Gulat berkaitan dengan proses alih fungsi hutan. Barang bukti yang berhasil disita dalam OTT meliputi 156.000 dollar Singapura dan Rp 500 juta. Selain dugaan suap alih fungsi lahan, duit tersebut juga diduga merupakan bagian dari ijon proyek-proyek lainnya di Provinsi Riau. Sebagai pihak penerima suap, Annas disangka melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementar Gulat sebagai pihak pemberi dijerat pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi....

  • Komitmen Penegakan Hukum Jokowi Dipertanyakan

    Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Univesitas Gadjah Mada (Pukat FH UGM) menilai Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak bisa terlepas dari politik tawar menawar....

  • Tahun depan, napi bisa kuliah S1 hukum

    Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berencana mengadakan program pendidikan strata 1 di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan bagi narapidana....

  • Penenggelama 5 kapal Thailand akan disaksikan Jokowi

    Presiden Jokowi akan menyaksikan secara langsung penenggelaman lima kapal nelayan Thailand yang tertangkap mencuri ikan diperairan Indonesia. Melalui video teleconference Presiden akan menyaksikan penenggelaman ke lima kapan itu di Perairan Pontianak, Kalimantan Barat. Penenggelaman kapal rencananya akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2014 atau bertepatan dengan hari Nusantara oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti....

  • Boom! Tiga kapal nelayan Vietnam pencuri ikan ditenggelamkan

    Boom! Tiga kapal nelayan Vietnam yang mencuri ikan di perairan Indonesia akhirnya diledakkan. Aksi peledakan tersebut dikawal KRI Sultan Hasanuddin, KRI Barakuda-633 dan KRI Todak-631....

  • Status Tersangka Budiono Gegerkan KPK

    Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saling bantah terkait penetapan mantan Wapres Budiono sebagai tersangka kasus Bank Centrury. Hal ini membuat masyarakat dan Budiono sendiri marasa bingung mana yang benar pernyataan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Adnan Pandu Praja atau Pernyataan Wakil Ketua Busyro Muqodas ?...

  • Mantan Wapres Budiono tersangka kasus Century?

    Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja menyebutkan Mantan Presiden, Boediono sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ia terjerat dalam kasus Bank Century....

  • OJK akan ubah ketentuan modal sekuritas

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membuat ketentuan baru terkait modal kerja bersih disesaikan (MKBD) yang harus dipenuhi oleh perusahaan efek....

  • Putra Medan Ahli Hukum Luar Angkasa pertama di Indonesia

    Tapi ahli hukum bermarga Sihombing ini tidak biasa. Dia berbeda dan langka. Ia ahli hukum luar angkasa, suborbital law....

  • Pemerintah Jokowi Dilema Perppu Pilkada

    Pakar hukum tata negara mengingatkan pemerintah terkait terbukanya peluang terjadinya kekosongan hukum di Indonesia. Itu kalau benar DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan SBY menjelang akhir masa baktinya....

  • Putra Politisi Demokrat dituntut 7,5 penjara kasus Videotron Kemenkop

    Jaksa Penuntut Umum kasus korupsi di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) tahun anggaran 2012 menuntut 7,5 tahun penjara kepada tersangka Riefan Avrian....

  • Pemerintah All Out golkan Perppu Pilkada di DPR

    Pemerintah memastikan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak dapat ditawar-tawar. Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya keras agar DPR bisa menerima perppu yang diajukan oleh pemerintah era presiden Susilo Bambang Yudhoyono....

  • KPK : Ada oknum TNI AL dalam Operasi tangkap tangan semalam

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad memastikan adanya oknum TNI Angkatan Laut dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Bangkalan, Madura, Selasa dini hari, 2 Desember 2014....

  • Gerindra siap beri bantuan hukum ke Ketua DPRD Bangkalan

    Partai Gerindra mempertimbangkan memberi bantuan hukum kepada kadernya Fuad Amin yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Semalam...

  • JK : Kebijakan harusnya tidak dipidanakan

    Pemerintah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak memperkarakan kebijakan yang diambil pemerintah. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla jika kebijakan diperkarakan maka birokrasi tidak akan bisa berjalan karena takut akan dituduh korupsi....

  • Fuad Amin ditangkap karena suap ijin migas

    Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap dari pihak swasta, kemarin....

  • KPK tangkap tangan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin

    Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan, Senin (2/12/2014) malam. Operasi tangkap tangan tersebut berlangsung di Bangkalan, Jawa Timur....

  • Konferensi Internasional

    Konferensi Internasional 4th Asia Pacific Regional Forum Conference: Borderless Asia yang akan diselenggarakan di Singapura...

  • Ditjen Pajak akan kejar artis tak punya NPWP

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Mardiasmo akan memburu artis yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan memberantas mafia pajak guna meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak....

  • PENGUMUMAN SERTIFIKAT UJIAN PROFESI ADVOKAT (UPA) TAHUN 2014 GELOMBANG II (DUA)

    Kepada seluruh peserta UPA Tahun 2014 Gelombang II yang telah dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keputusan Panitia Ujian Profesi Advokat Tahun 2014 Gelombang II Nomor: 006/PUPA-PERADI/2014 yang berdomisili di daerah JABODETABEK...

  • PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PBPA PERADI) Bekerjasama dengan PUSAT PENGEMBANGAN HUKUM dan BISNIS INDONESIA Menyelenggarakan Legal Short Course BILINGUAL CONTRACT DRAFTING

    Kesempatan yang sangat baik bagi para advokat, notaris, konsultan, pengusaha, manager, supervisor, legal staff, company secretary, HR Manager, asosiasi/himpunan/ikatan,badan pemerintah, mahasiswa s1/s2/s3 dan publik yang berminat...

  • Kubu KIH tolak ikut rapat di DPR sebelum revisi UU MD3 selesai

    Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menegaskan, fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat baru akan mengikuti rapat pada alat kelengkapan DPR setelah revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) selesai....

  • Dendam,Ibu ini habisi 25 anggota Taliban yang membunuh anaknya

    Seorang ibu yang berduka di Afganistan melancarkan aksi balas dendam berdarah terhadap kaum militan Taliban yang menembak mati putranya. Ibu itu menembak mati 25 militan Taliban dan melukai lima orang lainnya dalam sebuah pertempuran bersenjata selama tujuh jam....

  • Mungkinkah nasib Golkar sama dengan PPP

    Menjelang munas Partai Golkar telah terjadi perpecahan di tubuh partai bergambar beringin tersebut. Dua kubu yang bertikai di partai Golkar tersebut yaitu kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono. Merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh kubu Aburizal Bakrie, Agung Laksono pun melayangkan surat kepada Kementrian Hukum dan HAM, kemarin, Rabu (26/11)...

  • Kejagung periksa 2 notaris terkait korupsi di Kemenkumham

    Kejaksaan Agung hari ini memeriksa dua saksi dugaan korupsi gratifikasi di Kementrian Hukum dan HAM. Kedua saksi yang diperiksa itu ialah Ni Luh Gede Wija – Notaris di Kabupaten Badung dan Etta Margaretha – Notaris di Kota Palembang....

  • Kejari Langkat Ajukan Sidang Korupsi Tanpa Kehadiran Tersangka

    Kejaksaan Negeri Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengajukan ke persidangan korupsi secara in absentia (tanpa kehadiran tersangka) karena tersangkanya melarikan diri. Namun, kasus itu tetap dilanjutkan agar segera memiliki kepastian hukum....

  • Yusril: Jika Perppu Pilkada Ditolak, Akan Ada Kevakuman Hukum

    Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, akan terjadi kevakuman hukum jika DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Yusril, posisi akan semakin rumit jika antara pemerintah dan DPR tidak mencapai kesepakatan terkait Perppu atau undang-undang baru untuk penggantinya....

  • Jokowi harus tolak permintaan APPSI terkait kasus korupsi

    Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Presiden Jokowi menolak usulan agar penegak hukum menunggu proses pengawasan internal pemerintah selesai jika ingin memeriksa Gubernur yang tersangkut masalah korupsi....

  • Kasus Antasari hingga kini tetap misteri

    Kasus pembunuhan Bos Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen yang menyeret mantan Ketua KPK Antasari Azhar tak kunjung usai sejak 2009 silam....

  • KPK buka penyidikan baru kasus Haji 2010-2011

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka penyelidikan baru terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji menyusul ditemukannya indikasi dugaan korupsi di penyelenggaraan ibadah haji pada 2010-2011....

  • KY : Pengadilan sesat masih terjadi hingga saat ini

    Kurangnya kemauan aparat penegak hukum untuk mengupdate pengetahuan mengenai Undang-Undang memuat pengadilan sesat di Indonesia masih terjadi dan menimpa masyarakat kecil....

  • Operasi Zebra resmi digelar 26 November hingga 9 Desember 2014

    Kepolisian Indonesia mulai hari ini,Rabu 26 November hingga 9 Desember mendatang serentak melakukan Oprasi Zebra secara di seluruh Indonesia. Operasi ini bertujuan untuk menegakan hukum berkendara di jalan raya....

  • Ini jawaban Jaksa Agung saat dikritik Ketua KPK

    Menuai kritikan pedas dari Ketua KPK Abraham Samad, tidak membuat Jaksa Agung HM Prasetyo berkecil hati. Prasetyo memilih memuji Abraham yang menurutnya cocok menjadi Ketua KPK. Prasetyo mengaku telah mengenal Abraham di Sulawesi Selatan, sebagai pengacara....

  • KPU : Butuh kepastian hukum Pilkada

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, mengatakan KPU butuh adanya kepastian tentang undang-undang (UU) yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pilkada...

  • Izin Tambang Dicabut. Apakah Jerat Hukum Tetap Dilakukan?

    Sengkata terhadap eksplorasi tambang didaerah masih terus berlangsung bahkan pemerintah pun tak segan-segan mencabut ijin perusahaan tambang yang nakal...

  • Gubernur Merasa Digilir Penegak Hukum soal Korupsi

    METODE pengungkapan kasus korupsi disebut telah melemahkan kewibawaan kepala daerah di mata rakyatnya. Mereka merasa telah divonis salah oleh media walaupun belum ada keputusan tetap. Bahkan, mereka merasa digilir penegak hukum dalam kasus korupsi....

  • Pengadilan Tinggi DKI tolak permohonan banding Akil Mochtar

    Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar....

  • Kejaksaan Agung akan eksekusi terpidana mati

    Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, Kejaksaan selaku eksekutor, akan langsung mengeksekusi terpidana mati jika semua syarat-syarat atau ketentuan yang sudah terpenuhi, termasuk aspek hukum....

  • DPR : Pemilihan Pimpinan KPK mendesak

    Rapat Pemilihan Pimpinan KPK di Komisi III DPR RI tetap berjalan meski tanpa kehadiran Menkumham...

  • KPK : kita tidak pernah menelusuri track record Jaksa Agung

    KPK tidak pernah dilibatkan dalam penelusuran rekam jejak Jaksa Agung HM Prasetyo...

  • Jokowi larang menterinya RDP dengan DPR

    Presiden Jokowi melarang menterinya dan pejabat negara lainnya untuk melakukan rapat kerja dengan DPR hingga lembaga perwakilan rakyat tersebut menyelesaikan kemelut diinternal mereka....

  • Si miskin dihukum 2 tahun, Perusahaan besar perusak hutan hanya perdata

    Keadilan rupanya masih barang mahal bagi masyarakat kecil di Indonesia dibandingkan dengan Perusahaan besar. Hal inilah yang terjadi pada buruh tani miskin dari Probolinggo, Jawa Timur (Jatim) Busrin (48) dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar karena menebang pohon mangrove untuk kayu bakar....

  • HM Prasetyo dan Penegakan Hukum di Indonesia

    PENUNJUKAN HM Prasetyo menjadi jaksa agung oleh Presiden Joko Widodo memunculkan banyak keraguan di kalangan masyarakat menyangkut prospek penegakan hukum pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla....

  • Indonesia pengguna Internet ke 6 terbesar di dunia

    Berapa jumlah pengguna internet di Indonesia? Menurut lembaga riset pasar e-Marketer, populasi netter Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014....

  • Pemerintah akan menhapus UU Penistaan Agama

    Masyarakat penganut kepercayaan diluar enam agama yang diakui pemerintah bisa bernafas lega karena pemerintan berencana untuk menyetarakan mereka dengan merevisi UU Penistaan Agama....

  • Pengumuman Lokasi Tempat Pendaftaran Ujian Profesi Advokat Tahun 2015

    Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) akan menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat pada hari...

  • HM Prasetyo : tidak ada tempat bagi Koruptor

    Pemberantasan Korupsi menjadi agenda utama HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung...

  • Kontroversi Penunjukan Jaksa Agung HM Prasetyo

    Penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung menuai banyak protes dari aktivis penggerak Korupsi dan HAM. Mereka menilai sosok HM Prasetyo tidak cocok menduduki jabatan tersebut karena dinilai minim prestasi dan berasal dari partai politik...

  • Ini instruksi Jokowi penyelesaian bentrokan TNI dan Polri semalam

    Presiden minta jajaran Polhukam untuk menyelesaikan bentrokan antara TNI dan Polri di Batam semalam...

  • Terbukti suap Rudi Rubiandini, Artha Meris divonis 3 tahun

    Persidangan Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri, Artha Meris Simbolon mencapai tahap akhir. Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menghadiahkan putusan tiga tahun penjara kepada anak pengusaha Marihad Simbolon itu, karena terbukti menyuap mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Rudi Rubiandini, dengan uang sebanyak USD 522,500....

  • PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA bekerjasama dengan EMLI Menyelenggarakan KURSUS INTENSIF HUKUM PROPERTI ANGKATAN III

    Kesempatan yang sangat baik khususnya bagi para Advokat, Konsultan Hukum, Direksi Perusahaan, Legal Officer, Finance Manager & Staff Officer, Kontrak Properti, Developer Properti, Perbankan, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, akademisi, mahasiswa/i dan publik yang memiliki minat untuk mendalami properti...

  • Peraturan baru OJK soal BPR

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan sejumlah peraturan di bidang perbankan. Salah satunya peraturan yang mengatur tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)....

  • Ini dia Peraturan baru OJK terkait Pasar Modal

    Ini dia 7 aturan baru yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Pasar Modal...

  • Ini 6 aturan baru OJK

    Otoritas Jasa Keuangan hari ini mengeluarkan 6 aturan baru untuk industri perbankan...

  • Demo pro dan kontra pelantikan Ahok jalan berdampingan

    Indahnya kebersamaan itulah ungkapan yang bisa dilayangkan kepada dua massa beda kepentingan yang melakukan demo penolakan dan dukungan terhadap Ahok...

  • Ahok resmi jadi Gubernur DKI

    Setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana siang ini. Ahok resmi menjabat sebagai Gubernur DKI pada sisa jabatan 2012-2017....

  • Polri : Proses hukum terhadap Tessy tetap berjalan meski direhabilitasi

    Rehabilitasi pelawak Srimulat Tessy tidak menghentikan proses hukum terhadap pelawak bercincin tersebut....

  • Dari Kerawang jalan kaki ke Istana tuntut keadilan

    Warga Kerawang meminta Presiden Jokowi untuk memberikan keadilan kepada mereka menyusul banyaknya tanah yang mereka miliki diserobot oleh para pengembang nakal...

  • UU Pendidikan Kedokteran Di-judicial Review

    Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), suatu organisasi/lembaga perhimpunan dokter umum di Indonesia, menilai UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (\"UU DikDok\") rancu, merusak sistem, menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan menghambat (blocking) akses pelayanan dokter kepada masyarakat atau pasien....

  • Mantan Wakil Ketua KPK ditunjuk Presiden sebagai Ketua SKK Migas yang Baru

    Mantan Wakil Ketua KPK periode pertama Amien Sunaryadi ditunjuk Presiden Jokowi menjabat sebagai Kepala SKK Migas yang baru menggantikan Rudi Rubiandini yang tersangkut kasus suap....

  • Subsidi BBM tetap akan dijalankan tahun depan

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, wacana kebijakan subsidi tetap untuk mengantisipasi besarnya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM), bisa direalisasikan tahun depan. Pola subsidi tetap merupakan kebijakan ekonomi yang struktural dan baik untuk jangka panjang....

  • Pengguna angkutan umum bersiaplah untuk jalan kaki besok

    Anda pengguna angkutan umum ? maka bersiaplah untuk jalan kaki besok, Rabu (19/11) karena DPP Organisasi Angkutan Darat memutuskan untuk melakukan mogok nasional....

  • Presiden dan DPRD DKI akan bahas nasib Ahok

    DPRD DKI dan Presiden Jokowi akan membasa nasib Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaj Purnama, Besok (18/11)...

  • BBM naik 2000 rupiah/liter, Inflasi naik 2%

    Menteri Keuangan menilai akan ada kenaikan inflasi sebesar 2% akibat kenaikan harga BBM sebesar 2000 rupiah perliter untuk premium dan solar...

  • Harga BBM naik 2000 rupiah

    Pemerintah rencananya akan mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar 2000 rupiah / liter baik premium maupun solar. Rencananya pengumuman akan dilakukan Presiden Jokowi malam ini jam 21.00 wib....

  • Malam ini Presiden umumkan kenaikan harga BBM

    Presiden Joko Widodo rencananya akan mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak...

  • Gagal dilantik, Ahok pilih siaga banjir

    Gagal dilantik sebagai Gubenur DKI tidak membuat Ahok berkecil hati. Ia tetap menjalankan tugas sebagai Plt Gubernur mengantisipasi banjir di DKI...

  • Besok PN Jaksel putuskan kasus Pra-peradilan Antasari

    Mantan ketua KPK Antasari Ashar akan bernapas lega jika besok PN Jaksel mengabulkan gugatan pra peradilannya terhadap Polri dan Kejaksaan...

  • Kejaksaan hari ini menyita aset Gayus

    Kejaksaan Agung menyita seluruh aset terpidana kasus mafia pajak, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, hari ini, Senin 17 November 2014....

  • Polrestabes Makasar gelar perkara kasus Guru Besar Unhas

    Pagi ini Polrestabes Makasar melakukan gelar perhara terhadap kasus narkoba yang melibatkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar....

  • Faisal Basri : Semoga Kutukan ini bisa menjadi Berkah

    Ditunjuk sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Ekonom Faisal Basri berharap bisa mengubah kutukan menjadi berkah....

  • Mendagri : Sulit bubarkan FPI

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemberian sanksi pembubaran kepada ormas yang tidak berbadan hukum seperti Front Pembela Islam DKI Jakarta tak mudah. Ada banyak tahapan yang harus ditempuh hingga akhirnya sanksi tersebut dijatuhkan....

  • Bukti baru diajukan Antasari Azhar dalam sidang praperadilan kepada Kapolri

    Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar menyodorkan bukti baru untuk sidang praperadilan atas penanganan perkara pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen yang menyebabkannya mendapat vonis 18 tahun penjara....

  • Dosen FH Unhas tertangkap sedang nyabu

    Dosen Unhas yang juga ketua LBH Makasar tertangkap Polisi sedang mengkonsumsi sabu bersama dengan mahasiswinya...

  • Ini daftar menteri yang telah melaporkan daftar kekayaannya

    Para menteri kabinet kerja satu persatu melaporkan daftar kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi...

  • Beri keterangan Palsu, Tim Ahli dari UGM dilaporkan ke Polda Metro oleh kuasa hukum Udar

    Kuasa hukum mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, melaporkan sejumlah jaksa Kejaksaan Agung dan seorang tim ahli dari Universitas Gadjah Mada ke Bareskrim Polri. Mereka dilaporkan atas dugaan memberikan keterangan palsu terkait penanganan kasus dugaan korupsi transjakarta tahun anggaran 2013....

  • Anggota Peradi di DPR harus ciptakan UU berkualitas

    Anggota Peradi di DPR harus bisa menghasilkan UU yang berkwalitas dan melindungi rakyat...

  • Artha Meris: Saya Bukan Penjahat Migas

    Arta Meris Simbolong mengaku hanya sebagai korban KPK terkait kasus suap SKK Migas...

  • Polda Metrojaya akan proses Ahok

    Polda Metrojaya akan menindaklanjuti laporan FPI terkait pencemaran nama baik yang dilakukan Ahok....

  • Kemendagri dan Kemenkumham saling lempar pembubaran FPI

    Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bakal gigit karena Kementrian Dalam Negeri dan Kemenkumham saling klaim tidak bisa membubarkan FPI...

  • Mantan Kepala Bapebti diganjar 8 tahun penjara

    Diganjar 8 tahun penjara mantan kepala Bapebti, Syahrul Raja mengumpat wartawan....

  • Kuasa Hukum Wawan akui vonis mati kliennya

    Kuasa Hukum Wawan, pelaku pembunuhan sadis terhadap Sisca Yofie, Dadang Sukmawijaya membernarkan kliennya dijatuhi vonis mati dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung....

  • Sidang KPPU jatuhkan denda miliaran Rupiah kepada BRI dan Anak Usahanya

    Majelis Komisi KPPU yang menyidangkan kasus tersebut, juga menjatuhkan sanksi denda kepada BRI sebesar Rp 25 miliar, BRINGIN dengan nominal Rp 19 miliar, dan HEKSA sebesar Rp 13 miliar. Ini sejalan dengan kesimpulan KPPU yang menyatakan bahwa ketiga perusahaan tersebut, melanggar pasal 15 (2) terkait tying-in (pembelian berikat) dan pasal 19 (a) terkait hambatan masuk pasar ....

  • DPR : Hukuman Mati Bisa Diterapkan

    DPR mendukung penerapan hukuman mati di Indonesia terhadap para pelaku pembuhunan....

  • 10 Desa di Kaltim berpindah ke Malaysia, Ini kata Mendagri

    Pemerintah tidak akan membiatkan warga 10 desa di Kaltim berpindah kewarganegaraan....

  • Ini Pendapat 7 Gubernur soal Kenaikan Harga BBM

    Berbagai pendapat muncul menyikapi rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebelumnya, presiden Joko Widodo berencana untuk menaikkan harga BBM pada November, namun rencana tersebut tampaknya belum akan direalisasikan....

  • Kemlu : Pembunuh 2 WNI harus dapat hukuman setimpal

    Pemerintah pastikan pekalu pembunuhan 2 WNI mendapatkan hukuman yang setimpal....

  • Antasari : Jaksa tidak bisa menunjukan sms ancaman darinya

    Mantan Ketua KPK meminta Polri dan Jaksa menunjukan sms bernada ancama kepada Nasrudin Zulkarnaen....

  • Antasari : Polri harus jujur dalam tanggapi kasusnya

    Mantan ketua KPK Antasari Ashar meminta Kepolisian untuk jujur dalam menanggapi laporannya....

  • Mau kesehatan terjaga ? batasi merespon email diluar jam kerja

    Jika ingin kesehatan anda tetap terjaga maka sebaiknya membatasi merespon email diluar jam kerja...

  • Terkait dugaan korupsi simulator SIM, mantan wakil Kakorlantas Polri ditahan KPK

    KPK resmi menahan mantan wakil Kakorlantas Mabes Polri Brigjen Pol Didik Purnomo terkait dugaan korupsi pengadaan alat simolator SIM tahun 2012....

  • Polri : catatan merah FPI akan diberikan ke Menkumham

    Polri siap memberikan rekomendasi kepada Menkumham mengenai sepak terjang FPI....

  • Harry Tanoe kalah lagi lawan mba Tutut di MA

    Mahkamah Agung resmi menolak PK yang diajukan oleh PT Berkah Karya Bersama atas sengketa TPI...

  • Lelang jabatan di Kemenkeu dan ESDM

    Kementrian Keuangan dan ESDM akan melakukan lelang jabatan dijajaran eselon 1...

  • Pengacara Tessy ajukan rehalitasi

    Pelawak Tessy harus menjalani assesment sebelum direhabilitasi...

  • Berita Duka Cita

    Rekan-rekan sahabat dan handai tolan di Medan...

  • Apa alasan KIH dan KMP berdamai ?

    KMP dan KIH akhirnya sepakat berbagi kursi pimpinan komisi di DPR...

  • Tuntutan PKPU Netwave ke BTEL dikabulkan hakim

    Mejelis Hakim Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat mengabulkan Tuntutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Netwave Multi Media (NMM) kepada PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) selama 30 hari sejak putusan dibacakan....

  • Mendagri : KPK silahkan masuk lebih dalam ke e-KTP

    Mendagri mempersilahkan KPK menuntaskan proses penyidikan kasus korupsi e-KTP...

  • Ahok : hari ini surat rekomendasi pembubaran FPI dikirim ke Menkumham

    Ahok tidak akan berunding dengan FPI dan akan mengirimkan surat rekomendasi ke Menkumham untuk membubarkan mereka...

  • Ini tanggapan Fasapay atas daftar hitam OJK

    Dimasukan kedalam daftar hitam perusahaan invetasi bermasalah perusahaan Fasapay yang bergerak di bidang e-money memberikan klarifikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan....

  • OJK : ini dia 262 perusahaan Investasi Bodong

    Otoritas Jasa Keuangan Rilis Investasi bodong yang merugikan masyarakat...

  • Hikmahanto : Jokowi jangan seperti SBY yang tidak taat UU 24/2009

    Presiden Jokowi harus taat kepada UU no 24 tahun 2009 tentang penggunaan bahasa Indonesia disetiap forum resmi....

  • Ini jawaban Mensesneg atas kritikan Yusril

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan, peluncuran tiga Kartu Sakti, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berlandaskan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014....

  • Ini agenda Jokowi di Apec dan G20

    Presiden Jokowi akan melakukan lawatan ke luar negeri sebagai tugas pertama Internasional...

  • 85 Qanun Hukum Jinayat di Aceh dievaluasi

    Pemerintah tengah melakukan evaluasi 85 Qanun Hukum Jinayat di Nangro Aceh Darussalam karena dianggap masih bermasalah dalam penerapannya....

  • Jokowi tugaskan Menko Perekonomian usut dugaan suap di perizinan

    Presiden menugaskan Menko Perekonomian untuk melakukan investigasi dugaan suap dalam proses perizinan...

  • Ijin investasi sektor maritim di BKPM

    Presiden Jokowi akan memangkas proses perijian investasi sektor kemaritiman....

  • Yusril: Dasar Hukum Tiga Kartu Sakti Jokowi Belum Jelas

    Yusril mengingatkan presiden Jokowi untuk tidak mengelola negara seperti mengelola warung...

  • Sikap resmi PDIP terkait kenaikan BBM

    Setelah sempat terbelah dalam menyikapi rencana kenaikan BBM bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah. Kini PDIP pun mengeluarkan sikap resminya terkait rencana pemerintahan Jokowi....

  • Rezim Suharto tumbang, Pemerintah menuai gugatan agraria

    Pemerintah mulai menuai gugatan kesewenangan yang dilakukan oleh Rezim Suharto....

  • Jokowi : harga BBM bersubsidi harus dinaikan

    Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah dalam waktu dekat mesti menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk target yang jelas, yakni mengalihkan subsidi BBM ke program-program pemerintah yang sifatnya produktif dan prorakyat....

  • PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PBPA PERADI) bekerjasama dengan EMLI Menyelenggarakan KURSUS INTENSIF HUKUM PROPERTI ANGKATAN III

    Kesempatan yang sangat baik khususnya bagi para Advokat, Konsultan Hukum, Direksi Perusahaan, Legal Officer, Finance Manager & Staff Officer, Kontrak Properti, Developer Properti, Perbankan, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, akademisi, mahasiswa/i dan publik yang memiliki minat untuk mendalami properti...

  • Penghina Presiden Jokowi, MA bebas

    Meski hari ini dibebaskan, namun M Arsyad penghina presiden Jokowi dikenalan wajib lapor 2 kali dalam seminggu...

  • Udar : Jokowi tau proses pengadaan bus Trans Jakarta bermasalah

    Tersangka kasus korupsi pengadaan bus trans jakarta Udar Pristono mengaku proses pengadaan bus tersebut sesuai arahan Gubernur DKI waktu itu Joko Widodo...

  • Djan Farid : PPPnya hari ini daftar ke kementrian Hukum dan Ham

    Bermaksud islah dengan kubu Romy, hari ini PPP kubu Djan Farid mendaftar ke Kemenkumham...

  • SDA gugat Menkumham

    Partai Persatuan Pembangunan kubu Surya Dharma Ali menggugat Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly, terkait penyesahan kepengurusan Romahurmuziy CS sebagai pengurus yang sah partai berlambang Ka’bah tersebut....

  • Terjerat kasus korupsi Cevron minta dukungan Wapres Jusuf Kalla

    Cevron terus berupaya untuk mencari dukungan terkait kasus dugaan korupsi Bioremediasi yang merugikan negara sebesar 23,361 juta dolar AS....

  • Pengumuman Hasil Ujian Profesi Advokat Tahun 2014 Gelombang II

    Berikut dilampirkan pengumuman daftar peserta yang lulus Ujian Profesi Advokat Tahun 2014 Gelombang II...

  • Pramono Anung : KIH telah kehilangan akal sehat

    Pimpinan DPR versi Koalisi Indonesia Hebat Pramono Anung menilai rekan-rekannya di KIH telah kehilangan akal sehat....

  • KIH : 1001 cara melawan KMP di DPR

    1001 macam cara akan ditempuh Koalisi Indonesia Hebat agar pimpinan DPR yang mereka pilih bisa disahkan dan diakui negara....

  • IM2 : Investasi di Indonesia tidak ada kepastian hukum

    PT Indosat Mega Media (IM2) menyatakan, tidak ada kepastian hukum yang mengatur model bisnis dan investasi seperti yang dijalankan IM2. Hal ini terkait dengan dua putusan kasasi MA yang bertolak belakang dalam waktu hampir bersamaan....

  • Koalisi Merah Putih sapu bersih pimpinan Komisi dan BURT DPR

    Akibat tidak menyerahkan nama calon pimpinan komisi Koalisi Indonesia Hebat harus gigit jari tidak mendapatkan pimpinan komisi dan BURT....

  • Menteri Pertanian 2009-2014 Suswono lapor ke KPK

    Menteri Pertanian 2009-2014 Suswono memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena sudah menyelesaikan tugasnya....

  • Terpidana jalan-jalan keluar Lapas, KPK minta Menkumhan evaluasi

    KPK meminta Menkumham mengevaluasi jajaran lapas terkait leluasanya terpidana korupsi yang keluar lapas untuk jalan-jalan...

  • KPK libatkan ITB dalam penyidikan E KTP

    KPK libatkan pakar ITB untuk selesaikan kasus dugaan korupsi E KTP di Kementrian Dalam Negeri...

  • Lawan Presiden Jokowi, MA si tukang sate banjir dukungan

    Kasus MA si tukang sate VS Presiden Jokowi mendapatkan simpati dari para Nitizen ( Masyarakat Pengguna Internet ), mereka meminta MA dilepaskan....

  • Menkumham : Masalah PPP, saya siap digugat

    Menkumham siap menghadapi gugatan kubu Surya Dharma Ali terkait pengesahan Rommy sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan....

  • Kasus penjual sate VS Presiden Jokowi harusnya diselesaikan diluar hukum

    Tim Jokowi seharusnya arif dalam menanggapi bullying di media sosial terlebih lagi dilakukan oleh seorang penjual sate....

  • ICJR : UU MD 3 tidak sejalan dengan UUD

    Mahkamah Konstitusi diminta untuk mencabut UU MD 3 yang memberikan perlindungan kepada anggota DPR...

  • Kasus OC Kaligis harus cepat diselesaikan

    Polda Metrojaya harus secepatnya menyelesaikan penyidikan kasus pemalsuan OC Kaligis...

  • Dua guru asing JIS segera disidangkan

    Berkas perkara kasus pelecehan seksual JIS telah dinyatakan P21 dan segera dilimpahkan ke Pengadilan...

  • Hati hati membully Presiden bisa ditahan Polisi

    Sungguh malang nasib MA warga Ciracas, Jakarta Timur, gara gara melakukan bullying terhadap Presiden Jokowi pada pilpres lalu kini dia harus berurusan dengan kepolisian...

  • Kementrian baru gunakan staff kementrian lain

    Pemerintah memastikan tidak akan ada rekrutmen PNS baru bagi kementrian yang baru. Hal tersebut disampaikan Mensesneg Pratikno...

  • PR Yasonna Laoly

    Empat hal penting yang harus diselesaikan Menkumham yang baru demi perbaikan sistem peradilan di Indonesia...

  • Noor Rochmad dilantik jadi Jamdatun Kejaksaan Agung

    Mantan Deputi Koordinator Hukum dan Ham Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Noor Rochmad dilantik menjadi Jaksa Agung Muda bida Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung....

  • Kritik sistem peradilan, tiga penasehat hukum Arab Saudi diganjar 5-8 tahun penjara

    Akibat mengkritisi sistem peradilan di Kerajaan Arab Saudi, tiga penasehat hukum di negera tersebut dijatuhi 5-8 tahun penjara...

  • Sosok Mensesneg Kabinet Kerja

    Rektor UGM Pratikno ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Sekertaris Negara sekaligus Sekertaris Kabinet....

  • Sosok Menkopolhukam Kabinet Kerja

    Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno ditunjuk sebagai Menkopolhukam oleh presiden Jokowi...

  • Sosok Menkumham Kabinet Kerja

    Yasonna Hamonangan Laoly ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Hukum dan HAM...

  • Ini nama-nama menteri kabinet JKW-JK

    Pemerintahan Jokowi-JK terdiri dari 34 Kementrian...

  • Usai cek laporan KPK, kabinet baru diumumkan

    Presiden Jokowi masih melakukan pemeriksaan terhadap laporan pemeriksaan rekam jejak calon menterinya....

  • DPR libatkan pakar hukum tatanegara bahas surat Jokowi

    Banyak pakar hukum tatanegara dilibatkan dalam pembahasan surat Presiden Jokowi terkait pemecahan sejumlah kementrian....

  • Pengumuman Kabinet terganjal surat rekomendasi DPR

    Mantan wakil ketua DPR Pramono Anung diminta untuk memuluskan surat Presiden Jokowi kepada DPR terkait pemisahan kementrian di pemerintahannya...

  • Ini dia orang-orang dibalik layar penyusunan kabinet Jokowi

    Dalam menentukan kabinetnya Presiden Jokowi membutuhkan pertimbangan orang-orang yang dipercayainya. Mereka antara lain Rini Soemarno, Andi Widjajanto dan Hasto Kristiyanto....

  • Kado buat rakyat dari JKW-JK, BBM subsidi naik per 1 November 2014

    Untuk mengurangi beban APBN, pemerintahan JKW-JK akan menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 perliter mulai tanggal 1 November mendatang....

  • Saling sikut kursi kabinet Jokowi

    Meski mempunyai hak prerogatif dalam menentukan kabinetnya. Namun Presiden Jokowi tidak berdaya mengahadapi tekanan dalam menentukan pembantunya lima tahun mendatang....

  • Pelatihan Nasional Dua Hari Tatacara Beracara Perkara Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial

    Pemberitahuan tentang acara Pelatihan Nasional Dua Hari Tatacara Beracara Perkara Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial....

  • Perkawinan beda agama belum bisa dilaksanakan di Indonesia

    Hukum positif tidak mewadahi perkawinan beda agama di Indonesia...

  • Gagal umumkan kabinet Rp 700 juta melayang

    Dana yang telah disiapkan ILC sebesar 500-700 juta rupiah untuk pengumuman kabinet presiden Jokowi akhirnya terbuang sia-sia....

  • Jokowi kecewakan wartawan Istana

    Batalnya pengumuman susunan kabinet tentu menyecewakan awak media yang telah menunggu sejak sore di pelabuhan tanjung priuk malam ini....

  • Jokowi coret 8 nama calon menterinya atas usulan KPK

    Setelah menerima rekomendasi dari KPK dan PPATK mengenai nama-nama calon menteri yang berpotensial terkait tindak pidana korupsi. Presiden Jokowi akhirnya mencoret 8 nama calon menterinya yang mendapatkan rapor merah dari KPK tersebut...

  • PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PBPA PERADI) Bekerjasama dengan PUSAT PENGEMBANGAN HUKUM dan BISNIS INDONESIA Menyelenggarakan Legal Short Course ASPEK LEGALITAS PERMASALAHAN KREDIT dan JAMINAN

    Kesempatan yang sangat baik bagi para advokat, notaris, konsultan pajak, pengusaha, manager, supervisor, legal staff, company secretary, HR Manager, asosiasi/himpunan/ikatan,badan pemerintah, mahasiswa s1/s2/s3 dan publik yang berminat...

  • Berita Duka Cita

    Sesungguhnya kita milik ALLAH SWT dan kepada-NYA kita kembali. Meyampaikan Berita duka dan turut berbelasungkawa yang mendalam serta merasa turut kehilangan denga telah berpulang ke Rahmatullah Rekan kami Advokat PERADI Jember...

  • Ini dia nama-nama calon menteri Jokowi

    PPATK dan KPK telah menyerahkan rekam jejak 43 nama calon menteri yang diajukan oleh Presiden Jokowi kepada kedua lembaga tersebut....

  • Jokowi harus minta pertimbangan DPR jika mau memecah atau menggabung Kementrian

    Setiap pemisahan atau penggabungan kementrian, Presiden Jokowi harus meminta pertimbangan DPR berdasarkan UU Nomor 39/2008 tentang Kementrian Negara....

  • KPK : tidak cukup waktu selidiki calon menteri Jokowi

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak mempunyai banyak waktu untuk menelusuri rekam jejak 43 nama calon menteri yang disodorkan Presiden Joko Widodo akhir pekan lalu....

  • Jokowi janji akan umumkan menteri secepatnya

    Meski Komis Pemberantasan Korupsi banyak memberikan rapor merah kepada calon menteri. Presiden Joko Widodo tetap akan mengumumkan calon menterinya dalam waktu dekat....

  • PBPA PERADI Legal Short Course ASPEK LEGALITAS PERMASALAHAN KREDIT dan JAMINAN

    Kesempatan yang sangat baik bagi para advokat, notaris, konsultan pajak, pengusaha, manager, supervisor, legal staff, company secretary, HR Manager, asosiasi/himpunan/ikatan,badan pemerintah, mahasiswa s1/s2/s3 dan publik yang berminat...

  • Seleksi hakim adhoc sepi peminat

    Mahkamah Agung mengaku kesulitan mencari hakim adhoc dalam seleksi calon hakim Tindak Pidana Korupsi tahap VI 2014. Menurut Humas MA Ridwan Mansyur peminat hakim adhoc terus mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga membuat panitia seleksi mengalami kesulitan mencari hakim yang terbaik....

  • Mantan kuasa hukum Google masuk nominasi pimpin U.S Patent and Trademark Office

    WASHINGTON—Mantan kuasa hukum Google Inc. Michelle K. Lee dinominasikan untuk menjalankan U.S. Patent and Trademark Office sekaligus mengisi kursi jabatan administrasi yang telah kosong selama hampir 2 tahun....

  • Prabowo : Beri kesempatan Jokowi memimpin Indonesia

    Mantan Capres Prabowo meminta pendukungnya untuk memberikan kesempatan kepada Jokowi memerintah Indonesia lima tahun mendatang....

  • KPK : Rapor Merah calon Menteri Jokowi

    KPK memberikan warna merah kepada calon menteri Jokowi yang beresiko tinggi terkait kasus dugaan korupsi....

  • Saatnya 237,6 juta rakyat Indonesia tagih janji Jokowi-JK

    237,6 juta rakyat Indonesia siap menagih janji pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia lima tahun kedepan....

  • Jokowi : sektor maritim harus berjaya

    Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus kepada pembangunan sektor maritim dalam pemerintahannya mendatang....

  • Nama-nama calon Menteri JKW

    Presiden RI ke tujuh Jokowi telah menyerahkan nama-nama calon menterinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akhir pekan lalu. Melalui Ketua tim transisi Rini Soemarmo ke 43 nama calon menteri tersebut diserahkan kepada KPK untuk ditelusuri....

  • Reformasi hukum pemerintahan Jokowi harus tuntas

    Presiden Jokowi harus bisa menyelesaikan agenda reformasi hukum yang selama ini tersendat selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono....

  • Jokowi serahkan 43 nama calon menteri ke KPK dan PPATK

    Presiden terpilih Joko Widodo mengaku telah menyerahkan 43 nama calon menteri ke KPK dan PPATK untuk diteliti asal muasal harta milik mereka....

  • Prabowo siap hadiri pelantikan Jokowi

    Mantan capres Prabowo Subianto berjanji akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo, Senin (20/10) di gedung MPR RI....

  • Tim Transisi serahkan Nama-nama Menteri ke KPK

    Tim Transisi mendatangi KPK untuk menyerahkan dokumen kekayaan calon menteri yang akan membantu pemerintahan JKW-JK....

  • PN Jaksel tolak praperadilan tersangka kasus bus Trans Jakarta

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra peradilan mantan kepala dinas perhubungan DKI Udar Pristono terkait kasus pengadaan bus Trans Jakarta tahun 2013...

  • KPK MoU dengan Pemerintah cegah korupsi panguasaan lahan hutan

    Komisi Pemberantasan Korupsi semakin gencar melakukan tindakan pencegahan korupsi sejak dini. Hari ini, KPK kembali melakukan nota kesepahaman dengan sejumlah kementrian untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi atas penguasaan tahan kehutanan....

  • Tujuh Advokat muda Peradi ikut Konfrensi IBA

    Sebanyak tujuh advokat muda anggota Peradi mendapatkan kehormatan untuk mengikuti kenferensi Organisasi Advokat dunia di Tokyo, Jepang tanggal 18-25 Oktober 2014. Mereka yang beruntung untuk memenuhi undangan tersebut antara lain Romulo silaen, Kenny Hasibuan, Jimmy Simanjuntak, Benedictus Sinaga, Yudhistira Wicaksono, Bonie Guido, Donni Siagian....

  • JKW-JK ditantang berani mengintegrasikan sistem penegakan hukum di Indonesia

    Pemerintahan Jokowi-JK harus mempunyai political will untuk malakukan harmonisasi sistem penegakan hukum di Indonesia sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam praktek di lapangan diantara aparat penegak hukum...

  • FHUI : Penyelesaian kasus hukum di Indonesia belum memuaskan masyarakat

    Kalangan Akdemisi menilai penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata menggembirakan. Dekan FHUI Topo Santoso menjelaskan masih banyak putusan pengadilan yang tidak memberikan hasil yang adil bagi masyarakat pencari keadilan itu sendiri....

  • Ratusan Pengacara Malaysia protes hukum penghasutan Malaysia

    Ratusan pengacara Malaysia melakukan unjuk rasa yang jarang terjadi menentang Hukum Penghasutan di depan gedung parlemen Kuala Lumpur pada hari Kamis, 16 Oktober....

  • Prabowo dan Jokowi sepakat menjaga cita-cita bangsa

    Jokowi dan Prabowo sepakat untuk meneruskan cita-cita bangsa untuk menjaga kesatuan NKRI,Bineka Tunggal Ika dan Pancasila....

  • Ultah ke 63 Prabowo dikunjungi Jokowi

    Presiden terpilih Jokowi melakukan safari politik bertemu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga pesaingnya dalam pilpres Prabowo Subianto di Kertanegara hari ini....

  • Rudi Rubiandini : Saya tidak pernah terima uang Arta Meris

    Mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini mengaku tidak pernah menerima uang dari Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri, Artha Meris Simbolon baik secara langsung maupun yang dititipkan ke Deviardi alias Ardi. Rudi berdalih tak pernah berkomunikasi dengan Artha Meris....

  • PENGUMUMAN WAKTU PENGAMBILAN SERTIFIKAT UJIAN ADVOKAT ASING PERIODE AGUSTUS 2014 DAN SURAT REKOMENDASI UNTUK ADVOKAT ASING

    Kepada seluruh peserta Ujian Advokat Asing bulan Agustus 2014 yang telah dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keputusan Panitia Ujian Advokat Asing...

  • PENGUMUMAN PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI PADANG

    Bahwa berdasarkan surat dari Pengadilan Tinggi Padang No. W3.U/848/UM/IX/2014 tertanggal 22 September 2014 disepakati akan dilakukan pengambilan Sumpah atau Janji calon Advokat, dengan ketentuan hal-hal sebagai berikut...

  • PDIP dan ICW sepakat koruptor harus dimiskinkan

    PDIP dan ICW sepakat para koruptor harus dimiskinkan untuk memberikan efek jera. Untuk itu, menurut Anggota DPR dari PDIP Trimedya Penjaitan pemerintahan JKW-JK harus secepatnya membuat RUU perampasan aset dan pengawasan transaksi tunai...

  • TNI terjunkan 300 Pasukan Anti Teror, 20 Oktober mendatang

    TNI dan Polri tidak menetapkan status siaga satu dalam pengamanan pelantikan presiden terpilih Joko Widodo 20 Oktober mendatang. Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengaku tidak menerapkan status siaga satu dalam prosesi kenegaraan tersebut karena tidak ada hal atau situasi yang membahayakan....

  • UU Nomor 22 Otomatis berlaku jika Perppu ditolak DPR

    Undang-Undang Pilkada Nomor 22 tahun 2014 secara otomatis akan berlaku jika DPR menolak Perppu yang diajukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan di Jakarta hari ini....

  • MA tolak kasasi politisi Golkar Chairunnisa

    Mahkamah Agung tolak permohonan kasasi Chairunnisa politisi Partai Golkar terkait kasus penyuapan mantan ketua MK Akil Muchtar. Kepala Biro Humas MA Agung Ridwan menjelaskan dengan ditolaknya kasasi tersebut maka hukuman terhadap Chairu Nisa sesuai putusan pengadilan tipikor....

  • Ini Arus Lalulintas saat pelantikan Jokowi

    Polda Metro Jaya akan melakukan pengalihan arus lalulintas saat pelantikan presiden terpilih Joko Widodo, senin (20/10). Kabagops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan pengalihan arus ini disesuaiakan dengan kondisi lalulintas di depan gedung DPR RI....

  • Peraturan Pemerintah tentang Aborsi banyak kelemahan

    Pro Kontra mengenai aborsi legal atau tidak masih terus berlangsung di masyarakat. Hal ini dikarenakan pasal-pasal yang mengatur mengenai hal itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 masih memiliki kelemahan dan bisa menimbulkan multitafsir diantara penegak hukum....

  • Bonaran mengeluh tambah sakit karena tidak diberi obat KPK

    Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang mengeluhkan perlakuan KPK yang tidak memberikannya obat untuk mengatasi sakit yang diderita. Tersangka kasus dugaan penyuapan terhadap Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Tapanuli Tengah ini mengaku punya penyakit lambung dan gula yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi obat pengencer darah secara rutin....

  • Kisah SBY dan Nasi Goreng

    Jakarta, Menjadi pemimpin Indonesia merupakan cita-cita anak-anak dimasa kecil, Namun apa jadinya jika cita-cita itu terwujud. Apakah sebuah jabatan presiden atau menteri itu akan membuat si empunya jabatan merasa senang. Tentu ada suka dan duka bagi yang menjabat kedudukan tertinggi di negeri ini. Bagaimana sebenarnya suka-duka menjadi seorang presiden di Indonesia....

  • Ketum Peradi Otto Hasibuan Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Ubaya

    Universitas Jayabaya (Ubaya) Jakarta mengukuhkan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan sebagai Profesor Kehormatan (Honorary Professor) menyusul kiprahnya di bidang hukum yang memberikan kontribusi bagi bangsa....

  • OTTO HASIBUAN : Konsistensi terhadap aturan diperlukan

    Jakarta, Sistem Penegakan Hukum di Indonesia perlu melakukan perubahan pola rekrutmen disetiap lini untuk bisa menghasilkan aparat penegak hukum yang bisa jujur dan berintegritas. Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan menjelaskan selama tidak ada perubahan mekanisme dalam rekrutmen dan pendidikan bagi calon aparat penegak hukum di Indonesia maka akan banyak masyarakat yang masih dirugikan dalam mencari keadilan....

  • Komisi Informasi mendaftarkan uji meteriil UU KIP ke MK

    Komisi Informasi mendaftarkan permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbuaan Informasi ke Mahkamah Konstitusi. Kuasa Hukum Pemohon Veri Junaidi menjelaskan dalam UU tersebut masih menyisakan masalah mengenai kemandirian Komisi Informasi....

  • MK : Uji materiil UU Pilkada otomatis batal dengan keluarnya Perppu

    Mahkamah Konstitusi menilai Perppu yang dikeluarkan oleh presiden 2 oktober lalu secara otomatis menggantikan UU no 22 tetang pemilihan kepala daerah....

  • Pansel Capim KPK gagal menyerahkan 2 nama capim KPK ke SBY hari ini

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mempunyai waktu untuk menerima penyerahan 2 calon pimpinan KPK. Sekretariat Pansel Ahmad Ubbe mengaku pansel belum mendapat waktu untuk bisa bertemu presiden guna menyerahkan hasil seleksi pimpinan KPK sehingga nama calon pimpinan KPK belum bisa diserahkan. Padahal sedianya presiden bertemu dengan pansel hari ini....

  • Anas siap bantu KPK selidiki Ibas

    Terpidana kasus suap Hambalang Anas Urbaningrum siap membantu KPK membuktikan ucapan Nazarudin mengenai gratifikasi yang diterima putra presiden SBY, Edi Baskoro atau yang lebih dikenal dengan nama Ibas....

  • Mau tau apa yang dibicarakan Jokowi dan Mark Zuckerberg, ini dia

    Mau tau apa aja yang dibahas antara pendiri sekaligus CEO Facebook Mark Zuckerberg saat bertemu Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, hari ini. Menurut Komisaris PT Owen Strategik Media Maria Tourma selaku pihak yang mengatur kedatangan bos FB, kedatangan Zuckerberg kali ini adalah untuk memperkenalkan inisiatif global tentang internet.org....

  • CEO Facebook Mark Zuckerberg : Ngobrol di pos ronda

    Pendiri sekaligus CEO Facebook Mark Zuckerberg ngopi sambil diskusi di pos ronda Kampung Tamanan, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Minggu (12/10/2014), sekitar pukul 15.00 WIB...

  • Akademisi : UU JPSK urgent

    Berkaca dari kasus bank Century yang tidak kunjung selesai, Para Akademisi menilai pemerintah memerlukan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Bambang Sudibyo menegaskan belajar dari kasus Century tersebut seharusnya pemerintah tidak perlu gamang untuk meneruskan pembahasan RUU Jaring Pengaman Sistem Sosial (JPSK)....

  • Hanura dapat jatah 2 menteri

    Sebagai partai pendukung Presiden terpilih Jokowi, Hanura telah menyodorkan 6 nama untuk duduk sebagai menteri dikabinet JKW-JK mendatang....

  • Jokowi : minimal 1 bulan sekali akan bertemu pimpinan DPR dan DPD

    Presiden terpilih Joko Widodo merencanakan akan melakukan pertemuan rutin dengan para pimpinan lembaga tinggi negara seperti DPR dan DPD minimal satu bulan sekali....

  • Polri : Ormas yang anarkis harus dibubarkan

    Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman rekomendasikan pembubaran ormas yang kerap membikin persoalan dan meresahkan masayarakat dengan cara kekerasan dan anarkis....

  • Senin 2 nama calon pimpinan KPK diserahkan ke Presiden

    Panitia Seleksi calon pimpinan KPK telah mengantongi dua nama dari enam peserta seleksi melalui tahapan wawancara dan test kesehatan. Juru Bicara Pansel Capim KPK Imam Prasodjo kedua nama itu akan diserahkan kepada presiden terlebih dahulu sebelum diumumkan ke publik....

  • Zulkifli Hasan : Pilpres tetap secara langsung

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memastikan pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung. Untuk itu, ia menjamin tidak akan ada amandemen UUD 45 mengenai mekanisme pemilihan presiden mendatang....

  • MPR akan undang mantan pasangan capres Prabowo-Hatta dalam pelantikan Jokowi

    MPR akan mengundang mantan pasangan capres Probowo-Hatta dalam pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo 20 Oktober mendatang. Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan memastikan mantan calon presiden Prabowo Subianto dan mantan calon wakil presiden Hatta Rajasa akan diundang dalam prosesi kenegaraan tersebut....

  • KPK bidik aliran dana haji ke Parpol

    Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut adanya kemungkinan dana hasil korupsi penyelenggaraan haji yang mengalir ke pihak lain, termasuk ke partai politik. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengaku mendalami aliran dana korupsi Haji yang dilakukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan....

  • Anak Bung Karno minta pelantikan Jokowi ditunda

    Rahmawati Soekarnoputri meminta MPR untuk menunda pelantikan presiden terpilih Jokowi sebelum ada kejelasan status hukum Joko Widodo dalam korupsi pengadaan bus trans jakarta....

  • IPI : Menteri Jokowi harus bebas masalah hukum

    LSM dan Peneliti minta Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK untuk cermat dalam memilih menteri atau pejabat yang tidak pernah berhadapan atau terlibat dengan permasalahan hukum. Indonesia Public Institut (IPI) menilai kesalahan pemerintah sekarang jangan sampai terulang di pemerintah mendatang....

  • Tender Giant Sea Wall Februari 2015

    Pemerintah akan melakukan tender pembangunan Giant Sea Wall untuk menanggulangi banjir di DKI pada bulan februari tahun 2015. Meski hari ini telah resmi dilakukan pelaksanaan ground breaking pembangunan tahap pertama proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Menurut deputi bidang sarana dan prasarana Deddy S. Priatna tahap awal pembangunan sepanjang 8 km dari 32 km akan ditenderkan....

  • MK tolak gugatan atas aturan iklan rokok di TV

    JAKARTA. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sejumlah elemen masyarakat yang ingin menghilangkan aturan yang memperbolehkan penayangan iklan dan promosi rokok di televisi. MK menolak seluruh gugatan terhadap uji materi terhadap UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran....

  • Zulkifli : Pelantikan Jokowi akan lancar

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pada 20 Oktober 2014 akan sukses dilaksanakan....

  • Jimly : Pelantikan Jokowi akan berjalan lancar

    Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, menegaskan pemakzulan terhadap presiden terpilih Jokowi kecil kemungkinan terjadi karena tidak ada lembaga yang ingin menghambat proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden terpilih....

  • KPK cecar biaya hidup keluarga Jero Wacik

    Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan menteri ESDM Jero Wacik mengenai biaya hidup anggota keluarganya. Menurut Jero pertanyaan yang diajukan tim penyidik KPK hari ini adalah seputar biaya yang dikeluarkan keluarganya sehari hari termasuk biaya kuliah anaknya....

  • Jero Wacik kemungkinan ditahan hari ini

    Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik tiba siap untuk membeberkan semua fakta mengenai kasus dugaan pemerasan di kementrian ESDM yang menyeretnya sebagai tersangka. Datang ke KPK pada pukul 10.50 WIB Jero Wacik enggan menjelaskan kepada wartawan sebelum pemeriksaan KPK terhadap dirinya selesai....

  • Bersifat Diskriminatif dan Ketinggalan Zaman, UU Sisdiknas Digugat

    Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), delapan lembaga berbadan hukum dan lima warga negara Indonesia yang tergabung dalam Tim Advokasi Wajib Belajar 12 Tahun mengajukan Pengujian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sidang perdana perkara ini digelar Selasa (7/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Kuasa hukum Para Pemohon menyampaikan pada pokoknya Para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan ketentuan tentang wajib belajar sembilan tahun inkonstitusional karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan bersifat diskriminatif....

  • DPR akan revisi Undang-Undang yang terlalu pro liberal

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut DPR akan merevisi sejumlah undang-undang yang dianggap terlalu pro liberal. Dua undang-undang yang menjadi sasaran yakni UU Perbankan dan UU Migas....

  • KMP wacanakan amandemen UUD 45

    Setelah menyapu bersih semua pimpinan DPR dan MPR, kini Koalisi Merah Putih akan mengkaji mengenai amandemen UUD 1945. Rencana tersebut dibenarkan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Namun, ia menampik jika wacana ini untuk mengubah proses pemilihan presiden....

  • Inilah Harta Kekayaan Ketua MPR Zulkifli Hasan

    Jakarta - Ketua MPR yang baru periode 2014-2019 Zulkifli Hasan,tercatat memiliki harta yang bernilai 24 miliar rupiah....

  • PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PBPA PERADI) bekerjasama dengan PUSAT PENGEMBANGAN HUKUM dan BISNIS INDONESIA Menyelenggarakan Legal Short Course MENGUAK TUNTAS PELAKSANAAN PERADILAN PIDANA ANAK

    Kesempatan yang sangat baik bagi para advokat, konsultan hukum, notaris, legal staff, asosiasi/himpunan/ikatan, badan pemerintah, mahasiswa s1/s2/s3 dan publik yang berminat. MENGUAK TUNTAS PELAKSANAAN PERADILAN PIDANA ANAK (Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012)...

  • UU Pilkada banyak menuai gugatan di MK

    Penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) semakin menguat di masyarakat setelah beberapa waktu lalu sejumlah LSM dan masyarakat menguggat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kini giliran Lembaga Bantuan Hukum Laskar Dewa Ruci mendaftarkan gugatan mereka atas UU no 22 tersebut ke MK....

  • Peradi : Jaksa Agung harus dari eksternal

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Otto Hasibuan berharap jaksa agung yang dipilih Jokowi berasal dari eksternal kejaksaan agar bisa memberikan gebrakan yang berarti dalam penegakan hukum di Indonesia....

  • Berkas dugaan korupsi fasilitas pembuatan vaksi Flu Burung di Kemenkes sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung

    Kepolisian telah menyerahkan berkas penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan di Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, Tunggul P Sihombing ke Kejaksaan Agung hari ini....

  • GRATIs, Cara Menyenangkan Pahami Gratifikasi

    Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi GRATIs atau Gratifikasi Informasi dan Sosialisasi, di Studio 1 XXI, Epicentrum Walk Ground, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, aplikasi telepon pintar berbasis Android dan IOS, ini dapat diunduh secara langsung dan tentu saja gratis melalui Google Play Store di Android atau AppStore di IOS dengan kata kunci pencarian: “KPK”, “Gratis”, atau “Gratifikasi”....

  • KPK Tetapkan Bupati Kerawang dan istrinya sebagai tersangka TPPU

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan penetapan Ade dan Nurlatifah sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan keduanya terhadap PT Tatar Kertabumi terkait izin pembangunan mal di Karawang....

  • Undangan Acara Qurban DPN PERADI

    Bersama ini, kami dari Panitia PelaksanaHari Raya Idul Adha 1435-H PERADI dengan ini menyampaikan undangan bagi Rekan-rekan Pengurus DPN-PERADI untuk dapat menghadiri Acara pemotongan qurban...

  • PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PBPA PERADI) bekerjasama dengan EMLI Menyelenggarakan TRAINING INTENSIF HUKUM PERKEBUNAN ANGKATAN III

    Kesempatan yang sangat baik khususnya bagi para Advokat, Konsultan Hukum, Direksi Perusahaan, Legal Officer, Legal Manager & Legal Counsel. Direksi Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Perkebunan, Finance Manager & Staff, Perbankan, Asuransi, akademisi, mahasiswa/i dan publik yang memiliki minat untuk mendalami perkebunan...

  • PN Jaksel Kukuhkan Peradi sebagai Wadah Tunggal Advokat di Indonesia

    Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan class action yang diajukan sekelompok Advokat terhadap keberadaan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi sebagai wadah tunggal Advokat di Indonesia. Dalam amar putusannya Hakim Ketua class actions, Haryono SH menilai gugatan yang diajukan oleh Hematang Septinus, SH, tersebut tidak mempunyai dasar hukum karena adanya ketidakjelasan asal organisasi dan kelompok yang diwakilinya....

  • Pengumuman PERADI Mengadakan Pemotongan Hewan Qurban

    Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1435 H DPN PERADI akan qurban...

  • THE NAME WHO HAVE PASSED THE 2014 EXAM FOR FOREIGN ADVOCATES II

    Referring to the decree of the Examining Board for Foreign Advocate the year of 2014 Number: KEP.002/PERADI-PUAA/2014, dated September 29th 2014, below is the examination result that was conducted on August 28th 2014...

  • Contoh Resume Perkara Pidana dan Perdata

    Contoh Resume Perkara untuk Pidana dan Perdata...

  • Pengumuman Pengambilan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)

    Informasi untuk pengambilan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) untuk advokat yang diangkat dan di sumpah di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Bandung...

  • PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA Bekerjasama dengan PUSAT PENGEMBANGAN HUKUM dan BISNIS INDONESIA Menyelenggarakan Legal Short Course BEBAS SENGKETA PEROLEHAN HAK atas TANAH

    Kesempatan yang sangat baik bagi para advokat, notaris, konsultan pajak, pengusaha, manager, supervisor, legal staff, company secretary, HR Manager, asosiasi/himpunan/ikatan,badan pemerintah, mahasiswa s1/s2/s3 dan publik yang berminat...

  • Peraturan PERADI No. 1 Tentang Peraturan Magang

    Peraturan PERADI No. 1 Tentang Peraturan Magang...

  • PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA bekerjasama dengan EMLI Menyelenggarakan TRAINING INTENSIF HUKUM PERKEBUNAN ANGKATAN III

    Kesempatan yang sangat baik khususnya bagi para Advokat, Konsultan Hukum, Direksi Perusahaan, Legal Officer, Legal Manager & Legal Counsel. Direksi Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Perkebunan, Finance Manager & Staff, Perbankan, Asuransi, akademisi, mahasiswa/i dan publik yang memiliki minat untuk mendalami perkebunan...

  • PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA (UPDATE NAMA PESERTA)

    Pengangkatan dan pengambilan sumpah calon Advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2014...

  • Undangan Halal Bi Halal Perhimpunan Advokat Indonesia 2014

    Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia mengundang Bapak/ Ibu dalam Halal Bi Halal 1435 H...

  • PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TAHUN 2014 (Update Nama Peserta)

    Pelantikan dan Pengambilan sumpah Advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2014...

  • PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TAHUN 2014 (Update Nama Peserta)

    Pelantikan dan Pengambilan sumpah Advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2014...

  • PENGUMUMAN PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA

    Pengangkatan dan pengambilan sumpah calon Advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2014...

  • PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

    Pelantikan dan Pengambilan sumpah Advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2014...

  • Pengumuman Libur Lebaran DPN PERADI 1 Syawal 1435 H

    Pengumuman Libur Lebaran DPN PERADI, Info tutup dan buka kembali kantor Sekretariat DPN PERADI...

  • Rescedule Ulang Penyelenggaraan Training & Workshop English For Lawyers

    Rescedule / penjadwalan ulang acara ulang penyelenggaraan training & Workshop English For Lawyers...

  • [PENGUMUMAN] Jam Kerja Sekertariat DPN PERADI di Bulan Ramadhan 1435 H

    Pengumuman Jam Kerja Sekertariat DPN PERADI di Bulan Ramadhan 1435 H...

  • PENUNDAAN PELAKSANAAN SEMINAR TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS DALAM PRESPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNENCE

    Pemberitahuan penundaan acara seminar "Tanggung Jawab Hukum Direksi dan Komisaris dalam Prespektif Good Corporate Governence"...

  • Pemberitahuan Penundaan Acara Pelatihan PERSIAPAN dan PENINGKATAN KOMPETENSI PARA ADVOKAT dalam RANGKA MENYAMBUT PASAR ASEAN 2015

    Pemberitahuan Bagi Para Peserta yg telah mendaftar bahwa Acara Pelatihan “PERSIAPAN dan PENINGKATAN KOMPETENSI PARA ADVOKAT dalam RANGKA MENYAMBUT PASAR ASEAN 2015" Ditunda...

  • Global Law Summit London 23–25 February 2015

    Kesempatan baik khusunya bagi para advokat untuk mengikuti Global Law Summit In London 2015...

  • [PENGUMUMAN] PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI BANDUNG TAHUN 2014 (Update Nama Peserta)

    Sesuai surat persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat tertanggal 12 Mei 2014 Nomor W11.U/1440/PS.01/V/2014, maka bersama ini diumumkan kepada calon advokat yang memenuhi syarat seperti dijelaskan di bawah ini untuk mendaftar untuk mengikuti Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung...

  • [PENGUMUMAN] PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

    Bersama ini diumumkan kepada calon advokat yang memenuhi syarat seperti dijelaskan di bawah ini untuk mendaftar untuk mengikuti Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Palembang....

  • [PENGUMUMAN PENTING!] PROGRAMME FOR YOUNG LAWYERS FROM DEVELOPING COUNTRIES TO ATTEND THE IBA ANNUAL CONFERENCE IN TOKYO 19-24 OCTOBER 2014 TEMPAT TERBATAS! PENDAFTARAN BEASISWA SAMPAI TANGGAL 29 MEI 2014 CAP POS

    IBA memberikan kesempatan kepada advokat-advokat muda khususnya anggota PERADI untuk mengikuti program beasiswa Tokyo Annual Conference tahun 2014....

  • [ PENGUMUMAN ] PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2014

    Bersama ini diumumkan kepada calon advokat yang memenuhi syarat seperti dijelaskan di bawah ini untuk mendaftar untuk mengikuti Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Banten...

  • [PENGUMUMAN] Daftar Nama Peserta yang Lulus Ujian Profesi Advokat Tahun 2014

    Merujuk pada Keputusan Panitia Ujian Profesi Advokat (PUPA) Tahun 2014 Nomor: KEP.004/PUPA-PERADI/2014 tanggal 20 Maret 2014, berikut adalah hasil Ujian Profesi Advokat (UPA) pada tanggal 15 Februari 2014 di 19 (Sembilan Belas) Kota di Indonesia....

  • [PENGUMUMAN] Ujian Profesi Advokat Tahun 2014

    [PENGUMUMAN] Ujian Profesi Advokat Tahun 2014...

  • The Names Who Have Passed The 2014 Exam For Foreign Advocate

    The Names Who Have Passed The 2014 Exam For Foreign Advocate...

  • Berita Duka Cita

    Berita Duka Cita...

  • [PENGUMUMAN] Ujian Advokat Asing Tahun 2014

    Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Advokat yang berbunyi “Kantor Advokat dapat memperkerjakan Advokat Asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat”. Maka Dewan Pimpinan Nasional (DPN PERADI) akan mengadakan Ujian Advokat Asing...

  • Berita Duka Cita

    Berita Duka Cita...

  • PERATURAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA NO.01 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT

    PERATURAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA NO.01 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT Peraturan terlampir....

  • Berita Duka Cita

    Berita Duka Cita...

  • Berita Duka Cita

    Berita Duka Cita...

  • Pelanggaran Kode Etik Hakim Pengadilan Agama Ponorogo

    Pelanggaran Kode Etik Hakim Pengadilan Agama Ponorogo...

  • The Names Who Have Passed The 2014 Exam For Foreign Advocate

    The Names Who Have Passed The 2014 Exam For Foreign Advocate...

  • [PENGUMUMAN] Tentang Perhitugan Pelaksanaan Magang Calon Advokat

    [PENGUMUMAN] Tentang Perhitugan Pelaksanaan Magang Calon Advokat...

  • [PENGUMUMAN] Ujian Profesi Advokat Tahun 2014

    [PENGUMUMAN] Ujian Profesi Advokat Tahun 2014...

  • Daftar Penyelenggara PKPA Seluruh Indonesia-UPDATED

    Update tempat penyelenggaraan Pendidikan PKPA...

  • Daftar Advokat yang Telah Dilantik di Pengadilan Tinggi Riau, 25 Juli 2007

    Daftar Advokat yang Telah Dilantik di Pengadilan Tinggi Riau, 25 Juli 2007...

  • Pemberitahuan untuk Melengkapi Keterangan Mengenai Agama

    Di bawah ini terlampir daftar calon-calon advokat yang namanya telah terdaftar untuk mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai Advokat di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 7 Agustus 2007 mendatang, namun belum jelas keterangan mengenai agamanya....

  • Undangan Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Pekanbaru

    Undangan Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Pekanbaru...

  • PENGUMUMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA)

    KP2AI mengimbau kepada calon peserta untuk memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai izin penyelenggaraan PKPA yang diperoleh mitra pelaksana PKPA dari PERADI....

  • Petunjuk Teknis Peraturan Magang Dikeluarkan-UPDATED

    Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mengeluarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (Juknis Magang)....

  • Peraturan PERADI No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan PKPA

    Berikut Peraturan PERADI No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat....

  • MK: PERADI Organ Negara yang Melaksanakan Fungsi Negara

    Eksistensi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat menurut UU Advokat diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan terbarunya....

  • DKD PERADI Jakarta Jatuhkan Sanksi pada Sejumlah Advokat

    Hingga September 2006, tercatat tiga orang advokat yang dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan....

  • PERADI Mensahkan Peraturan Magang Calon Advokat

    PERADI Mensahkan Peraturan Magang Calon Advokat...

Album Kegiatan PERADI


PENGUMUMAN PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AMBON

Bahwa berdasarkan hasil pertemuan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dengan Direktur Eksekutif Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”) dan Dewan Pimpinan Cabang (“DPC”) PERADI Ambon

Peraturan PERADI No. 1 Tentang Peraturan Magang

Peraturan PERADI No. 1 Tentang Peraturan Magang

Contoh Resume Perkara Pidana dan Perdata

Contoh Resume Perkara Pidana dan Perdata

PENGUMUMAN TENTANG PELAKSANAAN MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT TAHUN 2014

Calon Advokat yang telah dinyatakan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2014, diharapkan segera memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan PERADI, yaitu

Info PERADI Penambahan Line Telepon Baru

Untuk Mempermudah akses komunikasi ke Sekretariat DPN PERADI, PERADI menambah 5 line telepon baru yang sudah dapat dihubungi

Hubungi Kami

Grand Slipi Tower, Lantai 11. JL. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480-Indonesia

02125945192

Galeri Terpopuler