Detail 
 
[2007-11-26 15:18:07]
PERADI Terus Sosialisasikan Status Advokat Sebagai Penegak Hukum

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) akan terus mensosialisasikan status advokat sebagai penegak hukum sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Hal demikian perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya disharmoni antarpenegak hukum di lapangan.

 

Hal demikian dikemukakan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI Otto Hasibuan di hadapan sejumlah pimpinan institusi penegak hukum serta advokat dalam acara Halal bil Halal PERADI di Jakarta, 12 November 2007. Otto mengatakan bahwa advokat memiliki potensi paling besar dalam upaya penegakan hukum karena peran advokat sudah mulai dibutuhkan sejak awal proses hukum hingga suatu perkara masuk ke pengadilan.

 

Otto juga mengungkapkan harapannya agar semua unsur penegak hukum dapat memahami dan saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing. Dia juga berharap agar para penegak hukum, termasuk advokat, tidak saling menganggap diri yang paling tinggi (superior) dari penegak hukum yang lain supaya tidak terjadi benturan di lapangan.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Yudisial Thahir Saimima menyoroti peran advokat untuk mengawasi proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan sampai ke pengadilan. Karena itu, dia mengimbau agar dalam menjalankan tugasnya advokat lebih mengedepankan hati nuraninya. “Tunjukkanlah kalau kerja kita adalah ibadah,” ujar Tahir.

 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiequrrachman Ruki yang memberikan sambutan berikutnya mengatakan bahwa selama menjalankan tugasnya dia tidak pernah mengidentikkan advokat dengan klien yang dibela advokat tersebut. Dia menghormati sepenuhnya tugas advokat sebagaimana telah diatur UU Advokat.

 

Ruki juga mengatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya karena orang-orang jahat (bad people) tapi juga karena sistem yang buruk (bad system). “Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam sistem hukum yang ada,” kata Ruki. Dalam kesempatan itu, hadir pula anggota Komisi III DPR, Gayus Lumbuun, serta Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga.

 

Kerjasama PERADI-PWI Pusat

Sementara pada kesempatan berbeda, PERADI menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PERADI Otto Hasibuan dan Sekretaris Jenderal PERADI Harry Ponto serta Ketua Umum PWI Pusat Tarman Azzam di Jakarta pada 2 Oktober 2007.

 

Dalam nota kesepahaman tersebut dinyatakan bahwa PERADI dan PWI Pusat mengadakan kerjasama guna mempererat hubungan antara profesi advokat dan wartawan dalam rangka penegakan dan pengembangan hukum di Indonesia yang menjadi perhatian kedua profesi.

 

Sebelumnya, pada 21 Agustus, PERADI dan The Law Council of Australia menandatangani Memorandum on Strengthening Legal exchange and Friendly Cooperation. Nota kerjasama tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PERADI, serta Presiden The Law Council of Australia, Tim Bugg.

 

Dalam kerjasama tersebut baik PERADI maupun The Law Council of Australia setuju untuk berupaya meningkatkan kehormatan hukum dan profesi hukum. Kedua belah pihak juga sepakat untuk mengembangkan serta menjaga hubungan berlandaskan persahabatan dan kerjasama. (AMR)

Copyright @ 2005 - PERADI ( PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA) - design by langIT